Draft RUU PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA


RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ……………………………….
TENTANG
PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;
c. bahwa sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
d. bahwa integrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penerapan Daerah otonomi khusus;
e. bahwa Penduduk asli Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat-istiadat dan bahasa sendiri;
f. bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, khususnya orang asli Papua;
g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam di Tanah Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Papua dan Daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
h. bahwa dalam rangka menghilangkan kesenjangan antara Provinsi-Provinsi di Tanah Papua dengan Provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;
k. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahanOtonomi Khusus di Tanah Papua, telah dibentuk Provinsi Papua Barat yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008, yang sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000;
l. bahwa perjalanan pemberlakuan Otonomi Khusus di Tanah Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 selama kurang lebih dua belas tahun telah mendorong berbagai komponen masyarakat Papua untuk mengevaluasi kerberhasilannya;
m. bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua membutuhkan penyesuaian dan peninjauan ulang;
n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m maka dipandang perlu melakukan perubahan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menjadi Undang-Undang Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 28;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
9. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3894) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4012);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Tanah Papua adalah kesatuan wilayah Pemerintah dan Adat yang mempunyai kewenangan otonomi khusus dan dapatterdiri dari beberapa Provinsi, yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah di Tanah Papua adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Daerah Otonomi Baru lainnya di Tanah Papua.
(3) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan Majelis Rakyat Papua/Majelis Rakyat Papua Barat.
(4) PemerintahKabupaten/Kota adalah Pemerintah yang berkedudukan di bawah Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
(5) Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
(6) Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi di Tanah Papua.
(7) Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan Pemerintah di Provinsi Tanah Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi.
(8) Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRP/DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Tanah Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Nasional dan wakil-wakil Partai Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan wakil-wakil Orang Asli Papua yang diangkat.
(9) Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut MRP dan MRPB adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(10) Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk Bendera Daerah dan Lagu Daerah yang tidak diposisikan Sebagai simbol kedaulatan.
(11) Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini.
(12) Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
(13) Peraturan DaerahKabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan DaerahKabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan Khusus perangkat Pemerintah di Kabupaten/Kota.
(14) Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut PERKAM adalah Peraturan Pemerintah Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Khusus perangkat Pemerintah Kampung.
(15) Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat DaerahKabupaten/Kota.
(16) Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di DaerahKabupaten/Kota.
(17) Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.
(18) Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(19) Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
(20) Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
(21) Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
(22) Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
(23) Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(24) Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.
(25) Orang Papua adalah orang bukan asli Papua yang diterima dan diakui sebagai warga orang asli Papua oleh orang asli Papua sesuai dengan Adat istiadat masyarakat Adat setempat.
(26) Penduduk Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Tanah Papua.
(27) Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi selanjutnya disebut APBP adalah Rencana keuangan tahuanan pemrintah Daerah Provinsi di Tanah Papua yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus.
(28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota selanjutnya disebut APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota di Tanah Papua yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(29) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
(30) Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan Anggaran untuk Provinsi, Kabupaten/Kota di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi Khusus yang sebesar-besarnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua.

BAB II
ASAS

Pasal 2
Undang-undang ini berasaskan :
a. Pancasila
b. Keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

BAB III
PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 3
(1) Provinsi terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing merupakan Daerah Otonom.
(2) DaerahKabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.
(3) Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
(4) Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Pemerintah Provinsi.
(5) Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atas usul Pemerintah Kabupaten/Kota.
(6) Dalam Wilayah Provinsi dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Perdasus.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 4
(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan sebagian kepada Pemerintah Provinsi dan/atau dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi atau Perdasus.
Pasal 5
(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hubungan hierarkis dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua.
(2) Kewenangan Kabupaten dan Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, yang penyelenggaraannya di bawah kendali dan koordinasi Pemerintah Provinsi.
(3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.
(4) Ketentuan tentang hubungan hierarkis antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antar Pemerintah-Pemerintah Provinsi di Tanah Papua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
(1) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berdampak pada kepentingan Provinsi di Tanah Papua direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
(2) Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara atau lembaga di luar negeri yang diatur dengan persetujuan bersama.
(3) Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pengaturan dan penetapan kebijakan tata ruang Pertahanan di Tanah Papua.
(4) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur wajib meminta pertimbangan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.
(5) Tata cara pemberian pertimbangan atau persetujuan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Perdasi.
BAB V
KEWENANGAN TERBATAS DI BIDANG LUAR NEGERI

Pasal 7
(1) Pemerintah memberikan tugas atau melimpahkan kewenangan terbatas dalam hal urusan dan tugas tertentu di bidang luar negeri kepada Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/badan atau negara-negara asing maupun menangani kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, karantina, pariwisata, investasi, perdagangan, kebudayaan dan olahraga.
Pasal 8
(1) Pemerintah Provinsi dapat mewakili Pemerintah Pusat dalam urusan bilateral dengan Negara-negara lain, khususnya yang berbatasan langsung dengan Tanah Papua dalam meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah Provinsiatas dasar kesamaan kebudayaan, dapat membangun kerja sama Sosial, Ekonomi dan Budaya dengan rakyat dan Pemerintah di kawasan Pasifik Selatan.
(3) Pemerintah Provinsi dapat mengirim kontingen untuk berpartisipasi dalam peristiwa seni, budaya dan olah raga internasional.
(4) Pemerintah membuka jalur perhubungan internasional dalam rangka percepatan dan perluasan ekonomi nasional dan menjadikanTanah Papua sebagai pintu gerbang internasional untuk perdagangan, investasi dan pariwisata Indonesia di Wilayah Timur.
Pasal 9
(1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berhak memberikan rekomendasi kepada Imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing ke Tanah Papua.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Imigrasi untuk mencekal orang asingyang telah diputuskan membahayakan keamanan Negara.
(3) Dalam keadaan di mana Imigrasi menolak memberikan izin masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imigrasi wajib memberikan alasan-alasan kepada Gubernur secara tertulis.

BAB VI
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 10
(1) Pemerintah di TanahPapua terdiri atas DPRP/DPRPB sebagai badan legislatif dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif, serta MRP/MRPB sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup antar umat beragama.
(3) DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB berkedudukan di ibu kota Provinsi.
(4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat Daerah Provinsi.
(5) PemerintahKabupaten/Kota terdiri atas DPRD Kabupaten atau DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.
(6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat DaerahKabupaten/Kota.
(7) Pemerintah Kampung terdiri atas Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Badan Eksekutif

Pasal 11
(1) Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur.
(2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
(3) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus.
Pasal 12
Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a. Orang asli Papua;
b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Papua;
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

Pasal 13
Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan PeraturanPerundang-Undangan.
Pasal 14
Gubernur mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;
c. menghormati kedaulatan rakyat;
d. menegakkan dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
f. mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkannya sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP/DPRPB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP/MRPB;
i. mengajukan Rancangan Perdasi dan menetapkannya sebagai Perdasi bersama-sama dengan DPRP/DPRPB; dan
j. menyelenggarakan Pemerintah dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi secara bersih, jujur dan bertanggung jawab.
Pasal 15
(1) Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah:
a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan Pemerintah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan PemerintahKabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
c. melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan, pengangangkatan, pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
d. melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;
e. mensosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi;
f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi;
g. membina hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
h. memberikan pertimbangan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16
Wakil Gubernur mempunyai tugas:
a. membantu Gubernur dalam melaksanakan kewajibannya;
b. membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah di Provinsi; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17
(1) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanyauntuk satu masa jabatan berikutnya.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil Gubernur sampai habis masa jabatannya.
(3) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRP/DPRPB berdasarkan usul partai politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sebelumnya memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP/MRPB.
(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRP/DPRPB menunjuk seorang pejabat pemerintah Provinsi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur sampai terpilih Gubernur yang baru.
(5) Selama penunjukan tersebut pada ayat (4) belum dilakukan, Sekretaris Daerah menjalankan tugas Gubernur untuk sementara waktu.
(6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRP/DPRPB menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
(7) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.
Pasal 18
(1) Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah Provinsi, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRP/DPRPB.
(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRP/DPRPB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
(4) Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Gubernur mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(6) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Badan Eksekutif Kabupaten/ Kota

Pasal 19
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota.
(3) Tata cara pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 20
Yang dapat dipilih menjadi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a. Orang asli Papua;
b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani; dan
f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Papua; dan
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

Pasal 21
Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22
Bupati/Walikota mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;
c. menghormati kedaulatan rakyat;
d. menegakkan dan melaksanakan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
f. mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. mengajukan Rancangan Perda, dan menetapkannya bersama-sama dengan DPRK,dan
i. menyelenggarakan Pemerintah dan melaksanakan pembangun-an sesuai dengan Rencana Pembangunan secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Pasal 23
Wakil Bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas:
a. membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan kewajibannya;
b. membantu mengoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah di Kabupaten; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 24
(1) Masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
(2) Dalam hal Bupati/Walikota berhalangan tetap, jabatan Bupati/Walikota dijabat oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota sampai habis masa jabatannya.
(3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Bupati/Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dengan sebelumnya memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP/MRPB.
(4) Apabila Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berhalangan tetap, maka DPRK menunjuk seorang pejabat pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati/Walikota sampai terpilih Bupati/Walikota yang baru.
(5) Selama penunjukan tersebut pada ayat (4) belum dilakukan, SekretarisDaerah menjalankan tugas Bupati untuk sementara waktu.
(6) Dalam hal Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRK menyelenggarakan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
(7) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 25
(1) Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala PemerintahKabupaten/Kota, Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRK.
(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Bagian Keempat
Badan Legislatif

