RUU OTSUS, TIM ASSISTENSI UU PEMERINTAHAN PAPUA Draft pertama Undang-undang PEMERINTAHAN PAPUA


RUU OTSUS
TIM ASSISTENSI UU PEMERINTAHAN PAPUA
Draf pertama Undang-undang
PEMERINTAHAN PAPUA

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 000
TENTANG
PEMERINTAHAN PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa cita-cita dan tujuan NKRI adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;
c. Bahwa sistem Pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
d. Bahwa integrasi dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penerapan daerah otonomi khusus;
e. Bahwa penduduk asli Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat-istiadat, dan bahasa sendiri;
f. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, khususnya masyarakat Papua;
g. Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam di Tanah Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Papua dan daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
h. Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi di Tanah Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI;
i. Bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai etika, dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
j. Bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.
k. Bahwa perjalanan pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang berlangsung selama kurang lebih dua belas tahun telah mendorong berbagai komponen masyarakat Papua untuk mengevaluasi kerberhasilan dan kegagalannya, dan semua itu merupakan dinamika perkembangan masyarakat Papua dalam kehidupan berbangsa, berpemerintahan dan bernegara.
l. Bahwa pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kehidupan dan tuntutan kekinian masyarakat Papua, oleh sebab itu merupakan konsekuensi logis dilakukan peninjauan ulang dalam bentuk Perubahan mendasar yang bersifat strategis dan progresif terhadap pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001.
m. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, maka dipandang perlu melakukan perubahan menyeluruh terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 28;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
8. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4012);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Papua adalah kesatuan wilayah pemerintahan yang mempunyai kewenangan otonomi khusus dan dapat terdiri dari beberapa provinsi, yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Papua adalah pemerintahan provinsi di Tanah Papua yang mempunyai kewenangan otonomi khusus.
3. Pemerintahan provinsi adalah pemerintahan yang berkedudukan di ibukota provinsi, yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah pemerintahan yang berkedudukan di bawah pemerintahan provinsi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi di Tanah Papua;
7. Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Tanah Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Tanah Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua;
9. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan Sebagai simbol kedaulatan;
11. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini;
12. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus perangkat pemerintahan di kabupaten/kota.
14. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Perkamp adalah Peraturan Pemerintahan Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus perangkat pemerintahan Kampung.
15. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
16. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
17. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;
18. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
19. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
20. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
21. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
22. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
23. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
25. Penduduk Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Tanah Papua.

BAB II
ASAS
Pasal 2
Undang-undang Pemerintahan Papua ini berasaskan:

a. Pancasila
b. Keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai penghormatan, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan OAP

BAB III
PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 3

a. Provinsi di Tanah Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom.
b. Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.
c. Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
d. Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Pemerintah Provinsi.
e. Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, atas usul pemerintah Kabupaten/Kota.
f. Dalam Wilayah Provinsi di Tanah Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PAPUA

Pasal 4

(1) Kewenangan Pemerintah Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasi atau Perdasus.
(4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.
(6) Perjanjian internasional yang dibuat khusus oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi di Tanah Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan atau persetujuan Gubernur.
(7) Pemerintah Papua dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara atau lembaga di luar negeri yang diatur dengan persetujuan bersama.
(8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang Pertahanan di Tanah Papua.
(9) Tata cara pemberian pertimbangan atau persetujuan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perdasi.

BAB V
KEWENANGAN TERBATAS DI BIDANG LUAR NEGERI
Pasal 5
(1) Dalam kerangka kewenangan pemerintahan yang diperluas, maka Pemerintah memberikan tugas atau melimpahkan kewenangan terbatas (limited authority), urusan, dan tugas tertentu di bidang luar negeri (limited authority on foreign affairs) kepada Pemerintah Papua.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/badan atau negara-negara asing maupun menangani kegiatan tertentu dalam aspek politik, investasi, perdagangan, hukum dan demokrasi.
(3) Pemerintah Papua dapat mewakili Pemerintah Pusat dalam urusan bilateral dengan Negara-negara lain dalam meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(4) Pemerintah Papua dapat mengadakan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan dan pariwisata dengan luar negeri, terutama kawasan Pasifik;
(5) Pemerintah Papua didukung oleh Pemerintah Pusat membangun wilayah perbatasan antara Republik Indonesia – Papua New Guinea, Republik Indonesia – Australia, dan Republik Indonesia – Republik Palau;
(6) Pemerintah Papua dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
(7) Pemerintah Papua dapat membangun kerjasama dalam menciptakan kemitraan strategis (strategic partnership) terutama di kawasan Pasifik.
(8) Pemerintah membuka jalur perhubungan internasional dalam rangka percepatan dan perluasan ekonomi nasional dan menjadikan Papua sebagai pintu gerbang internasional untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Wilayah Timur Indonesia.
(9) Pemerintah Papua memilki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Pertahanan, sehingga dapat mendesain kebijakan pertahanan yang sesuai dengan konteks wilayah, dinamika pembangunan, dan konteks sosial-budaya di Papua.
(10) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Papua yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRP.

