Suara Pembaruan (suarapembaruan.com) menjiplak (plagiasi) artikel media lokal (tabloidjubi.com)


Saya terkejut ketika membaca komentar untuk artikel berjudul Bambang Dharmono: “Perlu Ada Afirmative Action ke OAP” di tabloidjubi.com (TJ) yang mengatakan bahwa artikel tersebut sama dengan artikel berjudul UP4B Fokus untuk Berpihak pada Orang Asli Papua di suarapembaruan.com (SP) yang ditulis oleh jurnalis SP dengan kode 154. Segera saya mencari kedua artikel tersebut, membacanya dan menganalisanya. Dan memang sama, meski tak mirip sekali. Tak mirip sekali karena selain berbeda judul juga terdapat perbedaan beberapa kata. Penutup artikel juga berbeda. Namun sekali lagi, secara kasat mata dua artikel ini sama.

Segera saya memanggil jurnalis TJ yang menulis berita tersebut untuk menanyakan mengapa berita yang dia tulis, sama dengan berita di SP. Praktek kloning (berbagi berita mentah) yang bertentangan dengan kode etik jurnalis memang kerap terjadi dikalangan jurnalis di Jayapura. Beberapa jurnalis memang masih melakukan proses penulisan ulang (parafrase) namun lebih banyak yang hanya mengubah judul atau merubah beberapa kata saja. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali tak ada yang berubah dari artikel yang ditulis oleh penulis pertama. Saya menduga jurnalis TJ yg notebene berada dibawah tanggungjawab saya, telah melakukan praktek kloning tanpa melakukan parafrase.

Namun jurnalis TJ tersebut mengaku pada saya bahwa dia tidak melakukan praktek kloning. Berita tersebut adalah berita yang ditulisnya sendiri. Saya kemudian bertanya pada jurnalis TJ tersebut, apakah dia membagikan beritanya pada jurnalis lainnya, termasuk jurnalis dari SP? Dia mengakui bahwa dia beberapa kali membagikan berita yang ditulisnya kepada jurnalis lain. Namun ia berpesan agar mereka menulis ulang berita yang dia bagi tersebut. Dan jurnalis TJ ini tak pernah sekalipun berbagi berita kepada SP.

Saya masih belum sepenuhnya yakin atas pengakuan jurnalis TJ ini. Saya kemudian melakukan googling untuk mencari berita-berita yang kontennya mirip dengan berita-berita TJ. Surprise! Saya menemukan satu lagi berita berjudul Kekerasan Terhadap Jurnalis di Papua Melonjak yang dimuat di beritasatu.com yang sangat mirip (nyaris sama) dengan artikel berjudul 2012, 12 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Terjadi di Papua di TJ yang juga ditulis oleh jurnalis TJ yang menulis berita Bambang Dharmono: “Perlu Ada Afirmative Action ke OAP” . Kedua berita ini meyakinkan saya untuk mempercayai pengakuan jurnalis TJ. Sebab artikel yang ditulis oleh jurnalis TJ ini, diposting dihadapan saya sendiri, usai press conference tentang Kekerasan Jurnalis di Papua sepanjang tahun 2012. Dan saat itu, tidak ada SP.

Saya baca ulang lagi empat berita tersebut. Terdapat perbedaan tanggal penyiaran. Berita di SP disiarkan satu hari setelah berita di TJ disiarkan. Ini plagiarisme.

Wikipedia > Dalam buku Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, Felicia Utorodewo dkk menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme.