Pasal 26
(1) Kekuasaan legislatif Provinsi di Tanah Papua dilaksanakan oleh DPRP/DPRPB.
(2) DPRP/DPRPB terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP/DPRPBdilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Jumlah anggota DPRP/DPRPB adalah 1 1/3 (satu sepertiga) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi dimaksud dalam ayat (2), yang penetapannya sebagai berikut:
a. 1 kali jumlah anggota DPRP/DPRPB melalui pemilu; dan
b. 1/3 kali dari jumlah anggota DPRP/DPRPB melalui pengangkatan.
(5) Anggota DPRP/DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari orang asli Papua yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 27
(1) DPRP/DPRPB mempunyai Tugas dan Wewenang:
a. Melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan di wilayah Provinsi di Tanah Papua;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri;
d. Membahas Rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
e. Menetapkan Perdasus dan Perdasi bersama Gubernur;
f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus dan Perdasi dan Peraturan Perundang-Undangan lain;
g. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Papua dalam melaksanakan program pembangunan Papua, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama Internasional;
h. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan PemerintahDaerah dan program pembangunan Daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan Gubernur;
i. Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersama-sama dengan Gubernur;
j. Bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan memperhatikan kekhususan Papua;
k. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi;
l. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Papua;
m. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani Pemerintah dan masyarakat; dan
n. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah untuk penilaian kinerja Pemerintah.

Bagian Kelima
MAJELIS RAKYAT PAPUA/MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

Paragraf 1
Kedudukan MRP/MRPB

Pasal 28
MRP/MRPB adalah bagian integral dari Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua yang memiliki kedudukan setara dengan Gubernur dan DPRP/DPRPB.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang MRP/MRPB

Pasal 29
MRP/MRPB mempunyai tugas dan wewenang:
a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP/DPRPB bersama-sama dengan Gubernur;
b. Mengajukan Rancangan Perdasus kepada Gubernur dan DPRP/DPRPB;
c. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus dan memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik dan tepat;
d. Memberikan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP/DPRPB;
f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh DPRK;
g. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi rakyat Papua, masyarakat adat, umat beragama dan perempuan yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
h. Memberikan pertimbangan kepada DPRP/DPRPB, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Wakil Bupati mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
i. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus;
j. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rekruitmen anggota partai politik;
k. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rekruitmen anggota legislatif DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota;
l. Memfasilitasi pelaksanaan sidang peradilan adat; dan
m. Memfasilitasi pembentukan dan penataan kelembagaan masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama.

Paragraf 3
Hak MRP/MRPB

Pasal 30
(1) MRP/MRPB mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
b. meminta perubahan Perdasus apabila sudah tidak dapat menampung aspirasi dan/atau melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua;
c. meminta peninjauan kembali Perdasi yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;dan
d. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP/MRPB kepada DPRP/DPRPB sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, MRP/MRPB dapat menolak Perdasi dimaksud.
(3) Perdasi yang sudah ditolak oleh MRP/MRPB tidak berlaku.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan MRP/MRPB

Pasal 31
Keanggotaan MRP/MRPB wajib memenuhi persyaratan umum :
a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia terhadap Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau yang sederajat;
d. Memiliki integritas kepribadian yang baik;
e. Tokoh masyarakat adat, perempuan, atau agama yang dihormati dan menguasai nilai dan norma serta kebudayaan Papua;
f. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun, dan maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan
g. Orang Asli Papua.


Paragraf 5
Pemilihan Anggota MRP/MRPB

Pasal 32
Tata cara pemilihan, Penetapan dan pemberhentian Anggota MRP/MRPB selanjutnya diatur dengan Perdasus.

BAB VII
PERANGKAT DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33
(1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas SekretariatDaerah Provinsi, Sekretariat DPRP/ DPRPB, Sekretariat MRP/MRPB, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lembaga teknis Provinsi yang diatur dengan Perdasi.
(2) Perangkat DaerahKabupaten/Kota terdiri atas SekretariatDaerahKabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten/Kota, lembaga teknis Kabupaten/Kota dan Distrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perdasi.

Pasal 34
(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan kepegawaian Provinsi dan Kepegawaian Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Daerah setempat.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdasi.

Pasal 35
(1) Jabatan Pemerintah di Tanah Papua diprioritaskan untuk Orang Asli Papua yang memenuhi syarat.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kemampuan dan kecakapan Pegawai Negeri Sipil Orang Asli Papua.
(3) Penempatan pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh lembaga independen dan professional.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Bagian Kedua
KesekretariatanDaerah Provinsi

Pasal 36
(1) SekretariatDaerah Provinsi dipimpin oleh SekretarisDaerah Provinsi.
(2) SekretarisDaerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang :
a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan;
b. mengkoordinasikan dinas, lembaga, dan badan Provinsi ; dan
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Provinsi.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SekretarisDaerah Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Dalam hal SekretarisDaerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas SekretarisDaerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
(5) Orang Asli Papua diutamakan untuk menduduki jabatan SekretarisDaerah Provinsi atas dasar terpenuhinya persyaratan kepangkatan dan kompetensi
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang SekretariatDaerah Provinsi diatur dalam Perdasi.

Pasal 37
(1) SekretarisDaerah Provinsi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Calon SekretarisDaerah Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan sebelumnya berkonsultasi dengan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.
(3) Gubernur mengusulkan calon SekretarisDaerah Provinsi kepada Presiden.
(4) Presiden menetapkan SekretarisDaerah Provinsi dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Kesekretariatan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 38
(1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang :
a. membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan;
b. mengkoordinasikan dinas, lembaga, dan badan Kabupaten/Kota; dan
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten/Kota.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.
(4) Dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi secretariat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39
(1) SekretarisDaerahKabupaten/Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk di tetapkan menjadi SekretarisDaerahKabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur, setelah sebelumnya lulus uji kepatutan dan kelayakan dan memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
(3) Orang Asli Papua diutamakan untuk menduduki jabatan SekretarisDaerahKabupaten/Kota atas dasar terpenuhinya persyaratan kepangkatan dan kompetensi.

Pasal 40
(1) Bupati/Walikota mengusulkan pemberhentian SekretarisDaerahKabupaten/Kota kepada Gubernur.
(2) Gubernur memberhentikan SekretarisDaerahKabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan danpemberhentian SekretarisDaerah Provinsi dan SekretarisDaerahKabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kesekretariatan DPRP/DPRPB

Pasal 42
(1) Sekretariat DPRP/DPRPB dipimpin oleh Sekretaris DPRP/DPRPB.
(2) Sekretaris DPRP/DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRP/DPRPB.
(3) Sekretaris DPRP/DPRPB mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRP/DPRPB;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRP/DPRPB dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRP/DPRPB;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRP/DPRPB; dan
e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRP/DPRPB dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Sekretaris DPRP/DPRPB dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRP/DPRPB.
(5) Sekretaris DPRP/DPRPB dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRP/DPRPB dan secara administratif berada di bawah koordinasi SekretarisDaerahProvinsi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRP/DPRPB diatur dalam Perdasi.

Bagian Kelima
Kesekretariatan MRP/MRPB

Pasal 43
(1) Sekretariat MRP/MRPB dipimpin oleh Sekretaris MRP.
(2) Sekretaris MRP/MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan MRP/MRPB.
(3) Sekretaris MRP/MRPB mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan MRP/MRPB;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat MRP/MRPB dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja MRP/MRPB;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP/MRPB; dan
e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP/MRPB dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Sekretaris MRP/MRPB dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan MRP/MRPB.
(5) Sekretaris MRP/MRPB dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan MRP/MRPB dan secara administratif berada di bawah koordinasi SekretarisDaerah Provinsi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat MRP/MRPB diatur dalam Perdasus.

Bagian Keenam
Kesekretariatan DPRK

Pasal 44
(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
(2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
(3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRK;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota.
(4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
(5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi SekretarisDaerahKabupaten/Kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRK diatur dalam Peraturan Kabupaten/Kota.


Bagian Ketujuh
Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota

Pasal 45
(1) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul SekretarisDaerahProvinsi.
(4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul SekretarisDaerahKabupaten/Kota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekretarisDaerah Papua.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui SekretarisDaerahKabupaten/Kota.

Pasal 46
(1) Lembaga Teknis Provinsi merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.
(2) Lembaga teknis Kabupaten/Kota merupakan unsur pendukung tugas Bupati/Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.
(3) Badan, Dinas atau Kantor Provinsi dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Badan atau Kantor yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Kepala Badan, Dinas atau Kantor Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul SekretarisDaerah Provinsi.
(5) Kepala Badan, Dinas atau Kantor Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul SekretarisDaerahKabupaten/Kota.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Dinas atau Kantor Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekretarisDaerah Provinsi.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, Dinas atau Kantor Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui SekretarisDaerahKabupaten/Kota.