BAB VI
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 6

(1) Pemerintahan Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerukunan hidup antar umat beragama.
(3) MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.
(4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi.
(5) Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas DPRD Kabupaten atau DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.
(6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat daerah Kabupaten/Kota.
(7) Pemerintahan Kampung terdiri atas Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Badan Eksekutif

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur.
(2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
(3) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus

Pasal 8
Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a. Orang asli Papua;
b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
c. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Papua;
f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Gubernur mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;
c. menghormati kedaulatan rakyat;
d. menegakkan dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
f. mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkannya sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP;
i. mengajukan Rancangan Perdasi dan menetapkannya sebagai Perdasi bersama-sama dengan DPRP; dan
j. menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangun-an sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Pasal 11

(1) Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah:
a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
b. meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
c. melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan, pengangangkatan, pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
d. melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;
e. menyosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di Provinsi;
f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi;
g. membina hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
h. memberikan pertimbangan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Wakil Gubernur mempunyai tugas:
a. membantu Gubernur dalam melaksanakan kewajibannya;
b. membantu mengoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Provinsi; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 13
(1) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil Gubernur sampai habis masa jabatannya.
(3) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, jabatan Wakil Gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya.
(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRP menunjuk seorang pejabat pemerintah Provinsi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur sampai terpilih Gubernur yang baru.
(5) Selama penunjukan tersebut pada ayat (4) belum dilakukan, Sekretaris Daerah menjalankan tugas Gubernur untuk sementara waktu.
(6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRP menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 14
(1) Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRP.
(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
(4) Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Gubernur mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(6) Gubernur, bersama-sama dengan aparat Pemerintah yang ditempatkan di daerah atau aparat Provinsi, melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(7) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Legislatif

Pasal 15

(1) Kekuasaan legislatif Provinsi di Tanah Papua dilaksanakan oleh DPRP;
(2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah anggota DPRP adalah 1 1/3 (satu sepertiga) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui pengangkatan.
(5) Tata cara pengangkatan dan penetapan anggota DPRP selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi.
(6) Jumlah anggota yang 1 1/3 (satu sepertiga) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi, sebagaimana pada ayat (4) terdiri dari orang asli Papua yang diatur berdasarkan peraturan daerah khusus.

Pasal 16
(1) DPRP mempunyai Tugas dan Wewenang:
a. Melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan di wilayah Provinsi di Tanah Papua;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
d. Membahas Rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
e. Menetapkan Perdasus dan Perdasi bersama Gubernur;
f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus dan Perdasi dan peraturan perundang-undangan lain;
g. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Papua dalam melaksanakan program pembangunan Papua, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
h. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan Gubernur; (pindah ke Eksekutif)
i. Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersama-sama dengan Gubernur;
j. Bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan memperhatikan kekhususan Papua;
k. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi;
l. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Papua;
m. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani Pemerintah dan masyarakat;
n. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;

Bagian Keempat
MRP

Paragraf 1
Kedudukan MRP

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang MRP

Pasal 18
(1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:
a. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus dan memberikan pertimbangan, saran, dan pemikiran terhadap kebijakan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik dan tepat;
c. Memberikan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
d. Memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi rakyat Papua, masyarakat adat, umat beragama dan perempuan yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
f. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Wakil Bupati mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

(2) MRP mempunyai hak:
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
b. Meminta peninjauan kembali Perdasus yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
c. Mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

Paragraf 3
Persyaratan Keanggotaan MRP

Pasal 19
Keanggotaan MRP wajib memenuhi persyaratan umum :
a. Bertaqwa terhadap TYME
b. Setia terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI
c. Berpedidikan dan berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)
d. Memiliki integritas kepribadian yang baik;
e. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun, dan maksimal 60 (enam puluh) tahun
f. OAP

Paragraf 4
Pemilihan Anggota MRP

Pasal 20

Tata cara pemilihan Anggota MRP selanjutnya diatur dengan Perdasus

BAB VII
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Perangkat daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRP, Sekretariat MRP, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lembaga teknis Provinsi yang diatur dengan Perdasi.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota dan Distrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perdasi.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 22

(1) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
(2) Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang;
a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan;
b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan Provinsi Papua; dan
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Papua.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah Papua bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Dalam hal Sekretaris Daerah Papua berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Daerah Papua diatur dalam Perdasi.

Pasal 23

(1) Sekretaris Daerah Papua diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(2) Calon sekretaris daerah Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
(3) Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Papua dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
(4) Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Papua dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24

(1) Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum Sekretaris Daerah Papua diberhentikan.
(2) Gubernur menetapkan Sekretaris Daerah Papua untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Presiden.
(3) Presiden menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 25

(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
(2) Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
a. membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan;
b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan kabupaten/kota;
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam kabupaten/kota.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/ walikota.
(4) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk bupati/walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi secretariat daerah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota.
(3) Bupati/walikota menetapkan seorang calon sekretaris daerah kabupaten/ kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

(1) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum sekretaris daerah kabupaten/kota diberhentikan.
(2) Bupati/walikota menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Gubernur.
(3) Gubernur menetapkan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris Daerah Papua dan sekretaris daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Sekretariat DPRP

Pasal 29

(1) Sekretariat DPRP dipimpin oleh Sekretaris DPRP.
(2) Sekretaris DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRP.
(3) Sekretaris DPRP mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRP;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRP dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRP;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRP; dan
e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRP dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Sekretaris DPRP dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRP.
(5) Sekretaris DPRP dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRP dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Papua.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRP diatur dalam Perdasi Papua.

Bagian Kelima
Sekretariat MRP

Pasal 30

(1) Sekretariat MRP dipimpin oleh Sekretaris MRP.
(2) Sekretaris MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan MRP.
(3) Sekretaris MRP mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan MRP;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat MRP dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja MRP;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP; dan
e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Sekretaris MRP dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan MRP.
(5) Sekretaris MRP dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan MRP dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Papua.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat MRP diatur dalam Perdasus.