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Sehingga mereka menyimpulkan yang digolongkan sebagai plagiarisme adalah :

1. menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain
2. mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Sedangkan Yang tidak tergolong plagiarisme adalah :

1. menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
3. mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

Plagiat memang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Terakhir, kasus plagiat di media massa, muncul di media online nasional pada kolom opini Detik.com dengan judul “Palestina Merdeka dan Kemunafikan Obama” tanggal 30 September 2011. Opini yang ditulis oleh Ahmad Arif ini ternyata merupakan plagiasi dari rubrik opini Harian Serambi Indonesia tanggal 27 September 2011 dengan judul “Obama Ingkar” yang ditulis oleh Muhammad Hamka. Walaupun hanya tiga alinea saja yang dijiplak dari tulisan aslinya, namun Ahmad Arif memberikan pengakuan dan permintaan maafnya yang dimuat di Harian Serambi Indonesia dan di Harian Aceh (3/2/2012). Ahmad Arif, hanya menulis opini yang diplagiatnya. Tak ada sangkut pautnya dengan media yang memuat opini tersebut. Bagaimana dengan seorang jurnalis yang melakukan plagiasi, yang notebene memiliki keterkaitan dengan institusi pers dimana dia mempublikasikan tulisannya itu?

Situs berita merdeka.com, pernah menyiarkan berita berjudul Editor kondang TIME diberhentikan sementara karena plagiat (12/08/12). Dalam berita ini disebutkan, Fareed Zakaria, Editor kondang Majalah TIME sekaligus pembawa acara CNN, diberhentikan sementara dari dua media ternama Amerika Serikat itu karena terlibat skandal plagiarisme. Zakaria sendiri kemudian meminta maaf secara terbuka lewat surat yang disebarluaskan di pelbagai media.

Plagiat atau plagiarisme adalah hal yang sangat tabu bagi seorang jurnalis atau media massa. Kode Etik Jurnalis mungkin didefifinisikan dan ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing jurnalis, masing-masing perusahaan pers atau masing-masing organisasi jurnalis. Tapi semuanya menempatkan Plagiarisme atau Menjiplak sebagai tindakan tidak etis dalam dunia jurnalistik.

Di ranah hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah plagiasi, plagiat atau plagiarisme. Namun upaya menekan kejahatan plagiasi, dilakukan pemerintah melalui Undang Undang yaitu UU Hak Cipta, UU Intelektual dan kemudian Peraturan Menteri (Permen). Singkatnya UU Hak Cipta mengatur sanksi Pidana bagi pelaku Plagiat sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1); “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Plagiasi, Plagiarisme ataupun Plagiat apapun alasannya, tak dapat dibenarkan. Apalagi jika dilakukan oleh seorang jurnalis yang sesungguhnya diharapkan sebagai agen perubahan.

Berikut ini saya sertakan dua artikel yang merupakan plagiasi dari artikel di tabloidjubi.com.

1. UP4B Fokus untuk Berpihak pada Orang Asli Papua  Kamis, 10 Januari 2013 | 12:05

Up4B0 [JAYAPURA] Salah satu kebijakan yang harus dilakukan jika ingin membuat orang Papua setara dengan mereka yang ada di daerah lain, ada Afirmative Action atau keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP). Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Dharmono mengatakan, untuk itu selain fokus masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi rakyat, UP4B juga fokus pada affirmatif action atau keberpihakan bagi OAP.  

“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah diskriminasi positif guna memprioritaskan atau mempush orang Papua agar bisa menyamai masyarakat yang adi di daerah lain di Indonesia,” kata Dharmono saat memberikan keterangan pers, Rabu (9/1) sore dalam rangka 1 Tahun UP4B di Tanah Papua  

Namun menurutnya, tentu saja hal ini tidak hanya jadi tugas UP4B dalam mensosialisakan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, media juga berperan.“Saya rasa itu tidak hanya jadi tugas UPSB, namun juga tugas pers untuk menjelaskan atau membuat masayarakat paham. Diskiminasi bagi Orang Asli Papua itu penting dan memang harus disosialisasikan. Kita tidak bisa membatasi orang masuk ke Papua, tapi tentu saja ada batasan-batasannya. Orang Papua tetap harus jadi perhatian. Kalau kita ingin orang Papua bisa seperti penduduk yang ada di Jawa sana maka kita harus push. Caranya bagainama? Ya memberikan prioritas kepada mereka,” ujarnya.  

Selain itu lanjut dia, peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal ini. Pemerintah harus membuat kebijakan yang kebih memproteksi OAP. “UP4B kan tidak berhak untuk membuat aturan. Yang berhak membuat Perda atau Perdasi itu adalah Pemerintah Daerah,” katanya.  