Bagian Kedelapan
Distrik

Pasal 47
(1) Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Distrik memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani urusan PemerintahKabupaten/Kota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Distrik menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi:
a. menyelenggarakan kegiatan Pemerintah pada tingkat Distrik;
b. membina penyelenggaraanPemerintah yang lebih rendah;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah yang lebih rendah; dan
d. mengkoordinasikan:
1) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3) penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Distrik dilakukan oleh Bupati/Walikota.
(5) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul SekretarisDaerahKabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(6) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui SekretarisDaerahKabupaten/Kota.
(7) Perangkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Kabupaten/Kota.

Pasal 48
(1) Bupati/Walikota dapat membentuk instansi-instansi teknis di tingkat Distrik sebagai perpanjangan tangan Dinas, Badan atau Lembaga Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada orang asli Papua.
(2) Organisasi dan Tata laksana instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hubungannya dengan Kepala Distrik diatur lebih lanjut dengan Perda Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan
Kelurahan

Pasal 49
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah Distrik dengan Perdasi Kabupaten/Kota dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/ Walikota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan Pemerintah kelurahan;
b. memberdayakan masyarakat;
c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
d. membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum; dan
e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Distrik dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Kepala Distrik,
(6) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat Kelurahan.
(7) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesepuluh
Kampung

Pasal 50
(1) Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional.
(2) Perangkat kampung terdiri dari Pemerintah kampung dan badan permusyawaratan Kampung.
(3) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan dukungan pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintah;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB VIII
KELEMBAGAAN ADAT DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 51
(1) Setiap Orang Asli Papua adalah anggota masyarakat adat menurut wilayah dan kelembagaan adatnya masing-masing.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengakui, menghargai dan menghormati masyarakat adat dan otonomi kelembagaan adat di Tanah Papua;
(3) Suku-suku orang asli Papua mengakui dan saling menghargai wilayah adat, hak-hak masyarakat adat dan otonomi kelembagaan adat masing-masing.

Pasal 52
(1) Hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan dalam masyarakat adat adalah bagian yang tidak terpisah dari kelembagaan adat.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melindungi hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan hak ulayat dilakukan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah dan badan air bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan MRP/MRPB memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa hak ulayat secara adil dan bijaksana sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 53
Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan Intelektual orang asli Papua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KEUANGAN PEMERINTAHDAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54
(1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban menggali dan mengembangkan kapasitas fiskal Daerah dengan tujuan meningkatkan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengelola keuangan Daerah secara bertanggung jawab, transparan dan bebas korupsi.
(3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota merencanakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus secara terpisah dari sumber-sumber dana lainnya.
(4) Perencanaan anggaran pembangunan oleh Satuan Kerja Pemerintah untuk dilaksanakan di Tanah Papua wajib mempertimbangkan kondisi objektif di Tanah Papua.
(5) Semua penanam modal di Tanah Papua mengalokasikan produksinya sebesar 25 % kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal Daerah dan mendukung upaya pembangunan pada umumnya.
(6) Pemerintah Provinsi berhak atas kepemilikan saham di setiap usaha pengelolaan sumberdaya alam dan memiliki hak pengelolaan bersama dalam sumber daya alam di Tanah Papua.
(7) Tanggungjawab sosial perusahan di Tanah Papua berpedoman pada kebijakan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pasal 55
(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di Tanah Papua diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban APBP dan APBK.
(3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.
(4) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota, Distrik dan Kampung disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Khusus Keuangan

Pasal 56
Alokasi keuangan Negara untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua disusun atas pertimbangan yang bersifat Khusus sesuai dengan konteks wilayah, kondisi geografis, tingkat kemahalan harga barang, pemanfaatan hasil sumber daya alam, distribusi dan keterisolasian Orang Asli Papua, keterisolasian wilayah dan tuntutan untuk percepatan pembangunan.

Bagian Keempat
Sumber Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 57
(1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
b. dana perimbangan;
c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
d. dana infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus;
e. pinjaman Daerah; dan
f. lain-lain penerimaan yang sah.
(2) Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 58
Dana Perimbangan bagian Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:
(1) Bagi hasil pajak
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100% (seratus persen);
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100% (seratus persen);
c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 50% (lima puluh persen); dan
d. Pajak Penghasilan Badan yang dipungut dari perusahan-perusahan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua sebesar 50% (lima puluh persen).
(2) Bagi hasil sumber daya alam terdiri atas :
a. Kehutanan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
b. Perkebunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
c. Perikanan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
d. Pertambangan umum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
e. Pertambangan minyak bumi sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
f. Pertambangan gas bumi sebesar 90% (sembilan puluh persen).
(3) Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Dana Alokasi Khusus ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi di Tanah Papua;
(5) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 5 % (lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
(6) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
(7) Pembagian penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Perdasus, dengan memperhatikan Daerah terpencil dan/atau Daerah di mana persebaran OAP dominan.
(8) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berasal dari bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk Provinsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan bagi hasil pertambangan gas alam untuk Provinsi sebesar 70 %; (tujuh puluh persen).
(9) Pembagian penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat adat ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 59
Peruntukan pembagian dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf d dan pasal 58 ayat (5) adalah :
a. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendampingan masyarakat sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
b. kesehatan dan perbaikan gizi ibu, balita dan anak sekolah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen);
c. ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
d. bantuan sosial untuk lembaga sosial dan masyarakat tidak mampu 10% (sepuluh persen);
e. pembangunan infrastruktur dan pemukiman tingkat kampung sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen);
f. pembentukan dan operasional kelembagaan MRP/MRPB dan lembaga lain yang dibentuk karena pemberlakuan Otonomi Khusus 4,5% (empat koma lima persen); dan
g. pengeluaran-pengeluaran lain sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Pasal 60
Keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 59, diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 61
(1) Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua dapat menerima bantuan, pinjaman, dan hibah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
(2) Pinjaman dari sumber dalam negeri harus mendapat persetujuan dari DPRP/DPRPB, atau DPRK
(3) Pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB atau DPRK dan Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Total kumulatif pinjaman dari sumber dalam negeri dan luar negeri besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,
(5) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di atur pelaksanaannya dengan Perdasi.
(6) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRP/DPRPB atau DPRK.
(7) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) bersifat
a. tidak mengikat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara politik;
b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara politik;
c. tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Pasal 62
Hal Penyertaan Modal dan Obligasi
(1) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan prinsip saling menguntungkan.
(2) Penyertaan modal/kerja sama dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada badan usaha milik Daerah;
(3) Penyertaan modal/kerja sama terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB atau DPRK dan ditetapkan dengan Perdasi atau Peraturan DaerahKabupaten/Kota;

Pasal 63
Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Obligasi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan terlebih dahulu menerima persetujuan dari DPRP/DPRPB atau DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 64
(1) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk dana abadi dari sumber dana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d dan pasal 54 ayat (5);
(2) Ketentuan tentang pembentukan, pengelolaan dan penggunaan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB X
PEREKONOMIAN

Pasal 65
(1) Perekonomian Provinsi yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, pemerataan dan keberlanjutan.
(2) Perekonomian di Tanah Papua diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan Kabupaten/Kota yang ada di Tanah Papua.
(3) Usaha-usaha perekonomian di Tanah Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak kepemilikan dan penguasaan masyarakat adat atas sumber daya alam, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasi dan/atau Perdasus .

Pasal 66
(1) Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan di Tanah Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membangun infrakstruktur untuk pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam di Tanah Papua.
(3) Badan Usaha yang mengambil dan mengelola sumber daya alam di Tanah Papua wajib membangun industri pengolahan lanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien dan kompetitif.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasi dan Perdasus.

Pasal 67
(1) Orang asli Papua berhak ikut serta secara aktif dan penuh di dalam semua kegiatan perekonomian di Tanah Papua.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan hak eksklusif kepada Orang Asli Papua untuk mengelola cabang-cabang usaha tertentu dan/atau di tempat tertentu.
(3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib :
a. menyediakan pembiayaan dan/atau jaminan pembiayaan; dan
b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, termasuk melalui kerja sama dengan badan swasta yang berkompeten, guna mencapai standarisasi tertentu.
(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 68
(1) Pemodal yang akan mengelola Sumber Daya Alam di Provinsi pertama-tama wajib meperoleh persetujuan dari masyarakat adat pemilik Sumber Daya Alam tersebut.
(2) Masyarakat adat berhak untuk meminta atau memperoleh pendampingan di dalam perundingan dengan pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menghormati dan memfasilitasi kesepakatan penanam modal dan masyarakat adat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Guna mencegah kerugian pada masyarakat adat dan/atau pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan MRP/MRPB memediasi perundingan antara pemodal dan masyarakat adat.

Pasal 69
Semua kegiatan investasi yang dilakukan di Tanah Papua wajib menggunakan Bank Papua sebagai salah satu penyedia jasa perbankan utama.