Bagian Keenam
Sekretariat DPRK

Pasal 31

(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
(2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
(3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota.
(4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
(5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi sekretaris daerah kabupaten/kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi sekretariat DPRK diatur dalam Peraturan kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh
Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota

Pasal 32

(1) Dinas Provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Dinas Papua dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Papua.
(4) Kepala dinas kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Papua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Papua.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas kabupaten/ kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 33

(1) Lembaga Teknis Papua merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Papua yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.
(2) Lembaga teknis kabupaten/kota merupakan unsur pendukung tugas bupati/walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.
(3) Badan atau Kantor Papua dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan atau kantor yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Badan atau Kantor Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Papua.
(5) Kepala badan atau kantor kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan atau Kantor Papua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Papua.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan atau kantor kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan
Distrik

Pasal 34

(1) Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik,
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya kepala distrik memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk menangani urusan pemerintahan kabupaten/kota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat distrik;
b. membina penyelenggaraan pemerintahan yang lebih rendah;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan yang lebih rendah
d. mengoordinasikan:
1) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3) penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian camat dilakukan oleh bupati/walikota.
(5) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
(7) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala distrik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan kabupaten/kota.

Bagian Kesembilan
Kelurahan

Pasal 35

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah distrik dengan Perdasi kabupaten/kota dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/ walikota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. memberdayakan masyarakat;
c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
d. membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum; dan
e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul Kepala DIstrik dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lurah bertanggung jawab kepada kepala distrik,
(6) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
(7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada lurah.
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KAMPUNG

Pasal 36

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
2. Berdasarkan keasliannya kampung ditetapkan sebagai kampung asli dengan memperhatikan karakteristik adat istiadat dan kearifan lokalnya,
3. Perangkat kampung terdiri dari pemerintahan kampung dan badan permusyawaratan kampung
4. Penyelenggaraan pemerintah kampung dilakukan melalui: penataan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status kampung.
5. Pemekaran kampung pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis untuk kepentingan nasional harus disetujui oleh Pemerintah Provinsi atas usul Pemerintah kabupaten/Kota.

BAB IX
PEMERINTAHAN ADAT

Pasal 37

(1) Pemerintahan Adat adalah Pemerintahan pada tingkat masyarakat adat, yang dibentuk berdasarkan Adat Istiadat yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat.
(2) Pemerintahan Adat memiliki masyarakat adat, sistem kepemimpinan, batas wilayah, kesatuan bahasa, sistem peradilan, dan kekayaan,
(3) Pemerintahan Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dibentuk satuan tugas pengamanan adat.

BAB X
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah Provinsi mendirikan Lembaga/Badan Khusus yang menangani Dana Otsus;
(2) Setiap perumusan dan perencanaan APBN wajib mempertimbangkan karakter kekhususan Papua;
(3) Pendapatan negara yang berasal dari pajak berbagai PMA, PMDN, BUMN, dan Dunia Usaha yang beroperasi di Papua diserahkan lebih dulu ke Kas Daerah.
(4) Perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua wajib menyerahkan 0,5 persen pendapatan bersih kepada Pemerintah Provinsi, untuk peningkatan prestasi olahraga di Tanah Papua.
(5) Pemerintah Papua berhak atas kepemilikan saham di setiap usaha pengelolaan sumberdaya alam dan memiliki hak pengelolaan bersama dalam sumberdaya alam di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, energi (PLTA , PLTU, PLTS) dan pariwisata, serta perdagangan.
(6) Setiap program pembangunan masyarakat (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh dunia usaha di wilayah Papua wajib mengikuti desain kebijakan pembangunan Pemerintahan Papua.
(7) Desain Bagi Hasil Sumber Daya Alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Papua dan Pemerintahan Papua.

Bagian Kedua
Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pasal 39

Penyelenggaraan urusan pemerintah di Tanah Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 40
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah Papua dapat menerima bantuan, pinjaman, dan hibah baik yang bersumber dari luar negeri dan dalam negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.
(3) Pemerintah Papua dapat melakukan penyertaan modal dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan usaha swasta yang saling menguntungkan.
(4) Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Papua (APBP)/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(5) Pengelolaan APBP dan APBK dilaksanakan melalui suatu sistem yang diwujudkan dalam APBP dan APBK yang setiap tahun diatur dalam Perdasus.
(6) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBP/APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Papua dan
(3) kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Papua (APBP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Papua selaku wakil Pemerintah disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.
(5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Papua, pemerintahan kabupaten/kota, distrik, dan kampung disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
(6) Pemerintah Papua dapat menerima bantuan, pinjaman, dan hibah baik yang bersumber dari luar negeri dan dalam negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.
(7) Pemerintah Papua dapat melakukan penyertaan modal dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan usaha swasta yang saling menguntungkan.
(8) Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Papua (APBP)/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(9) Pengelolaan APBP dan APBK dilaksanakan melalui suatu sistem yang diwujudkan dalam APBP dan APBK yang setiap tahun diatur dalam Perdasus.
(10) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBP/ APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.
(11) Rancangan Bagi Hasil Sumber Daya Alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Papua dan Pemerintahan Papua.