Dikatakan Dharmono, sudah ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat untuk OAP ditahun 2012 lalu, guna mendukung UP4B seperti Pepres No 84/2012 tentang pengadaan barang/jas pemerintah dalam rangka P4B yang memberikan pemihakan dan pengecualian kepad pangusaha asli Papua, pemihakan Anggaran Melalui APBN-P 2012 sebesar Rp. 3,2 triliun secara khusus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, SK Menkes nomor 110/2012 tntng Jamkesmas bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat Papua untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis di Pusekesmas dan RS kls III.  

Up4B2a“Surat Nomer  S-258/ Menhut-IV- 2012 mengenai pemanfaatan taman nasional lorentz untuk pmebangunan jalan sepanjang 140 km melalui skema kerjasma pengelolaan. SK Dirjen pranologi no. S-630/UII-PKH/2012 tntang izin pinjaman serta SK menteri Kehutanan nomor 458/Menhut-II/2012 tntang perubahan kawasan hutan menjado kawasan hutan seluas 376.385 Нɑ,  perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 5.736.830 Нɑ,” ujarnya.  

Dalam sosial ekonomi, UP4B terus memastikan pembukaan wilayah terisolasi agar masalah kemiskinan bisa teratasi melalui pembangunan infrastruktur dasar. Memastikan pembangunan ekonomi rakyat yang berbasiskan potensi lokal seperti palawija, kopi, kakao, sagu dan karet. Memastikan adanya pemihakan dan pengecualian agar OAP bisa berperan dalam sektor ekonomi produktif dan terus memastikan pengembangan dan peningkatan frontline services dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta mengupayakan dan mengembangkan program affirmasi.  

“Misi UP4B adalah meletakkan landasan bagi kontinyunitas pembangunan. Kopi Papua jika dibangun dan dikelolah baik pertahunnya bisa menghasilkan Rp. 1 miliar dollar. Kita juga ingin mendorong terciptanya good goverment. Kalau ini bisa kita wujudkan, inilah landasan bagi kontinyunitas pembangunan. Tugas Pokok UP4B salah satunya kan memberikan dukungan kepad presiden dalam koordinasi dan singkronisasi perencanaan. Fasilitas, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bukan untuk meneksekusi program, tapi mengkordinasikannya,”katanya.   

Sementara itu  UP4B mengakui kondisi aktual sosial dan politik  Papua dan Papua Barat, masih adanya gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata dan penyerangan kepada aparat keamanan.Demontrasi-demontrasi yang bertujuan politik dibeberapa kota dengan isu Otsus gagal.  Konflik Pilkada kerap disertai dengan aksi kekerasan. Masih terkendala pembuatan insrumen hukum Perdasi dan Perdasus. [154]    

Bandingkan berita ini dengan berita berjudul Bambang Dharmono: “Perlu Ada Afirmative Action ke OAP”  Wednesday, January 9th, 2013 | 20:37:38

BD1Jayapura (9/1)—Salah satu kebijakan yang harus dilakukan jika ingin membuat orang Papua setara dengan mereka yang ada di daerah lain, ada Afirmative Action atau keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Dharmono mengatakan, untuk itu selain fokus masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi rakyat, UP4B juga fokus pada affirmatif action. atau keberpihakan bagi OAP.

“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah diskriminasi positif guna memprioritaskan atau mempush orang Papua agar bisa menyamai masyarakat yang adi di daerah lain di Indonesia,” kata Dharmono saat memberikan keterangan pers, Rabu (9/1).

Namun menurutnya, tentu saja hal ini tidak hanya jadi tugas UP4B dalam mensosialisakan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, media juga berperan.

“Saya rasa itu tidak hanya jadi tugas UPSB, namun juga tugas pers untuk menjelaskan atau membuat masayarakat paham. Diskiminasi bagi Orang Asli Papua itu penting dan memang harus disosialisasikan. Kita tidak bisa membatasi orang masuk ke Papua, tapi tentu saja ada batasan-batasannya. Orang Papua tetap harus jadi perhatian. Kalau kita ingin orang Papua bisa seperti penduduk yang ada di Jawa sana maka kita harus push. Caranya bagainama? Ya memberikan prioritas kepada mereka,” ujarnya.