Pasal 70
Kantor Pusat badan usaha yang melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 wajib berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

BAB XI
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pasal 71
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk Lembaga Pembiayaan Khusus dan/atau Lembaga Penjaminan Kredituntuk menumbuhkan, membangun, meningkatkan dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi (UMKM) dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.
(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintah yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan koperasi dan UMKM.
(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun standar pemberian izin di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi dan memberikan kemudahan perijinan dan insentif khusus.
(4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membebaskan Orang Asli Papua dari pembiayaan pengurusan perizinan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(5) Setiap penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Papua berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UMKM.
(6) Pemerintah ProvinsidanPemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menciptakan Iklim Yang kondusif untuk berusaha bagi koperasi dan UMKM orang asli Papua.
(7) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan cadangan usaha yang hanya boleh di kelola atau di usahakan oleh orang asli Papua melalui koperasi dan UMKM.
(8) Dalam rangka mengelola cadangan usaha yang dimaksudkan tersebut diatas koperasi dan UMKM orang asli Papua dapat melakukan kerjasama dengan usaha besar lainnya dengan pola saling menguntungkan.
(9) Ketentuan-ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Perdasi dan/atau Perdasus.

Pasal 72
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi, memberdayakan, keberpihakan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi Perempuan Asli Papua.
(2) Upaya-upaya dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XII
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan kepariwisataan

Pasal 73
(1) Pembangunan kepariwisataan di Tanah Papua diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.
(2) Pembangunan kepariwisataan di Tanah Papua bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjadikan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya sebagai modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua.
(4) Pembangunan kepariwasataan merupakan bagian integral dari pembangunan Papua yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan serta kepentingan nasional.
(5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupten/Kota di Tanah Papua berkewajiban melindungi hak kekayaan alam Papua yang meliputi flora, fauna, seni dan kebudayaan asli di Tanah Papua.
(6) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pembangunan kepawisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
(7) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong penanaman modal negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk kepariwisataan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(8) Ketentuan selanjutnya mengenal pengembangan pariwisata di Tanah Papua diatur dengan perdasi.

Pasal 74
(1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib membimbing dan melatih masyarakat adat agar terlibat secara langsung dalam kegiatan kepariwisataan di Tanah Papua.
(2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanah Papua.
(4) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 75
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata Provinsi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang Kabupaten/Kota.
(2) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
a. sumber daya pariwisata alam dan budaya potensial menjadi daya tarik pariwisata;
b. potensi pasar;
c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
g. kekhususan dari wilayah.
(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama yang dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4) Pemerintah Provinsi membentuk Badan Promosi Pariwisata Papua yang berkewajiban untuk meningkatkan citra kepariwisataan Papua meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Papua dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Papua.

BAB XIII
KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Hutan dan Kehutanan

Pasal 76
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati kepemilikan dan penguasaan hutan alam di Tanah Papua oleh masyarakat adat menurut wilayah adatnya masing-masing.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur pengelolaan hutan dan kehutanan di Tanah Papua.
(3) Pengaturan pengelolaan hutan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Perdasus.

Bagian Kedua
Prinsip Kebijakan Kehutanan

Pasal 77
(1) Pengurusan hutan di Tanah Papua berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.
(2) Prinsip-prinsip pengurusan hutan di Tanah Papua dilaksanakan berdasarkan pengakuan, penghormatan, penghargaan, perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua.
(3) Pengurusan hutan di Tanah Papua bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, terutama memberi manfaat yang sebesar-besar bagi masyarakat adat di dalam hutan maupun di sekitar hutan;
c. meningkatkan daya dukung Daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pengurusan Hutan

Pasal 78
(1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengurusan hutan di Tanah Papua untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
(2) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Perdasi dan/atau Perdasus.

BAB XIV
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 79
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan kebijakan, program dan pendanaan untuk percepatan pembangunan tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya dan ekonomi, potensi wilayah, kondisi geografis wilayah dan kondisi infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan orang asli Papua.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan kebijakan, program dan pembiayaan untuk pembangunan Ketahanan Pangan di Tanah Papua khususnya yang berbasis sumber daya pertanian dan pangan lokal.
(3) Ketentuan mengenai pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 80
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi tata guna lahan pertanian.

Pasal 81
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha milik Daerah wajib mengembangkan perkebunan rakyat untuk orang asli Papua.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan kebijakan program dan pendanaan untuk pembangunan komoditi perkebunan rakyat.

Pasal 82
(1) Pemerintah Provinsi memberikan izin usaha perkebunan.
(2) Investasi di bidang pembangunan perkebunan di Tanah Papua wajib dilakukan dengan memberikan alokasi lahan perkebunan dalam jumlah minimum 5 ha (lima hektar) untuk setiap kepala keluarga petani orang asli Papua sebagai petani plasma.

Pasal 83
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengkonservasi, mengembangkan dan mempromosikan tumbuhan dan hewan endemik Papua.
(2) Konservasi tumbuhan dan hewan endemik Papua dapat dilakukan secara in-situ dan ex-situ.
(3) Pengembangan tumbuhan dan hewan endemik Papua dapat dilakukan dengan pembangunan, perkebunan, estate, penangkaran dan/atau bentuk usaha yang lain.
(4) Promosi dilakukan atas tumbuhan dan hewan endemik Papua serta produknya dengan memperhatikan

Pasal 84
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan dan mengembangkan kawasanpertanian organik.

Pasal 85
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk Lembaga Pembiayaan Pembangunan Sektor Pertanian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan Khusus Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

Pasal 86
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas subsidi angkutan, sarana produksi, bahan bakar minyak dan fasilitas sarana usaha bagi petani dan nelayan orang asli Papua di tempat terpencil.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota wajib melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta pendampingan bagi petani orang asli Papua.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Perdasus.

Pasal 87
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membentuk dan membiayai Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota di Tanah Papua.

BAB XV
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 88
(1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut teritorial,perairan umum daratan dan Zona Ekonomi Ekslusif.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melibatkan masyarakat adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam laut.
(3) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perdasi.

BAB XVI
PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Pasal 89
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan barang-barang kebutuhan pokok rakyat sampai ke pelosok dengan harga yang terjangkau.
(2) Pemerintah memberikan perizinan dan fasilitas pengurangan bea masuk atas barang-barang kebutuhan masyarakat di Tanah Papua yang diimpor dari luar negeri untuk diperdagangkan dan digunakan hanya di dalam wilayah Tanah Papua.
(3) Jenis dan jumlah barang-barang kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan dan perizinan.

Pasal 90
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menciptakan iklim dan investasi yang sehat dan kondusif melalui kerja sama dengan masyarakat adat di Tanah Papua.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan keringanan pajak dan bea masuk atas impor barang modal dan barang baku ke Tanah Papua guna menarik investor.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91
(1) Sumberdaya pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi di Tanah Papua dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat Papua menurut wilayah adatnya masing-masing.
(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 92
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara minyak bumi, gas bumi dan air tanah didasarkan pada prinsip:
a. Kesejahteraan Orang Asli Papua;
b. menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Papua;
c. menciptakan lapangan kerja;
d. Keadilan, keseimbangan dan pemerataan manfaat di seluruh Tanah Papua;
e. kepentingan bangsa dan negara;
f. partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
g. berhemat dan rasional dalam menggunakan sumber daya alam;
h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
i. meningkatkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan dan Kontrak Karya

Pasal 93
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan pengelolaan bersama mineral dan batubara yang berada di Tanah Papua.
(2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
(3) Izin eksplorasi dan eksploitasi mineral, baru bara, minyak dan gas bumi hanya dapat dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotaapabila telah memperoleh izin yang sah dari masyarakat adat yang memiliki dan menguasai kekayaan alam dimaksud.
(4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin usaha pertambangan dengan ketentuan :
a. apabila wilayah kontrak berada di dalamsatu Kabupaten/Kota, perizinan Bupati/Walikota hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRK dan MRP/MRPB;
b. apabila wilayah kontrak berada di dalam lebih dari satu Kabupaten/Kota, perizinan Gubernur hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Bupati/Walikota, dan setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB; dan
c. apabila wilayah kontrakberada di dalam lebih dari satu wilayah Provinsi, perizinan Pemerintah hanya dapat diberikan apabila telah memperoleh rekomendasi Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.

Pasal 94
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mencabut Izin usaha Perusahan Eksplorasi dan Eksploitasi yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan dan membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 95
(1) Pemegang Izin usaha pertambangan wajib menyampaikan prakiraan kebutuhan jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian, sesuai rencana tahapan operasinya, kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib bekerja sama dengan pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyiapkan dan melatih orang asli Papua memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen.

Pasal 96
(1) Masyarakat adat yang memiliki dan menguasai sumber daya pertambangan yang dieksplorasi dan dieksploitasi berhak memperoleh pengakuan dan kompensasi yang wajar.
(2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. uang tunai atas penggunaan sumber daya alam milik masyarkat adat;
b. penyertaan modal yang memberikan kemungkinan kepada pemangku hak ulayat sebagai pemegang saham dan menjadi komisaris pada badan usaha yang bersangkutan;
c. penyediaan lahan pengganti;
d. pemukiman kembali dengan penyediaan perumahan layak huni; dan
e. penyediaan sarana dan fasilitas umum atau infrastruktur dasar yang memadai.
(3) Jumlah, bentuk dan tata cara pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perundingan yang setara antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat adat.
(4) Masyarakat adat berhak didamping oleh pihak ketiga yang ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri dalam perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Kompensasi yang diberikan wajib dikelola oleh masyarakat adat untuk kemaslahatan bersama, dimasa sekarang dan bagi generasi mendatang.