Pasal 42

Rancangan keuangan daerah disusun atas pertimbangan yang bersifat khusus sesuai dengan konteks wilayah, kemahalan harga barang, pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk masyarakat Papua, distribusi penduduk yang tidak merata, keterisolasian wilayah dan kelompok masyarakat, sehingga dibutuhkan skema keuangan dan sumber sumber pembiayaan yang spesifik dan lebih luas untuk percepatan pembangunan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Khusus Keuangan
Pasal 43
(1) Setiap perumusan dan perencanaan APBN wajib mempertimbangkan karakter kekhususan Papua sebagai otonomi khusus, kemahalan harga barang, kondisi geografis wilayah, distribusi penduduk yang tidak merata, dan konteks sosial budaya dalam pembangunan Papua;
(2) Perlu dipertimbangkan agar pendapatan negara yang berasal dari pajak berbagai PMA, PMDN, BUMN, dan Dunia Usaha yang beroperasi di Papua diserahkan lebih dulu ke Kas Daerah, dan kemudian diserahkan 30 persen ke Kas Negara selama 20 tahun;
(3) Semua Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua didistribusikan melalui kas daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Kontrak Kerjasama

Pasal 44

(1) Perjanjian kontrak kerjasama antara pemerintah dan pihak lain yang ada saat ini dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(2) Kontrak kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerjasama telah disepakati bersama oleh pemerintah dan Pemerintah Papua. Sebelum melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai kontrak kerjasama tersebut, pemerintah Papua mendapat pertimbangan DPRD;

Bagian Kelima
Dana Alokasi Umum dan Dana Tambahan

Pasal 45

(1) Pemerintah menyediakan dan memberikan Dana Otonomi Khusus sebesar 5 persen dari DAU Nasional yang ditujukan untuk membiayai pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, dan kesehatan.
(2) Pemerintah menyediakan dan memberikan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Bagian Keenam
Kepemilikan Saham

Pasal 46

Pemerintah Papua berhak atas kepemilikan saham di setiap usaha pengelolaan sumberdaya alam dan memiliki hak pengelolaan bersama dengan pihak lain dalam sumberdaya alam di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, energi (PLTA , PLTU, PLTS) dan pariwisata, serta perdagangan.

Bagian Ketujuh
Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha

Pasal 47

Setiap program pembangunan masyarakat (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh dunia usaha di wilayah Papua wajib mengikuti rancangan kebijakan pembangunan Pemerintahan Papua.

Bagian Kedelapan
Sumber Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 48

(1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
b. dana perimbangan;
c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
d. Dana Infrastruktur.
e. pinjaman Daerah; dan
f. lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 49

Dana Perimbangan bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:
(1) Bagi hasil pajak
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100% (seratus persen);
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100% (seratus persen); dan
c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 50% (lima puluh persen).
d. Selisih lebih Pajak penghasilan Badan dari perusahaan yang beroperasi di Papua.

(2) Bagi hasil sumber daya alam
a. Kehutanan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
b. Perkebunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
c. Perikanan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
d. Pertambangan umum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
e. Pertambangan minyak bumi sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
f. Pertambangan gas bumi sebesar 90% (sembilan puluh persen).

(3) Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana Alokasi Khusus ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi di Tanah Papua;

(5) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 5 % (lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan.
(6) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

1. Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berasal dari bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 70 % untuk Papua dan bagi hasil pertambangan gas alam sebesar 70 % untuk Papua berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;
2. Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dari bagi hasil pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
3. Untuk mengkoordinasikan tambahan Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi, Gubernur dapat membentuk satuan unit kerja.
4. Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang setara dengan 5 % dari plafon DAU Nasional berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
5. Pembagian lebih lanjut penerimaan Dana Otonomi Khusus sebesar 5 % dari plafon DAU Nasional antara Provinsi, Kabupaten/Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.
6. Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi, dan 20 % (dua puluh persen) untuk ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

(7) Pinjaman Daerah dan penerimaan lain-lain mencakup:
a. Provinsi Papua dapat menerima bantuan, pinjaman, dan hibah baik yang bersumber dari luar negeri dan dalam negeri.
b. Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi harus mendapat persetujuan dari DPRP.
c. Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRP dan persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Total kumulatif pinjaman dari sumber dalam negeri dan luar negeri besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian diatur pelaksanaannya dengan Perdasi.
e. Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRP/DPRD Kabupaten/Kota

(8) Penerimaan hibah bersifat:
1. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah, Pemerintah Papua, dan pemerintah kabupaten/kota;
2. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota;
3. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
4. tidak bertentangan dengan ideologi negara.

(9) Penyertaan Modal dan Obligasi)
1. Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.
2. Penyertaan modal/kerja sama dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
3. Penyertaan modal/kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Perdasi.
4. Anggaran yang timbul akibat penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Papua/APBD Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan dana cadangan yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB XI
PEREKONOMIAN

Pasal 50

(1) Perekonomian Provinsi yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
(2) Perekonomian di Papua diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Papua.
(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan pembiayaan, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan guna mendukung Usaha-usaha perekonomian yang dilakukan oleh orang asli Papua.
(4) Usaha-usaha perekonomian di Tanah Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasi.
(5) Pembanguan perekonomian di Tanah Papua berbasis kerakyatan, dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat.
(6) Penanaman modal yang melakukan investasi di Tanah papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
(7) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penanaman modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
(8) Pembangunan perekonomian sebagaimana pada ayat (5) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat.
(9) Perekonomian di Papua merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
(10) Semua investor yang beroperasi di Tanah Papua wajib menggunakan Bank Papua sebagai penyedia jasa perbankan.
(11) Investor sebagaimana pada ayat (10) wajib berdomisili di Tanah Papua.

BAB XII
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
Pasal 51
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban untuk menumbuhkan, membangun, meningkatkan, dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi (UMKM) dengan memprioritaskan orang asli Papua;
(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap urusan Pemerintah yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan koperasi dan UMKM;
(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun standar pemberian izin di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan memberikan kemudahan perijinan dan insentif khusus.
(4) Setiap penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), usaha swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Papua berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan koperasi dan UMKM.