Selain itu lanjut dia, peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal ini. Pemerintah harus membuat kebijakan yang kebih memproteksi OAP. “UP4B kan tidak berhak untuk membuat aturan. Yang berhak membuat Perda atau Perdasi itu adalah Pemerintah Daerah,” jelasnya.BD2

Dikatakan Dharmono, sudah ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat untuk OAP ditahun 2012 lalu, guna mendukung UP4B seperti Pepres No 84/2012 tentang pengadaan barang/jas pemerintah dalam rangka P4B yang memberikan pemihakan dan pengecualian kepad pangusaha asli Papua, pemihakan Anggaran Melalui APBN-P 2012 sebesar Rp. 3,2 triliun secara khusus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, SK Menkes nomor 110/2012 tntng Jamkesmas bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat Papua untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis di Pusekesmas dan RS kls III.

“Surat no. S-258/ Menhut-IV- 2012 mengenai pemanfaatan taman nasional lorentz untuk pmebangunan jalan sepanjang 140 km melalui skema kerjasma pengelolaan. SK Dirjen pranologi no. S-630/UII-PKH/2012 tntang izin pinjaman serta SK menteri Kehutanan nomor 458/Menhut-II/2012 tntang perubahan kawasan hutan menjado kawasan hutan seluas 376.385 Нɑ,  perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 5.736.830 Нɑ,” katanya.

BD3Dalam sosial ekonomi, UP4B terus memastikan pembukaan wilayah terisolasi agar masalah kemiskinan bisa teratasi melalui pembangunan infrastruktur dasar. Memastikan pembangunan ekonomi rakyat yang berbasiskan potensi lokal seperti palawija, kopi, kakao, sagu dan karet. Memastikan adanya pemihakan dan pengecualian agar OAP bisa berperan dalam sektor ekonomi produktif dan terus memastikan pengembangan dan peningkatan frontline services dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta mengupayakan dan mengembangkan program affirmasi.

“Misi UP4B adalah meletakkan landasan bagi kontinyunitas pembangunan. Kopi Papua jika dibangun dan dikelolah baik pertahunnya bisa menghasilkan Rp. 1 miliar dollar. Kita juga ingin mendorong terciptanya good goverment. Kalau ini bisa kita wujudkan, inilah landasan bagi kontinyunitas pembangunan. Tugas Pokok UP4B salah satunya kan memberikan dukungan kepad presiden dalam koordinasi dan singkronisasi perencanaan. Fasilitas, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bukan untuk mengeksekusi program, tapi mengkordinasikannya,” tutup Dharmono. (Jubi/Arjuna)

Dua Berita ini nyaris tanpa perbedaan sedikitpun. Hanya berbeda pada judul artikel, awal artikel dan akhir artikel serta beberapa kata yang diganti. Sampai-sampai kesalahan huruf juga sama, seperti pada bagian bercetak tebal ini :“Saya rasa itu tidak hanya jadi tugas UPSB, namun juga tugas pers untuk menjelaskan atau membuat masayarakat paham. Diskiminasi bagi Orang Asli Papua itu penting dan memang harus disosialisasikan. Kita tidak bisa membatasi orang masuk ke Papua, tapi tentu saja ada batasan-batasannya. Orang Papua tetap harus jadi perhatian. Kalau kita ingin orang Papua bisa seperti penduduk yang ada di Jawa sana maka kita harus push. Caranya bagainama? Ya memberikan prioritas kepada mereka,” ujarnya.

2. Kekerasan Terhadap Jurnalis di Papua Melonjak Jumat, 28 Desember 2012 | 11:31

Jurnalis1aTahun 2011 lalu hanya ada tujuh kasus kekerasaan terhadap jurnalis di Papua.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Papua mencatat terjadi 12 kasus kekerasan atau intimidasi terhadap wartawan di Papua dan Papua Barat. Jumlah ini mengalami peningkatan siginifikasi ditahun sebelumnya, di mana pada tahun 2011 lalu hanya ada tujuh kasus.
 