Pasal 97
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa Kompensasi pemanfaatn sumber daya pertambangan, pemanfaatan tanah ulayatdan bekas hakperorangan secara adildan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 98
Kontrak kerjasama antara Pemerintah dan pihak lain yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 99
Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mempunyai wewenang dalam:
a. Pembuatan peraturan Daerah bidang pertambangan;
b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan;
d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Daerah/wilayah provinsi;
e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada Daerah/wilayah provinsi;
f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi; dan
g. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan (WP)

Pasal 100
(1) Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pemerintah Provinsi wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
(4) Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
(5) Penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kelima
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Pasal 101
(1) IUP terdiri atas dua tahap:
a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
(2) IUP diberikan oleh:
a. Gubernur atas usulan Bupati/Walikota; dan
b. Dalam hal Bupati/Walikota tidak mengusulkan IUP, maka Gubernur dapat menetapkan IUP.

Bagian Keenam
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 102
(1) Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan; dan/atau
d. pertambangan batubara.
(2) Bupati/Walikota memberikan IPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Kepala Distrik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan IPR, maka Gubernur dapat memberikan IPR.

Bagian Ketujuh
Divestasi Saham

Pasal 103
Setelah 5 (lima) tahun berproduksi badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi saham kepada masyarakat adat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 104
IUP atau IUPK dapat dicabut gubernur, sesuai dengan kewenangannya apabila:
1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana.
3. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
4. IUP atau IUPK berakhir.
BAB XVIII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 105
(1) Setiap kegiatan penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam di Tanah Papua wajib dikenakan iuran penerimaan sumber daya alam.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) meliputi bidang :
a. Kehutanan;
b. Kelautan dan Perikanan;
c. Pertambangan dan energi; dan
d. Minyak dan Gas bumi.
(3) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (1) dibagi untuk Pemerintah 50% dan Pemerintah Provinsi 50%.
(4) Dana hasil sumber daya alam disetor ke Kas Daerah provinsi sebelum dibagi untuk Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(5) Pemerintah provinsi mendistribusikan dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam ke Kas Pemerintah dan Kas Daerah Provinsi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran penerimaan sumber daya alam diatur dengan Perdasi.

Pasal 106
(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Papua baik di darat maupun di laut wilayah Papua sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sumber daya alam meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi dapat:
a. membentuk badan usaha milik Daerah;
b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara; dan
c. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
(3) Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaksana kegiatan usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Papua.
(4) Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
(5) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.
(6) Pemerintah, Pemerintah Papua, dan pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
(7) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Papua berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
(8) Dana pengembangan masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Papua dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
(9) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Perdasus.
(10) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat dikelola sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Pasal 107
(1) Kewenangan pengelolaan sumber daya alam, minyak bumi dan gas bumi di Tanah Papua dilakukan oleh Gubernur.
(2) Semua Investor yang melakukan kegiatan usaha di Tanah Papua wajib melaksanakan seluruh proses pengelolaan dari sumber daya alam di Tanah Papua.
(3) Proses Pengelolaan sumber daya alam sebagaimana pada ayat (2) meliputi Studi Kelayakan, Ekplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemasaran.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

BAB XIX
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 108
Pembangunan di Tanah Papua merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 109
(1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan :
a. penataan ruang,
b. perlindungan sumber daya alam hayati;
c. perlindungan sumber daya alam non-hayati;
d. perlindungan sumber daya buatan;
e. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
f. cagar budaya;
g. keanekaragaman hayati;
h. perubahan iklim; dan
i. Kearifan lokal;
(2) Kewajiban pemerintah di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
a. hak masyarakat adat di TanahPapua;
b. keanekaragaman hayati dan proses ekologi; dan
c. kawasan lindung.
(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
(4) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan

Pasal 110
(1) Perencanaan pembangunan di Tanah Papua disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai adat, sosial budaya, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2) Perencanaan pembangunan di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaandan pengawasan.
(3) Pemerintah wajib melibatkan masyarakat adat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan di Tanah Papua.

Bagian Kedua
Tata Ruang

Pasal 111
(1) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan norma, standar dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Perencanaan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang Papua didasarkan pada kekhususan Papua dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang Kabupaten/Kota.
(3) Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang Papua bersifat lintas Kabupaten/Kota.
(4) Kewenangan pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang di Tanah Papua memperhatikan :
a. adat dan budaya Papua;
b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
c. keberpihakan kepada masyarakat adat Papua;
d. Daerah-Daerah rawan bencana;
e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional;
f. pemberian insentif dan disinsentif;
g. pemberian sanksi; dan
h. pengendalian pemanfaatan ruang.
(5) Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Tanah Papua.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Perdasi.

Bagian ketiga
Pembangunan Kawasan Khusus

Pasal 112
(1) Dalam rangka penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, budaya dan nilai-nilai kesejarahan di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap situs-situs sejarah, budaya dan keagamaan.
(2) Upaya perlindungan dan pelestarian terhadap situs sejarah, budaya dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penyediaan dana dan fasilitasi pengadaan tanah.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota.

Pasal 113
Selain ketentuan dimaksud dalam Pasal 108 dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, keberpihakan dan penghormatan terhadap sejarah keagamaan di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi penetapan Daerah-Daerah tertentu sebagai Daerah khusus penginjilan dan dakwah yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota.

BAB XXI
PERTANAHAN

Pasal 114
(1) Penggunaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan dalam bentuk sewa dan/atau kontrak.
(2) Tanah ulayat yang digunakan oleh pihak ketiga melalui Hak Guna Usaha menjadi milik masyarakat adat setelah berakhirnya masa penggunaan hak tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 115
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun mengalokasikan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemilik hak ulayat untuk mengkompensasi hak ulayat yang di waktu lalu dibebaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tidak memenuhi rasa keadilan pemilik hak ulayat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 116
(1) Dalam rangka penataan tanah adat Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota wajib melakukan pemetaan partisipatif untuk menentukan hak kepemilikan masyarakat adat dan batas-batas wilayah tanah adat.
(2) Untuk mempercepat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meminta asistensi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang memeiliki kompetensi dalam pemetaan partisipatif.

Pasal 117
Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dan atau pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelindungan hukum atas tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

BAB XXII
PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 118
(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, mengupayakan pengadaan perumahan layak huni bagi penduduk Papua sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah.
(2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengupayakan pengadaan perumahan layak huni bagi penduduk asli Papua yaitu masyarakat pendapatan rendah (MBR), tokoh veteran, tokoh pejuang kemerdekaan, tokoh masyarakat adat, tokoh agama sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah.
(3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengupayakan pengadaan perumahan layak huni bagi penduduk asli Papua yang di lengkapi dengan Prasarana Umum (PSU) yang sangat lengkap yaitu Prasarana Jalan Lingkungan, Prasarana Jaringan Air Bersih, Prasarana Saluran Drainase, Pengendalian Banjir sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan Perumahan Rakyat Papua ini di atur dengan Perdasi.

BAB XXIII
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 119
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan bagi perguruan tinggi yang ada di Tanah Papua untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

BAB XXIV
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 120
(1) Orang Asli Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa dipungut biaya sampai dengan tingkat sekolah menengah.
(2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi.
(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa.
(4) Pemerintah Provinsi mengawasi penyelenggaraan pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
a. metodologi pembelajaran;
b. kurikulum; dan
c. manajemen lembaga penyelenggaraan pendidikan.
(5) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan Perguruan Tinggi di Tanah Papua.
(6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi.
(7) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan hibah dan/atau subsidi serta menugaskan pendidik dan tenaga kependidikan kepada lembaga pendidikan swasta yang ditetapkan sebagai mitra Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua.
(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 121
(1) Orang Asli Papua yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
(2) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan seluruh orang asli Papua diatas 7 (tujuh) tahun telah bebas dari buta aksara.
(3) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan seluruh orang asli Papua di atas usia 18 (delapan belas) tahun berpendidikan serendah-rendahnya setingkat SMU.
(4) Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendidikan non-formal untuk meningkatkan pendidikan orang dewasa setingkat SMU sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dengan alokasi 10 % dana pendidikan.
(5) Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota menyediakan pendidikan layanan Khusus bagi Orang Asli Papua yang berada di Daerah terpencil atau terbelakang.
(6) Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi Orang Asli Papua yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social.
(7) Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi Orang Asli Papua yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
(8) Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota menyelenggarakan penerapan pendidikan berpola asrama sistem kolese yang bersifat lintas suku-suku asli di Papua.

Pasal 122
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi/melakukan dunia usaha di Tanah Papua untuk mengalokasikan dana/program tanggungjawab Sosial Perusahan untuk mendukung pendidikan bagi masayarakat asli Papua.
(2) Dunia usaha yang mengelola sumber daya alam di Tanah Papua dan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak karyawannya wajib mengikutsertakan anak-anak usia sekolah dari masyarakat adat di tempat dunia usaha beroperasi dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 123
(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Tanah Papua merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 124
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah dasar dan menengah khususnya di Daerah terpencil.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sarana dan prasarana bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengawasi dan mengavaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kinerjanya.
(4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan insentif yang layak kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
(5) Ketentuan mengenai ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 125
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah pensiun dapat direkrut untuk mengajar dengan balas jasa yang paling sedikit sama dengan gaji dan tunjangannya sebelum pensiun.
(2) Selain melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membimbing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih muda.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merekrut lulusan Perguruan Tinggi untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu tertentu.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 126
(1) Pemerintah Provinsi wajib mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan yang lulusannya memiliki karakter pendidik yang unggul dan bermutu serta siap ditempatkan di pelosok Tanah Papua.
(2) Dalam rangka segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan milik Pemerintah atau swasta yang bermutu di dalam dan di luar negeri.