BAB XIII
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan kepariwisataan

Pasal 52
(1) Pembangunan kepariwisataan di Tanah Papua diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.
(2) Pembangunan kepariwisataan di Tanah Papua bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjadikan keadaan alam , flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya sebagai modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua.
(4) Pembangunan kepariwasataan merupakan bagian integral dari pembangunan Papua yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan, serta kepentingan nasional.
(5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pembangunan kepawisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
(6) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong penanaman modal negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(7) Ketentuan selanjutnya mengenal pengembangan pariwisata di Tanah Papua diatur dengan perdasi.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 53
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang kabupaten/kota.
(2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
a. sumber daya pariwisata alam dan budaya potensial menjadi daya tarik pariwisata;
b. potensi pasar;
c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
g. kekhususan dari wilayah

(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama yang dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4) Pemerintah Provinsi membentuk Badan Promosi Pariwisata Papua yang berkewajiban untuk meningkatkan citra kepariwisataan Papua, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Papua, dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Papua.

BAB XIV
KEHUTANAN
Bagian Pertama
Prinsip Kebijakan Kehutanan

Pasal 54

(1) Pengurusan hutan di Tanah Papua berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
(2) Prinsip-prinsip pengurusan hutan di Tanah Papua dilaksanakan berdasarkan pengakuan, penghormatan, penghargaan, perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua.
(3) Pengurusan hutan di Tanah Papua bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, terutama memberi manfaat yang sebesar-besar bagi masyarakat adat di dalam hutan maupun di sekitar hutan;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pengurusan Hutan

Pasal 55

(1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengurusan hutan di Tanah Papua untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
(2) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

Bagian Ketiga
Status Hutan dan Fungsi Hutan

Pasal 56

(1) Pemerintah menetapkan status hutan dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota.
(2) Pemerintah Provinsi menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
(3) Pemerintah dengan persetujuan Gubernur menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a. hutan konservasi,
b. hutan lindung, dan
c. hutan produksi

(4) Pemerintah melalui pertimbangan dan persetujuan Gubernur dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan:
a. penelitian dan pengembangan,
b. pendidikan dan latihan, dan
c. religi dan budaya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai status hutan adat sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan perdasus.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Hutan dan Pengukuhan Hutan

Pasal 57
(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat adat.
(2) Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah melalui persetujuan Gubernur melaksanakan pengukuhan kawasan hutan.
(3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 58

(1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Tata hutan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari dengan melibatkan masyarakat adat.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata hutan sebagaimana pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Provinsi dengan Perdasus.

Bagian Kelima
Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 59

(1) Pemerintah melalui persetujuan Gubernur menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan,.
(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
(3) Pemerintah melalui Gubernur Papua menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
(4) Gubernur Papua menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
(5) Gubernur Papua menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 60

(1) Gubernur menetapkan ijin pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan
(2) Dalam rangka pemanfaatan hutan lindung, Gubernur memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(3) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(4) Dalam rangka pemanfaatan hutan produksi, Gubernur memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(5) Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi atau kelompok usaha masyarakat adat.
(6) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan wajib melibatkan masyarakat adat.
(7) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
(8) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan perdasi.

Bagian Ketujuh
Ijin Pemanfaatan Hutan

Pasal 61

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan dikenakan provisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dana jaminan kinerja, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan diatur dengan Perdasi.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Kegiatan Kehutanan

Pasal 62
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Gubernur dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
(5) Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pemanfatan Hutan

Pasal 63
Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan menyangkut ijin pemanfataan kawasan, ijin usaha pemanfataan jasa lingkungan, ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, pengelolaan hutan untuk tujuan khusus, pemanfaatan hutan hak dan hutan adat, dan pemanfatan hutan untuk kepentingan pembangunan dan ijin pinjam pakai diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 64
(1) Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
(3) Badan hukum dan orang yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi kepada Pemerintah Provinsi.
(4) Rehabilitasi dan reklamasi hutan diatur dengan Perdasi.

Bagian Kesebelas
Perlindungan Hutan

Pasal 65
(1) Pemerintah Provinsi mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang menerima wewenang pengelolaan hutan, wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.
(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat adat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
(6) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (5) dan (6) diatur dengan Perdasi.

Bagian Kedua belas
Penerimaan Sumber Daya Alam

Pasal 66
(1) Setiap kegiatan penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Papua wajib dikenakan iuran penerimaan sumber daya alam.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) meliputi bidang:
a. Kehutanan
b. Kelautan dan Perikanan
c. Pertambangan dan energi
d. Minyak dan Gas bumi

(3) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) dibagi untuk pemerintah 50% dan pemerintah provinsi 50%.
(4) Dana hasil sumber daya alam disetor ke kas daerah provinsi sebelum dibagi untuk pemerintah dan pemerintah provinsi.
(5) Pemerintah provinsi mendistribusikan dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam ke kas Pemerintah dan kas daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran penerimaan sumber daya alam diatur dengan perdasi.

BAB XV
PERTANIAN

Pasal 67
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pembangunan ketahanan pangan di Tanah Papua.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

Pasal 68
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan kebijakan, program, dan pendanaan untuk percepatan pembangunan tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya dan ekonomi, potensi wilayah, kondisi geografis wilayah, dan kondisi infrastruktur wilayah, dengan memprioritaskan orang asli Papua.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

Pasal 69
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk Lembaga Pembiayaan Khusus Sektor Pertanian Papua.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan Khusus Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

Pasal 70

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota wajib memberikan subsidi program dan pembiayaan kepada petani orang asli Papua.
(2) Pemerintan, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan bagi petani orang asli Papua.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan perdasi.