“Di tahun 2011,  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura  hanya mencatat tujuh kasus. Sementara ditahun 2012 ada 12 kasus. Tingkat kekerasannya lebih tinggi dari tahun lalu, dimana adanya upaya pembunuhan terhadap jurnalis di Papua dan Papua Barat,” kata Ketua AJI Biro Kota Jayapura, Victor Mambor saat memberikan keterangan pers, Kamis (27/12).

Dia mengatakan sepanjang tahun 2012 kekerasan terhadap wartawan lebih banyak dilakukan polisi. Empat kasus dilakukan polisi, tiga kasus oleh masyarakat sipil dimana tiga diantaranya dilakukan secara berkelompok, satu kasus TNI dan tiga kasus dilakukan pejabat publik.

Adapun 12 kasus kekerasan atau intimidasi yang menimpa wartawan di Papua dan Papua Barat yakni, menghalang-halangi wartawan meliput sidang Forkurus Yoboisembut Cs di Pangadilan Negeri Klas IA Jayapura, Kota Jayapura, Papua, 8 Februari 2012 lalu. Intimidasi fisik, yaitu penarikan dari ruangan sidang serta penggeledahan kepada wartawan saat memasuki area sidang. Pelaku diidentifikasi sebagai anggota Polres Kota Jayapura, berinisial AKP KK.

Jurnalis2aKorban lain adalah Katarina Litha (Radio KBR 68 H Jakarta, Roberth Vanwi (Suara Pembaruan Jakarta), Jorsul Sattuan (TV One), Irfan (Bintang Papua) dan Cunding Levi (Tempo).

Kasus kedua, dialami wartawan Cahaya Papua, Wartawan Radang Sorong dan wartawan Media Papua Paskalis, sepanjang Februari-MEI 2012 di Papua Barat. Pelaku adalah oknum Polres Manokwari yang menghalangi pemberitaan terkait aspirasi tuntutan dialog dan referendum di Papua.

Ketiga wartawan lokal di Papua Barat itu mengaku, ditekan saat menulis berita kritis tentang politik, hukum dan pelanggaran HAM serta tahanan politik. Salah satunya wartawan Cahaya Papua di Monokwari, mengatakan kepadanya bahwa redaksi menginstruksikan agar pemberitaan kritis terkait politik, hukum dan pelanggaran HAM serta tahanan politik dan pemberitaan kritis lainnya sebaiknya dibatasi atau tidak usah diliput.

Kasus ketiga, terjadi di Abepura, Kota Jayapura, 20 Maret 2012. Korban adalah Josrul Sattuan (TV One), Marcel (Media Indonesia), Irfan (Bintang Papua) dan Andi Iriani (Radio KBR 68 H Jakarta). Pelaku diidentifikasi oknum massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dimana massa melempari sejumlah jurnalis yang sedang meliput aksi massa KNPB di Kantor Pos Abepura.Jurnalis3a

Ditempat terpisah tepatnya di Polimak, Kota Jayapura, wartawan Papua Pos, Tumbur Gultom ditanyai ratusan massa terkait identitasnya. Ketika dia menjawab sebagai wartawan Papua Pos, massa tidak percaya dan mengambil balok lalu mengejar korban. Gultom berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di salah satu rumah warga.

Kasus kelima, menimpa tiga wartawan yang ada di Kabupaten Jayapura yakni Yance (Radio Kenambai Umbai), Putu (KBR 68 H Jakarta) dan Suparti (Cenderawasih Pos). Ketiganya diintimidasi secera verbal dan dikejar oleh oknum massa aksi KNPB, 20 Maret 2012.   

Kasus keenam, dialami wartawan TV One, Josrul Sattuan. Korban dipukul Orang Tak Dikenal (OTK) saat sedang mengambil gambar situasi Kota Jayapura pasca serangkaian kasus kekerasan dan teror penembakan di wilayah Kota Jayapura. Kejadian pemukulan itu terjadi di wilayah Lingkaran Abepura, Jayapura, Kamis malam (7/6).