Pasal 127
Alokasi dana pendidikan melalui APBP/APBK terutama diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah, khususnya sekolah di kawasan terpencil.

Bagian Kedua
Kebudayaan

Pasal 128
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melindungi, membina dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan melaksanakan kerjasama kebudayaan dengan kawasan berkebudayaan Melanesia di dalam dan di luar Negeri.
(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 129
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi, membina, mengembangkan dan melestarikan keragaman budaya Papua, guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang asli Papua.
(2) Upaya perlindungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendokumentasikan, mengumpulkan, melestarikan dan mendaftarkan hak intelektual orang asli Papua atas unsur-unsur kebudayaan Papua pada lembaga Pemerintah dan/atau lembaga Internasional yang berkompeten.
(3) Upaya pembinaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok kebudayaan di Tanah Papua.
(4) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempromosikan kebudayaan Papua di dalam dan di luar Negeri.
(5) Upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dengan mengajarkan kebudayaan Papua di lembaga-lembaga pendidikan dan kepada masyarakat luas melalui media massa.
(6) Pelaksanaan kewajiban di bidang kebudayaan Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan pembiayaan yang ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 130
(1) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jalur dan jenjang pendidikan.
(2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan pada Daerah-Daerah tertentu.
(3) Bahasa Daerah diajarkan disekolah sebagai muatan lokal sesuai dengan karakteristik mayoritas penutur bahasa Daerah di lingkungan sekolah tersebut.

Pasal 131
(1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung wajib menggunakan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
(2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mempromosikan kebudayaan Papua setempat dalam acara-acara resmi Pemerintah.

Pasal 132
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib memelihara situs-situs purbakala di Tanah Papua.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dari Tanah Papua dan merawatnya sebagai warisan budaya Papua.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXV
KESEHATAN

Pasal 133
(1) Orang Asli Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan atas semua jenis penyakit dengan tidak dipungut biaya sampai dengan tingkat pelayanan rumah sakit Pemerintah kelas 3 (tiga) sampai ditingkat rumah sakit rujukan.
(2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan standar pelayanan minimal kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
(4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 134
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi/melakukan dunia usaha di Tanah Papua untuk mengalokasikan dana/program tanggungjawab Sosial Perusahan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masayarakat asli Papua.
(2) Dunia usaha yang mengelola sumber daya alam di Tanah Papua dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adat di tempat dunia usaha beroperasi dengan tidak dipungut biaya.
(3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 135
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan tenaga kesehatan di setiap unit pelayanan kesehatan, khususnya di Daerah terpencil.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengawasi dan mengavaluasi kinerja tenaga kesehatan, dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada setiap tenaga kesehatan sesuai dengan kinerjanya.
(4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan insentif yang layak kepada tenaga kesehatan non-PNS pada semua unit pelayanan kesehatan.
(5) Ketentuan mengenai ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 136
(1) Tenaga kesehatan yang telah memasuki masa pensiun dapat direkrut untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya dengan balas jasa paling sedikit sama dengan gaji dan tunjangannya sebelum pensiun.
(2) Pada Daerah dimana tidak tersedia tenaga medis, tindakan medis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan non-medis.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 137
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan peran sebesar-besarnya pada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pasal 138
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan semua upaya untuk menanggulangi persebaran HIV dan AIDS khususnya di kalangan generasi muda Orang Asli Papua dan penduduk Papua.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup :
a. Pencegahan melalui penyebaran informasi yang benar dan lengkap tentang HIV dan AIDS;
b. Perawatan, pengobatan dan dukungan bagi Orang Dengan HIV dan AIDS;
c. Penelitian dan pengembangan;
d. Penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi penyebaran informasi HIV dan AIDS, serta menghilangkan stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS;
e. Koordinasi dan harmonisasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulanagn HIV dan AIDS;
f. Kesinambungan program penanggulangan; dan
g. Dukungan bagi penderita HIV dan AIDS untuk hidup produktif dan mandiri.

Pasal 139
Pemerintah, Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari APBN, APBP dan APBK untuk pelaksanaan sirkumsisi di kalangan orang asli Papua dan penduduk Papua laki-laki di mulai dari usia remaja.

BAB XXVI
SOSIAL

Pasal 140
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada Orang Asli Papua yang menyandang masalah sosial.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengupayakan penanganan/penanggulangan korban bencana alam dan sosial dan merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur akibat bencana.
(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud pada (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 141
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati karakteristik sosial khusus Komunitas Adat Terpencil di Tanah Papua.
(2) Komunitas Adat Terpencil memiliki hak yang sama dengan Orang Asli Papua pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang ini.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun masyarakat di kawasan Komunitas Adat terpencil wajib dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan sistem sosial budaya yang dianut.

Pasal 142
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan dukungan bagi lembaga-lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan sosial di kawasan Komunitas Adat Terpencil.
(2) Ketentuan tentang pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXVII
KEAGAMAAN

Pasal 143
(1) Setiap penduduk yang berada di Tanah Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2) Setiap penduduk di Tanah Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Tanah Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Upaya pemantapan kerukunan umat beragama di Tanah Papua dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya Papua.

Pasal 144
(1) Pemerintah mengakui dan menghormati otonomi lembaga keagamaan.
(2) Pemerintah Provinsi berkewajiban :
a. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
b. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama;dan
c. memberikan dukungan dana kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 145
(1) Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah berwewenang memberikan izin penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Tanah Papua setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB XXVIII
HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Bagian Kesatu
Hak Asasi Manusia

Pasal 146
(1) Setiap Orang asli Papua dan setiap penduduk di Tanah Papua memiliki :
a. Hak untuk hidup;
b. Hak untuk tidak disiksa;
c. Hak atas kebebasan pribadi, termasuk menyampaikan pikiran, pendapat dan hati nurani;
d. Hak untuk memeluk agama;
e. Hak untuk tidak diperbudak;
f. Hak untuk bebas dari kerja paksa;
g. Hak untuk kesehatan yang layak;
h. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum serta tidak dapat dituntut atas hukum yang berlaku surut dalam segala bentuk apapun;
i. Hak untuk bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan;
j. Hak untuk berpolitik;
k. Hak untuk mendapat perlakuan dan layanan yang baik dalam segalah bentuk dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
l. Hak untuk mendapatkandan bertempat tinggal yang layak; dan
m. Hak untuk mengembangkan diri berdasarkan intelektualitas dan ketrampilan dan/atau juga memperoleh manfaat dari kemajuan informasi dan tekhnologi;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga berlaku atas perempuan dan anak dari Orang Asli Papua dan penduduk di Tanah Papua.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perempuan dan anak dari Orang Asli Papua dan penduduk di Tanah Papua memiliki :
a. Perempuan dari orang Asli Papua dan Penduduk di Tanah Papau mempunyai hak :
1) untuk mencari nafkah dan memilih;
2) menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan;
3) untuk membentuk serikat pekerja;
4) terlbiat dalam serikat pekerja;
5) atas jaminan sosial dan asuransi sosial;
6) mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga;
7) mendapat perlindungan khusus;
8) terhadap kehamilan;
9) mendapat perilaku yang non-diskriminatif;
10) atas standar kehidupan yang layak;
11) atas standar tertinggi kesehatan;
12) atas pendidikan;
13) berpartisipasi dalam kehidupan, budaya, penikmatan dan pemanfaatan kemajuan teknologi; dan
14) mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi.
b. Anak orang asli Papua dan penduduk di Tanah Papua mempunyai hak :
1) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3) untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4) untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5) dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuan fisik, mental, spiritual;
7) setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social; dan
8) untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 147
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotawajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia Orang Asli Papua dan penduduk Papua sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 dan berdasarkan ketentuan Undang-undang lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum internasional;
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib dan bertanggungjawab untuk melakukan segala kebijakan termasuk upaya strategis dengan tujuan memberi perlindungan secara hukum terhadap Orang asli Papua dan penduduk di Tanah Papua dari bahaya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kepunahan secara langsung dan tidak secara langsung .
(3) Dalam rangka menjamin terlaksananya hal tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di Tanah Papua membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Daerah di Tanah Papua yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi sama seperti Komisi Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 148
(1) Untuk kepentingan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia orang asli Papua, Pemerintah membentuk Pengadilan Hak asasi Manusia di Tanah Papua yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
(2) Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengadili dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua.
(3) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain pidana penjara terhadap pelaku pelanggaran HAM dan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, dengan memperhatikan adat istiadat orang asli Papua.
(4) Pengadilan Hak asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini adalah bagian integral dari Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 149
(1) Dalam rangka menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua sebelum Undang-undang ini diundangkan, dan dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Tanah Papua, Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk tanah Papua.
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara bebas dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional, hukum nasional dan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat adat di tanah Papua;
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tanah Papua berdasarkan Peraturan Pemerintah, dengan tujuan :
a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. merumuskan dan memantapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Pasal 150
1) Pemerintah sudah harus membentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (3) paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pula hal–hal mengenai keanggotaan, kedudukan, tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua.