Pasal 71

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk dan membiayai Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

BAB XVI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 72
(1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut teritorial, perairan umum daratan dan Zona Ekonomi Ekslusif.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melibatkan masyarakat adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam laut.
(3) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perdasi.

BAB XVII
PERDAGANGAN DAN INVESTASI
Pasal 73

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota menjamin pelaksanaan investasi dan perdagangan di Tanah Papua.
(2) Ketentuan sebagaiamana pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

Pasal 74

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib menetapkan keringanan pajak, pembebasan pajak-pajak dan pembebasan bea masuk dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Papua dan ekspor barang jadi dari Papua, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Prvinsi guna menarik investor.

BAB XVIII
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 75

(1) Kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara, minyak bumi, gas bumi, dan air tanah berperan penting dalam memberi nilai tambah pertumbuhan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Papua secara berkelanjutan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaima dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
b. kepentingan bangsa dan negara;
c. partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
e. manfaat kapasitas fiskal Papua
f. menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Papua.
g. menciptakan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua yang adil dan merata.

Bagian Kedua
Kontrak Karya dan
Usaha Pertambangan

Pasal 76

(1) Mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan bersama mineral dan batubara yang berada di daratan dan lautan di Tanah Papua.
(3) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
(4) Kontrak karya (Logam) dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan mineral dapat dilakukan apabila keseluruhan isi perjanjian kontrak karya telah disepakati bersama oleh Pihak Perusahaan dan Pemerintah Provinsi disertai pemberitahuan kepada Pemerintah.
(5) Perjanjian Kerja Penguasaan dan Pengusahaan Batubara (PKP2B) dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan batubara dapat dilakukan apabila keseluruhan isi perjanjian kontrak karya telah disepakati bersama oleh Pihak Perusahaan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi disertai pemberitahuan kepada Pemerintah.
(6) Untuk kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat Papua, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR dan DPRP melakukan pengendalian produksi dan ekspor pertambangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

Perjanjian kontrak kerjasama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada saat undang-undang ini diundangkan dapat dieprpanjang setelah mendapat kesepakatan antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 78

(1) Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mempunyai wewenang dalam:
a. Pembuatan peraturan daerah bidang pertambangan;
b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota;
c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan;
d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
g. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan (WP)

Pasal 79

(1) Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pemerintah Provinsi wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
(4) Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
(5) Penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Keenam
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 80

(1) IUP terdiri atas dua tahap:
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) IUP diberikan oleh:
a. Gubernur atas usulan Bupati/walikota;
b. Dalam hal Bupati/walikota tidak mengusulkan IUP, maka Gubernur dapat menetapkan IUP.

Bagian Kedelapan
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 81

(1) Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan; dan/atau
d. pertambangan batubara.

(2) Bupati/walikota memberikan IPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Kepala Distrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Bupati/walikota tidak memberikan IPR, maka Gubernur dapat memberikan IPR.

Bagian Keempatbelas
Divestasi Saham

Pasal 82

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kelimabelas
Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan
Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 83

IUP atau IUPK dapat dicabut gubernur, sesuai dengan kewenangannya apabila:
1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana
3. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
4. IUP atau IUPK berakhir.

BAB XIX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 84
(1) Setiap kegiatan penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Papua wajib dikenakan iuran penerimaan sumber daya alam.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) meliputi bidang:
e. Kehutanan
f. Kelautan dan Perikanan
g. Pertambangan dan energi
h. Minyak dan Gas bumi

(3) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) dibagi untuk pemerintah 50% dan pemerintah provinsi 50%.
(4) Dana hasil sumber daya alam disetor ke kas daerah provinsi sebelum dibagi untuk pemerintah dan pemerintah provinsi.
(5) Pemerintah provinsi mendistribusikan dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam ke kas Pemerintah dan kas daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran penerimaan sumber daya alam diatur dengan perdasi.

Pasal 85
(1) Pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Papua baik di darat maupun di laut wilayah Papua sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sumber daya alam meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pengelolaan SDA, Pemerintah Papua dapat:
a. membentuk badan usaha milik daerah; dan
b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.
c. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
(3) Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Papua.
(4) Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
(5) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.
(6) Pemerintah, Pemerintah Papua, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
(7) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Papua berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
(8) Dana pengembangan masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Papua dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
(9) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Perdasus.
(10) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Pasal 86
(1) Kewenangan pengelolaan sumber daya alam, minyak bumi dan gas bumi di Tanah Papua dilakukan oleh Gubernur.
(2) Semua Investor yang melakukan kegiatan usaha di Tanah Papua wajib melaksanakan seluruh proses pengelolaan dari sumber daya alam di Tanah Papua.
(3) Proses Pengelolaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (2) meliputi Studi Kelayakan, Ekplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemasaran.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

BAB XX
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Prinsip Umum

Pasal 87

Pembangunan di Tanah Papua merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 88

(1) Pemerintah Papua wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan:
a. penataan ruang,
b. perlindungan sumber daya alam hayati
c. perlindungan sumber daya alam non-hayati,
d. perlindungan sumber daya buatan,
e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
f. cagar budaya,
g. keanekaragaman hayati
h. perubahan iklim
i. Kearifan lokal

(2) Kewajiban pemerintah di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
a. hak masyarakat adat Papua.
b. keanekaragaman hayati dan proses ekologi,
c. kawasan lindung.