Kasus ketujuh, dialami wartawan Metro TV yang ada di Manokwari, Papua Barat, Abdul Muin, Senin (11/6/2012). Pelaku adalah anggota Penyidik Dinas Perikanan Papua Barat, Zulkifli yang mengintimidasi korban dengan pistol Air Soft Gun.

Kasus kedelapan, terjadi di Timika pada 20 September 2012. Korban adalah Muhammad Yamin (Kontributor RCTI), Simson Sambuari (Kotributor Metro TV), Husyen Opa (Salam Papua-Kotributor foto Antara), dan David Lalang (Salam Papua). Pelaku adalah oknum petugas Syabandar Pelabuhan Pamako Timika. Pelaku mengintimidasi dengan cara melarang para wartawan ini untuk mengabadikan momen di sekitar pelabuhan Pamako.

Kasus kesembilan, menimpa Oktovianus Pogau wartawan suarapapua.com dan stringer The Jakarta Globe. Kasus ini terjadi di Manokwari, Papua Barat, 22 Oktober 2012. Okto dipikul oleh oknum polisi berseragam dan juga berbaju preman saat bentrok polisi dengan aktivis KNPB di Manokwari. Korban dianggap sebagai bagian dari massa yang berdemo, meski korban sudah menunjukkan identitas wartawan.

Kasus kesepuluh, dialami Sayied Syech Boften, wartawan Papua Barat Pos, 1 November 2012. Pelaku diidentifikasi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Hendrik G Wairara. Korban diancam, diintimidasi. Pelaku juga menfitnah profesi wartawan via telepon. Korban diintimidasi agar menghentikan pemberitaan kasus dugaan  korupsi proyek pengadaan genset, perluasan jaringan listrik, pengadaan BBM dan pemeliharaan mesin di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Di hari yang sama ajudan Ketua DPRD ini megamuk di kantor Redaksi Papua Barat Pos.

Kasus ke-11 terjadi 8 November 2012. Korban adalah Esau Miram, wartawan Cenderawasih Pos. Pelaku oknum TNI XVII Cenderawasih. Intimidasi yang dilakukan pelaku terhadap korban saat akan meliput acara ramah tamah Pangdam XVII Cenderawasih bersama seluruh kepala daerah se-Papua di aula Tony Rompis dengan menyebut korban teroris saat akan melapor dan izin untuk meliput. Padahal Esau sudah memperlihatkan ID Card wartawan.

Kasus terakhir terjadi pada 1 Desember 2012. Korban adalah wartawan tabloidjubi.com, Benny Mawel. Korban diintrogasi oleh oknum anggota Polisi  dari Polda Papua di sekitar Lingkaran Abepura saat meliput puluhan massa demo membawa spanduk dan berjalan kaki dari Abepura menuju Waena. Benny mengaku, sudah menunjukkan identitas wartawan, namun oknum polisi berjumlah sekitar 10 orang itu tetap mengatakan dia bukan jurnalis. Saat menuju bengkel mengecek motornya yang sedang diperbaiki, oknum polisi itu membuntuti Benny dan menanyakan kepada warga sekitar bengkel tentang keberadaan Benny.

Penulis: SP/ Robert Isidorus/ Wisnu Cipto
Bandingkan dengan berita di tabloidjubi.com yang berjudul 2012, 12 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Terjadi di Papua  Thursday, December 27th, 2012 | 18:02:14

kekerasan 1Jayapura (27/12) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura mencatat sepanjang tahun 2012 ini, ada 12 kasus kekerasan atau intimidasi terhadap wartawan di Papua dan Papua Barat. Jumlah ini mengalami peningkatan siginifikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 lalu hanya ada tujuh kasus.