BAB XXIX
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 151
(1) Orang Asli Papua berhak memiliki akses informasi terhadap kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembangunan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan perkembangan dunia pada umumnya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, termasuk dalam rangka mengembangkan mutu layananan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melibatkan dunia usaha dan/ atau lembaga masyarakat untuk menyediakan jasa komunikasi dan informatika;

Pasal 152
Orang asli Papua berhak menyampaikan pendapat dan informasi dengan menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 147ayat (1).
Pasal 153
(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan urusan bidang pos yang meliputi:
a. pemberian izin pembentukan usaha jasa titipan;
b. pemberian izin usaha jasa titipan untuk kantor cabang; dan
c. penertiban usaha jasa titipan untuk kantor cabang.
(2) Pemerintah Provinsi berwenang melaksanakan urusan bidang telekomunikasi yang meliputi:
a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
b. pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum di wilayah Papua sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
c. pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi;
d. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel cakupan Provinsi;
e. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
f. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Povinsi; dan
g. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
(3) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan pedoman pembuatan menara dan pemberian izin galian untuk keperluan penarikan kabel telekomunikasi lintas kabupaten atau jalan provinsi.
(4) Kewenangan lain di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 154
(1) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan.
(2) Pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari pendapatan Negara bukan pajak sektor telekomunikasi.

Pasal 155
(1) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.
(4) Kewenangan lain di bidang pers dan penyiaran bagi Pemerintah Provinsi, selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

BAB XXX
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Kependudukan

Pasal 156
(1) Orang Asli Papua berhak untuk memperoleh perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan jumlah dan perkembangan kualitas kehidupan yang bermartabat.
(2) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Tanah Papua.
(3) Untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan, Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan afirmatif.

Pasal 157
(1) Kebijakan transmigrasi di Tanah Papua dilaksanakan setelah orang asli Papua mencapai jumlah dua puluh juta jiwa.
(2) Kebijakan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP/MRPB dan DPRP/DPRPB.

Pasal 158
(1) Pemerintah Provinsi berwenang:
a. membatasi masuknya penduduk bukan orang asli Papua ke wilayah Tanah Papua;
b. melakukan penertiban penduduk di Daerah;
c. mengembalikan penduduk yang masuk ke wilayah Tanah Papua ke Daerah asal apabila tidak memiliki KTP dari Daerah asal;
d. melakukan pengendalian penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten/Kota;
e. memberikan Kartu Identitas Penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman kepada penduduk tertentu; dan
f. melakukan Sensus Penduduk
(2) Pemerintah Daerah Provinsi wajib:
a. menetapkan tata cara dan syarat memperoleh Kartu Identitas Penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman bagi penduduk bukan orang asli Papua;
b. menetapkan dan memberikan Kartu Penduduk bagi orang asli Papua;
c. melakukan sensus penduduk terhadap pertumbuhan orang asli Papua dan menyampaikan hasilnya;
d. mengelola dan menyajikan informasi kependudukan secara valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. meningkatkan pertumbuhan orang asli Papua melalui pelayanan kesehatan terutama pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak;
f. menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan dan ekonomi yang terutama diperuntukan bagi pertumbuhan orang asli Papua; dan
g. menetapkan kebijakan pengembangan kualitas hidup orang asli Papua.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
a. membatasi masuknya penduduk bukan orang asli Papua ke Tanah Papua;
b. melakukan penertiban penduduk di Daerah;
c. mengembalikan penduduk yang masuk ke wilayah Tanah Papua ke Daerah asal apabila tidak memiliki KTP dari Daerah asal;
d. melakukan pengendalian penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten/Kota; dan
e. memberikan Kartu Identitas Penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman kepada penduduk tertentu.
(4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib :
a. memberi pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya murah kepada orang asli Papua dalam memperoleh KTP khusus; dan
b. memberi pelayanan yang cepat, sederhana kepada penduduk bukan orang asli Papua dalam memperoleh Kartu Identitas Penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Pasal 159
(1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
a. para pemilik modal yang bermaksud menanamkan modalnya secara nyata di Tanah Papua;
b. mereka yang memiliki keahlian/ketrampilan khusus yang diperlukan di Tanah Papua;
c. para relawan profesional yang mendukung kegiatan pembangunan; dan
d. mereka yang bermigrasi masuk karena alasan-alasan kemanusiaan yang jelas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 160
(1) Tugas pelaksanaan penyelenggaraan keluarga berencana untuk meningkatkan populasi dan kualitas hidup Orang Asli Papua di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2) Pendataan dan pencatatan penduduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang berkompeten.
(4) Sensus Penduduk dalam rangka mengetahui pertumbuhan populasi dan perkembangan kualitas Orang Asli Papua dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua
Ketenagakerjaan

Pasal 161
(1) Setiap orang asli Papua berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
(2) Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di tanah Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
(3) Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, Orang Asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim dan/atau Jaksa.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.
(5) Tentang pekerjaan dan penghasilan terhadap Orang Asli Papua diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 162
(1) Pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Orang Asli Papua yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja dan membina karir di instansi pemerintah pusat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
(2) Gubernur, Bupati/Walikota wajib mempromosikan orang asli Papua untuk berkarir pada lembaga pemerintah dan swasta tingkat Nasional sesuai pengalaman, kompetensi dan bidang keahliannya.
(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan unggulan di dalam dan /atau luar Negeri dalam rangka mencetak orang-orang Asli Papua yang memiliki kualifikasi dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan terbuka dan kompetitif.

Pasal 163
(1) Setiap penanam modal di Tanah Papua wajib memiliki rencana kebutuhan tenaga kerja dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan MRP/MRPB.
(2) Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota wajib menyiapkan sarana dan prasarana dan menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja.
(3) Penanam modal yang menjalankan usahanya di Tanah Papua wajib merekrut Orang Asli Papua untuk semua jenis dan jenjang pekerjaan sampai mencapi jumlah paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
(4) Pemerintah Provisni dan Kabupaten/Kota memberikan insentif kepada dunia usaha dan lembaga-lembaga masayarakat yang menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja.

Pasal 164
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengutamakan pengusaha orang asli Papua dalam semua kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN untuk Tanah Papua, APBP dan APBK.
(2) Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengusaha orang asli Papua dalam mengerjakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelatihan, pembinaan dan memfasilitasi akses permodalan.

BAB XXXI
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Kepemudaan

Pasal 165
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang kepemudaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.
(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota membentuk perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.
(6) Pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengembangan Kepemudaan lebih lanjut diatur dengan Perdasi.

Bagian Kedua
Keolahragaan

Pasal 166
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan bantuan tenaga ahli di bidang olahraga wajib mencari dan mengembangkan orang asli Papua yang berbakat di bidang olahraga.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib :
a. membangun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan olahraga;
b. menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang bertaraf Nasional dan Internasional, diertai dengan dana pembinaan atlit secara berkelanjutan;
c. menyediakan sarana dan prasarana olahraga masyarakat;
d. memberikan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi dalam pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat di Tanah Papua; dan
e. mengalokasikan dana dalam APBP dan APBK sebagai beasiswa bagi peserta didik Orang Asli Papua dan penduduk Papua yang berprestasi di bidang olahraga.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjangkau sampai di tingkat Kampung.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayah (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 167
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mendukung, mengembangkan dan melestarikan olahraga rakyat Asli Papua.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

BAB XXXII
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 168
(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten mengatur dan mengembangkan sistem kebijakan peradaran dan penanggulangan Narkotika-Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya dan Minuman Beralkohol di Tanah Papua.
(2) Pemerintah berkewajiban mengitegrasikan materi Narkotika-Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya dan Minuman Beralkohol ke dalam Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3) Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten perlu membentuk Kelembagaan yang mensinergiskan upaya Penanggulangan Narkotika-Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya, Minuman Beralkohol dan Penanggulangan HIV/AIDS.
(4) Pemerintah Provinsi berkewajiban Membangun Pusat Rehabilitasi Narkotika dan Sarana Pendukung lainnya.
(5) Pengaturan dan pengembangan sistem penanggulangan Narkotika-Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya dan Minuman Beralkohol di Tanah Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXXIII
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 169
(1) Tentara Nasional Indonesia bertanggungjawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Tanah Papua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain di Papua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan serta tugas-tugas kemanusiaan lain dilakukan setelah berkonsultasi dengan Gubernur Papua.
(4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Papua tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Papua.
(5) Seleksi penerimaan calon Tamtama, Bintara dan Perwira TNI di Tanah Papua dilaksanakan dengan memprioritaskan orang asli Papua.

BAB XXXIV
KEPOLISIAN

Pasal 170
(1) Tugas Kepolisian di Tanah Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Papua sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kepolisian Daerah Papua wajib mempersiapkan dan merekrut Orang Asli Papua yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota kepolisian.