(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
(4) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XXI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN TATA RUANG

Bagian Pertama
Perencanaan Pembangunan

Pasal 89

(1) Perencanaan pembangunan di Tanah Papua disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai adat, sosial budaya, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2) Perencanaan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan di Tanah Papua.

Bagian Kedua
Tata Ruang

Pasal 90

(1) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Papua didasarkan pada kekhususan Papua dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.
(3) Kewenangan pemerintah provinsi dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Papua bersifat lintas kabupaten/kota.
(4) Kewenangan pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang di Tanah Papua memperhatikan:
a. adat dan budaya Papua;
b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
c. keberpihakan kepada masyarakat adat Papua;
d. daerah-daerah rawan bencana;
e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional;
f. pemberian insentif dan disinsentif;
g. pemberian sanksi; dan
h. pengendalian pemanfaatan ruang.
(5) Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang di Tanah Papua.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Perdasi.

BAB XXII
PERTANAHAN

Pasal 91

(1) Setiap warga negara Indonesia yang berada di Tanah Papua memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dan atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dan atau pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
(4) Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dan atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pelindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf dan aset-aset keagamaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Perdasi yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Pemerintah Provinsi di Tanah Papua berwenang memberikan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

BAB XXIII
PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 93

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, mengupayakan pengadaan perumahan layak huni bagi penduduk Papua sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah,
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan Perumahan Rakyat Papua ini diatur dengan Perdasi.

BAB XXIV
PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 94

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota menyediakan pembiayaan bagi perguruan tinggi yang ada di Tanah Papua untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan perdasi.

BAB XXV
PENDIDIKAN

Pasal 95

(1) Pemerintah Papua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
(2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.
(3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah denganbeban masyarakat serendah-rendahnya.
(4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
(5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
(6) Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

BAB XXVI
KEBUDAYAAN

Pasal 96

(1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 97

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi, membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman budaya Papua, guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang asli Papua.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban di bidang kebudayaan Papua, Pemerintah Provinsi wajib memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(3) Pelaksanaan kewajiban di bidang kebudayaan Papua disertai dengan pembiayaan yang ditetapkan dengan Perdasus.
(4) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.
(5) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.
(6) Pemerintah provinsi, kabupaten/Kota dan Kampung wajib menggunakan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XXVII
KESEHATAN

Pasal 98

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
(3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
(4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
(5) Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan keikutsertaan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 99

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasi

BAB XXVIII
SOSIAL

Pasal 100

(1) Pemerintah, Pemerintah Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi orang asli papua.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Orang Asli Papua penyandang masalah sosial.
(3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selanjutnya diatur dalam perdasi.

BAB XXIX
KEAGAMAAN

Pasal 101

(1) Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2) Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 102
Pemerintah Provinsi berkewajiban
a. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
b. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama;\
c. mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan
d. memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 103

(1) Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.
(2) Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.

BAB XXX
FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
Pasal 104

(1) Pemerintah Povinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Forum Kerukunan Antar Umat Beragama selanjutnya disebut FKAUB.
(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 105

(1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 104 ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
(2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

BAB XXXI
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 106

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penduduk di Tanah Papua bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai hukum internasional dan hukum nasional.
(2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua.

Pasal 107

(1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Tanah Papua, dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
(2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah
a. Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

(3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas, dan pembiayaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Pasal 108

Untuk menghormati, melindungi, memajukan, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

BAB XXXII
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 109

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, WAJIB melindungi, dan meningkatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.
(2) Perlindungan dan Peningkatan Hak Atas Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXXIII
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 110

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan urusan bidang pos yang meliputi:
a. pemberian izin pembentukan usaha jasa titipan;
b. pemberian izin usaha jasa titipan untuk kantor cabang; dan
c. penertiban usaha jasa titipan untuk kantor cabang.

(2) Pemerintah Provinsi berwenang melaksanakan urusan bidang telekomunikasi yang meliputi:
a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
b. pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum di wilayah Papua sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
c. pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi;
d. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel cakupan provinsi;
e. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
f. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Povinsi; dan
g. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

(3) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan pedoman pembuatan menara dan pemberian izin galian untuk keperluan penarikan kabel telekomunikasi lintas kabupaten atau jalan provinsi.
(4) Kewenangan lain di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan..
(2) Pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari pendapatan negara bukan pajak sektor telekomunikasi.

Pasal 112

(1) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.
(4) Kewenangan lain di bidang pers dan penyiaran bagi Pemerintah Provinsi, selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB XXXIV
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Kependudukan

Pasal 113

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk..
(2) Untuk mempercepat pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan kependudukan.
(3) Penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
(4) Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Bagian Kedua
Ketenagakerjaan
Pasal 114

(2) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
(3) Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
(4) Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, Orang Asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pekerjaan dan penghasilan terhadap Orang Asli Papua diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXXV
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Kepemudaan

Pasal 115

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.
(3) Pemerintah provinsi berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
(6) Pelaksanaan pembangunan Kepemudaan lebih lanjut diatur dengan Perdasi.