“Ditahun 2011, AJI hanya mencatat tujuh kasus. Sementara ditahun 2012 ada 12 kasus meski tingkat kekerasannya lebih tinggi dari tahun lalu, dimana adanya upayah pembunuhan terhadap jurnalis di Papua dan Papua Barat. Sepanjang tahun 2012 kekerasan terhadap wartawan lebih banyak dilakukan polisi. Empat kasus dilakukan polisi, tiga kasus oleh masayarakt sipil dimana tiga diantaranya dilakukan secara berkelompok, satu kasus TNI dan tiga kasus dilakukan pejabat publik,” kata Ketua AJI Biro Kota Jayapura, Victor Mambor saat memberikan keterangan pers, Kamis (27/12).

Adapun 12 kasus kekerasan atau intimidasi yang menipa wartawan di Papua dan Papua Barat yakni, menghalang-halangi wartawan meliput sidang Forkurus Yoboisembut Cs di Pangadilan Negeri Klas IA Jayapura, Kota Jayapura, Papua, 8 Februari 2012 lalu. Intimidasi fisik, penarikan serta penggeledahan kepad wartawan saat memasuki are sidang. Pelaku diidentivikasi sebagai anggota Polres Kota Jayapura, berinisial AKP KK. Korban adalah Katarina Litha (Radio KBR 68 H Jakarta, Robert Vanwi (Suara Pembaharuan Jakarta), Jorsul Sattuan (TV One), Irfan (Bintang Papua) dan Cunding Levi (Tempo).

kekerasan 2 Kasus kedua, dialami wartawan Cahaya Papua, Wartawan Radang Sorong dan wartawan Media Papua Paskalis, sepanjang Februari-MEI 2012 di Papua Barat. Pelaku adalah oknum Polres Manokwari yang Menghalangi pemberitaan terkait aspirasi tuntutan dialog dan referendum di Papua. Ketiga wartawan lokal di Papua Barat itu mengaku, ditekan saat menulis berita kritis tentang politik, hukum dan pelanggaran HAM serta tahanan politik. Salah satunya wartawan Cahaya Papua di Monokwari, mengatakan kepadanya bahwa keredaksian menginstruksikan agar pemberitaan kritis terkait politik, hukum dan pelanggaran HAM serta tahanan politik dan pemberitaan kritis lainnya sebaiknya dibatasi atau tidak usah diliput.

Kasus ketiga, terjadi di Abepura, Kota Jayapura, 20 Maret 2012. Korban adalah Josrul Sattuan (TV One), Marcel (Media Indonesia), Irfan (Bintang Papua) dan Andi Iriani (Radio KBR 68 H Jakarta). Pelaku diidentifikasi oknum mass aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dimana massa melempari sejumlah jurnalis yang sedang meliput aksi massa KNPB di Kantor Pos Abepura. Ditempat terpisah tepatnya di Polimak, Kota Jayapura, wartawan Papua Pos, Tumbur Gultom ditanyai ratusan massa terkait identitasnya. Ketika dia menjawab sebagai wartawan Papua Pos, massa tidak percaya dan mengambil balok lalu mengejar korban. Gultom berhasil melarikan diri dengan bersembunyi disalah satu rumah warga.

kekerasan 3Kasus kelima, menimpa tiga wartawan yang ada di Kabupaten Jayapura yakni Yance (Radio Kenambai Umbai), Putu (KBR 68 H Jakarta) dan Suparti (Cenderawasih Pos). Ketiganya diintimidasi secera verbal dikejar oleh oknum massa aksi KNPB, 20 Maret 2012.

Kasus keenam, dialami wartawan TV One, Josrul Sattuan. Korban dipukul Orang Tak Dikenal (OTK) saat sedang mengambil gambar siatuasi Kota Jayapura pasca serangkaian kasus kekerasan dan teror penembakan di wilayah Kota Jayapura. Kejadian pemukulan itu terjadi di wilayah Lingkaran Abepura, Jayapura, Kamis malam (7/6/2012).