Pasal 171
(1) Kebijakan mengenai keamanan di Tanah Papua dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua kepada Gubernur.
(2) Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, dan Pasal 166 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.
(3) Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalm Pasal 166 ayat (1) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Papua kepada Gubernur.
(4) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah di Tanah Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur, setelah mendapat dukungan dan pertimbangan DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.
(5) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
(6) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat mengangkat Kepala Kepolisian Daerah Papua.
(7) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain.
(8) Dalam keadaan darurat untuk kepentingan keamanan Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengangkat pejabat sementara Kepala Kepolisian di Papua sambil menunggu persetujuan Gubernur.
(9) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 172
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tanah Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur.
(2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tanah Papua diberi kurikulum muatan lokal dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Tanah Papua.
(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Tanah Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Tanah Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di Daerah penugasan.
(5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Tanah Papua Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 173
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Papua dengan memperhatikan ketentuan hukum dan budaya serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur.
(2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Papua diberi kurikulum muatan lokal dengan penekanan terhadap budaya dan adat istiadat di Papua dan hak asasi manusia.
(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Papua ke Tanah Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di Daerah penugasan.
(5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Tanah Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 174
Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Papua diberi kurikulum muatan lokal dengan penekanan terhadap budaya dan adat istiadat di Tanah Papua dan hak asasi manusia.

BAB XXXV
KEKUASAAN PERADILAN

Pasal 175
(1) Kekuasaan kehakiman di Tanah Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 176
(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
(5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pasal 177
(1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat dukungan dan pertimbangan dari DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB.
(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jaksa Agung dapat mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua.
(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
(5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Tanah Papua dilakukan oleh Jaksa Agung.

BAB XXXVI
PARTAI POLITIK

Pasal 178
(1) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
(2) Partai politik wajib meminta pertimbangan MRP/MRPB dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.
(3) Rekrutmen politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
a. Mencalonkan Orang Asli Papua paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari total kader yang akan mengikuti pemilu di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b. Melatih dan menempatkan kader Orang Asli Papua dalam semua jabatan dan jenjang partai paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah posisi yang tersedia.
(4) Pelaksanaan pertimbangan oleh MRP/MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan


BAB XXXVII
PARTAI POLITIK DAERAH

BagianKesatu
Pembentukan

Pasal 179
(1) Orang Asli Papua dapat membentuk Partai Politik Daerah untuk mengikuti Pemilihan Umum.
(2) Tata cara pembentukan Partai Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 180
(1) Pembentukan partai politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, yaitu :
a. didirikan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang asli Papua Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdomisili di Tanah Papua;
b. memiliki akte notaris yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusan;
c. memiliki kantor tetap yang berkedudukan di ibukota provinsi;
d. memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen)di tingkat provinsi,50% (lima puluh persen)di tingkat Kabupaten/Kota, dan 80% (delapan puluh persen)di tingkat distrik;
e. memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kepengurusan tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan distrik; dan
f. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik atau partai politik Daerah lain.
(2) Partai politik Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) wajib didaftarkan dan disahkan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Pemerintah Bidang Hukum di Provinsi.

Pasal 181
(1) Pengesahan partai politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 diumumkan dalam Berita Negara.
(2) Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Kepengurusan Partai Politik Daerah didaftarkan pada kantor Kementerian Pemerintah Bidang Hukum di Provinsi.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 182
(1) Asas partai Politik Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Partai politik Daerah dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan hasil penggalian aspirasi, adat istiadat, maupun identitas Daerah yang bersifat khas.

Pasal 183
(1) Tujuan pembentukan partai politik Daerah untuk:
a. melakukan pendidikan politik masyarakat di Daerah sebagai bagian integral dari pendidikan politik nasional yang sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengembangkan kehidupan demokrasi di Daerah sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
c. memperjuangkan cita-cita Partai Politik Daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan yang dimiliki di Tanah Papua.
(2) Tujuan partai politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara konstitusional.

Pasal 184
Fungsi pembentukan partai politik Daerah sebagai sarana untuk:
a. melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat;
b. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat;
c. menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Daerah; dan
d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 185
Partai politik Daerah berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai;
d. mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
e. mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota; dan
f. melakukan kerja sama dengan partai politik Daerah atau partai politik nasional.

Pasal 186
Partai politik Daerah wajib:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lain;
b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. melaksanakan pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. melakukan pendataan dan memelihara data anggota;
h. melakukan pembukuan sumbangan yang diterima berdasarkan prinsip keterbukaan;
i. membuat laporan keuangan secara berkala; dan
j. memiliki rekening khusus dana partai.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 187
Syarat menjadi anggota partai politik Daerah, yaitu:
a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
b. berdomisili di Tanah Papua;
c. mendaftarkan diri ke partai politik Daerah yang bersangkutan secara sukarela;
d. menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik Daerah yang bersangkutan;
e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
f. syarat lain yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Keuangan

Pasal 188
(1) Keuangan partai politik Daerah bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan dari APBD provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan/atau jasa.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik Daerah yang memperoleh kursi di DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Bagian Keenam
Pemilihan Umum

Pasal 189
(1) Syarat partai politik Daerah untuk mengikuti pemilihan umum DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:
a. memiliki keabsahan sebagai badan hukum;
b. memiliki pengurus lengkap paling sedikit di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kabupaten/Kota pada setiap provinsi;
c. memiliki pengurus lengkap paling sedikit di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah distrik dalam setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. memiliki anggota paling sedikit 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik Daerah; dan
e. mengajukan nama dan tanda gambar kepada KPUD Provinsi.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mempunyai kantor tetap.
(3) Partai politik Daerah yang terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilihan umum DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 190
Partai politik Daerah dilarang:
a. menggunakan nama, lagu, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan nama, lagu, lambang, atau tanda gambar Negara, Lembaga Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, negara lain, lembaga internasional dan partai politik lain;
b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau Peraturan Perundang-Undangan lain;
c. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
e. menerima sumbangan, dalam bentuk barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
f. menerima sumbangan perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan; atau
g. menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik kampung, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemanusiaan; dan
h. mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

BAB XXXVIII
PEMILIHAN UMUM

Pasal 191
(1) Komisi Pemilihan Umum Papua selanjutnya disebut KPUP adalah penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRP/DPRPB, DPRD Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
(2) Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPUK adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota di Tanah Papua.
(3) Penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRP/DPRPB dan DPRD Kab/Kota anggota Dewan Perwakilan Daerah selanjutnyadiatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua, selanjutnya diatur dengan Perdasi.

Pasal 192
Anggota KPU di tanah Papua adalah Orang Asli Papua.

BAB XXXIX
LAMBANG-LAMBANG

Pasal 193
(1) Provinsi-provinsi di Tanah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.
(2) Provinsi-provinsi di Tanah Papua dapat memiliki lambang Daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
(3) Ketentuan tentang lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXXX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIANSENGKETA

Pasal 194
(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang asli Papua berhak melaksanakan pengawasan atas jalannya Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 195
(1) Gubernur menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi .
(2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar provinsi, antara provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya.
(3) MRP/MRPB berkewajiabn untuk pro-aktif menyelesaikan sengketa Hak Ulayat, Batas Wilayah Pemerintahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang melibatkan masyarakat hukum adat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau dunia usaha.
(4) Ketentuan mengenai penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXXXI
PEMEKARAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 196
(1) Pemekaran Provinsi di Tanah Papua dilakukan dengan persetujuan MRP/MRPB dan DPRP/DPRPB setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pemerintah dan Pemerintah Provinsi telah mempersiapkan Provinsi pemekaran melalui penyiapan birokrasi, sumber daya manusia, fasilitas minimum kesehatan, fasilitas minimum pendidikan, fasilitas minimum ekonomi dan fasilitas minimum infrastruktur agar Provinsi pemekaran dapat melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
(3) Pemekaran Kabupaten/Kota di Tanah Papua dilakukan dengan persetujuan DPRK, DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Kabupaten/Kota pemekaran melalui penyiapan birokrasi, sumber daya manusia, fasilitas minimum kesehatan, fasilitas minimum pendidikan, fasilitas minimum ekonomi dan fasilitas minimum infrastruktur agar Kabupaten/Kota pemekaran dapat melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB XXXXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 197
(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undnag ini diundangkan penyerahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan pembagian kewenangan antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang ini telah selesai dilakukan.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XXXXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 198
(1) Kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Kewenangan Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Perdasusdan/atau Perdasi.
(3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Kabupaten/Kota.

Pasal 199
(1) Sejak Undang-Undang ini ditetapkan, seluruh Peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku di Tanah Papua kecuali tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Perdasi dan Perdasus serta Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus yang diamanatkan Undnag-Undang ini telah selesai ditetapkan.

BAB XXXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200
(1) Pemerintah, DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia wajib mensosialisasikan isi Undang-Undang ini kepada kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah wajib menyelaraskan kebijakan dan program Kementerian dan lembaga Pemrintah Pusat dengan isi Undang-Undang ini.
(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRP/DPRPB, MRP/MRPB, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK wajib mensosialisasikan isi Undang-Undang ini dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya kepada orang asli Papua dan Penduduk Papua.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga masyarakat.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) wajib dibiayai dengan APBN, APBP atau APBK.

Pasal 201
Usul perubahan terhadap Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, setelah sebelumnya dilakukan evaluasi menyeluruh.

Pasal 202
(1) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 203
Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 204
(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan evaluasi atas Undnag-Undang ini setiap tahun, dan meyampaikan hasilnya kepada orang asli Papua dan penduduk Papua.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibiayai oelh APBN, APBP atau APBK.

Pasal 205
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …………………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …………………………………….

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s