Bagian Kedua
Keolahragaan

Pasal 116

(1) Pemerintah, Pemerintah Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengembangkan kapasitas dan peran pemuda dan olah raga di Papua.
(2) Dalam rangka mewujudkan harkat dan martabat orang asli Papua, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membiayai pengembangan olah raga, termasuk olah raga profesional yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
(3) Pemerintah berkewajiban untuk membangun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan olah raga, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, dan mengalokasikan pembiayaan tertentu yang bersifat berkelanjutan.
(4) Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan kepada Pmerintah Provinsi untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan olah raga berskala nasional dan internasional.
(5) Pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Provinsi untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olah raga di luar negeri.
(6) Pemerintah berkewajiban mengembangkan kapasitas dan peranserta pemuda Papua, untuk berkarya di bidang pemerintahan, badan usaha milik negara, dan dunia usaha nasional.

BAB XXXVI
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA, MINIMUMAN BERALKOHOL
OBAT-OBAT BERBAHAYA

Pasal 117

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota mengatur dan mengembangkan sistem kebjakan peradaran dan penanggulangan Narkotika-Psikotropika, Minimuman Beralkohol Dan Obat-Obat Berbahaya di Tanah Papua
(2) Pengaturan dan pengembangan sistem penanggulangan Narkotika, Psikotropika Minimuman Beralkohol, dan Obat-Obat Berbahaya Di Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB XXXVII
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 118

(1) Tentara Nasional Indonesia bertanggungjawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain di Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, serta tugas-tugas kemanusiaan lain dilakukan setelah berkonsultasi dengan Gubernur Papua.
(4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Papua tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Papua.

BAB XXXVIII
KEPOLISIAN

Pasal 119

(1) Kepolisian di Tanah Papua merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kepolisian di Tanah Papua bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua kepada Gubernur.
(4) Kepala Kepolisian Daerah Papua bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Papua dalam kerangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 120

(1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah di Tanah Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.
(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat mengangkat Kepala Kepolisian Daerah Papua.
(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain.
(5) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 121

Dalam keadaan darurat untuk kepentingan keamanan Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengangkat pejabat sementara Kepala Kepolisian di Papua sambil menunggu persetujuan Gubernur.

Pasal 122

(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Papua dengan memperhatikan ketentuan hukum, dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur.
(2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Papua diberi kurikulum muatan lokal dengan penekanan terhadap budaya dan adat istiadat di Papua dan hak asasi manusia.
(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan tamtama, bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Papua ke Tanah Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan.
(5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Tanah Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB XXXIX
KEJAKSAAN

Pasal 123

(1) Kejaksaan di Tanah Papua merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(2) Kejaksaan di Tanah Papua melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum

Pasal 124

(1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung dapat mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua.
(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
(5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua dilakukan oleh Jaksa Agung.

Pasal 125

Seleksi dan penempatan jaksa di Tanah Papua dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di Tanah Papua.

BAB XL
PERADILAN ADAT

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 126

Peradilan adat di Tanah Papua berasaskan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat; dan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 127

Peradilan adat di Papua sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua, dengan menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dengan tujuan menjaga harmonisasi, keseimbangan dan keteraturan; serta membantu pemerintah dalam penegakan hukum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 128

(1) Peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat Papua.
(2) Pengadilan adat berkedudukan di lingkungan masyarakat hukum adat di Papua.
(3) Lingkungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakatadat berdasarkan sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.

Bagian Ketiga
Kompetensi

Pasal 129

(1) Pengadilan adat berkompeten mengadili perkara adat di antara warga masyarakat adat di Papua.
(2) Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan negara.
(3) Dalam hal salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat, dapat mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Negeri.
Bagian Keempat
Putusan

Pasal 130

(1) Putusan pengadilan adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2) Putusan pengadilan adat wajib dipatuhi oleh para pihak.
(3) Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 131

(1) Pengadilan adat dalam penyelesaian perkara adat, dapat bekerja sama dengan perangkat peradilan negara.
(2) Kerjasama pengadilan adat dengan perangkat peradilan negara selanjutnya diatur dengan Perdasus.

BAB XLI
PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 132

(1) Orang Asli Papua dapat membentuk Partai Politik Lokal untuk mengikuti Pemilihan Umum.
(2) Tata cara pembentukan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XLII

PEMILIHAN UMUM

Pasal 133

(1) Komisi Pemilihan Umum Papua selanjutnya disebut KPUP adalah penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRP, DPRD Kabupaten/Kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
(2) Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPUK adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota di Tanah Papua.
(3) Penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRP dan DPRD Kab/Kota anggota Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan

(4) Penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua, selanjutnya diatur dengan Perdasi.

BAB XLIII
BENDERA, LAMBANG, DAN HIMNE

Pasal 134

(1) Bendera Merah Putih adalah bendera Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemerintah Provinsi dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdasus.

Pasal 135

(1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan lambang sebagai simbol kekhususan Papua.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdasus.

Pasal 136

(1) Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan yang bersifat nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan himne Papua sebagai pencerminan kekhususan Papua.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perdasus.

BAB XLIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

Pasal 137

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

(1) Gubernur menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi .
(2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya.
(3) Keputusan penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB XLV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

(1) Nama Provinsi di Tanah Papua dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar sebutan pejabat pemerintahan yang dipilih ditentukan oleh DPRP.
(2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Provinsi di Papua tetap digunakan sebagai nama provinsi.
(3) Nama dan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRP dan Gubernur.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun berjalan tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa baktinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XLVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

(1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
(2) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB XLVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

(1) Usul perubahan terhadap Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui DPRP dan MRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemekaran provinsi di Tanah Papua dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Pasal 142

(1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Perdasi.
(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Kabupaten/Kota.

Pasal 143

Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 144

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …………………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …………………………………….

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
…………………….

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……NOMOR…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s