Kasus ketujuh, dialami wartawan Metro TV yang ada di Manokwari, Papua Barat, Abdul Muin, Senin (11/6/2012). Pelaku adalah anggota Penyidik Dinas Perikanan Papua Barat, Zulkifli yang mengintimidasi korban dengan pistol Air Soft Gun. Kepada tabloidjubi.com, korban mengatakan kejadian tersebut bermula saat anggota Penyidik Dinas Perikanan Papua Barat, Zulkifli mengirim pesan singkat kepadanya, Jumat malam (8/6/2012) sekitar pukul 22.00 WIT. Isi pesan singkat itu meminta Abdul Muin meliput dan wartawan lainnya meliput kasus pengeboman ikan yang sedang diproses dan pelaku sudah ditahan di Lapas Manokwari.

kekerasan 4Kasus kedelapan, terjadi di Timika pada 20 September 2012. Korban adalah Muhammad Yamin (Kontributor RCTI), Simson Sambuari (Kotributor Metro TV), Husyen Opa (Salam Papua-Kotributor foto Antara), dan David Lalang (Salam Papua). Pelaku adalah oknum petugas Syabandar Pelabuhan Pamako Timika. Pelaku mengintimidasi dengan cara melarang para wartawan ini untuk mengabadikan momen di sekitar pelabuhan Pamako.

Kasus kesembilan, menimpa Oktovianus Pogau wartawan suarapapua.com dan stringer the Jakarta Globe. Kasus ini terjadi di Manokwari, Papua Barat, 22 Oktober 2012. Okto dipikul oleh oknum polisi berseragam dan juga berbaju preman saat bentrok polisi dengan aktivis KNPB di Manokwari. Korban dianggap sebagai bagian dari massa yang berdemo, meski korban sudah menunjukkan identitas wartawan.

Kasus kesepuluh, dialami Sayied Syech Boften, wartawan Papua Barat Pos, 1 November 2012. Pelaku diidentifikasi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Hendrik G Wairara. Korban diancam, diintimidasi. Pelaku juga menfitnah profesi wartawan via telepon. Korban diintimidasi agar menghentikan pemberitaan kasus dugaan  korupsi proyek pengadaan genset, perluasan jaringan listrik, pengadaan BBM dan pemeliharaan mesin di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Dihari yang sama ajudan Ketua DPRD ini megamuk di kantor Redaksi Papua Barat Pos.

Kasus ke-11 terjadi 8 November 2012. Korban adalah Esau Miram, wartawan Cenderawasih Pos. Pelaku oknum TNI XVII Cenderawasih. Intimidasi yang dilakukan pelaku terhadap korban saat akan meliput acara ramah tamah Pangdam XVII Cenderawasih bersama seluruh kepala daerah se-Papua di aula Tony Rompis dengan menyebut korban teroris saat akan melapor dan izin untuk meliput. Padahal Esau sudah memperlihatkan ID Card wartawan.

Kasus terakhir terjadi pada 1 Desember 2012. Korban adalah wartawan tabloidjubi.com, Benny Mawel. Korban diintrogasi oleh oknum anggota Polisi  dari Polda Papua disekitar Lingkaran Abepura saat meliput puluhan massa demo membawa spanduk dan berjalan kaki dari Abepura menuju Waena. Benny mengaku, sudah menunjukkan identitas wartawan, namun oknum polisi berjumlah sekitar 10 orang itu tetap mengatakan dia bukan jurnalis. Saat menuju bengkel mengecek motornya yang sedang diperbaiki, oknum polisi itu membuntuti Benny dan menanyakan kepada warga sekitar bengkel tentang keberadaan Benny.

Victor Mambor menambahkan, AJI Jayapura mencatat dua kasus yakni penembakan pesawat Twin Otter milik maskapai Trigana Air oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Minggu (8/4) yang menewaskan Leiron Kogoya dimana awalnya disebut sebagai wartawan Papua Post Nabire serta penangkapan dan pendeportasian warga negara Cekoslovakia, Petr Zamecnik yang mengaku sebagai jurnalis finecentrum.com, 9 Februari lalu terdapat inkonsistensi informasi mengenai status korban. Baik status korban sebagai jurnalis atau bukan. Serta status korban sedang menjalankan tugas jurnalistik atau tidak.

“Untuk kasus Leiron Kogoya saat AJI mengkonfirmasi ke Pimpinan Redaksi Papua Post Nabire, Suroso disebutkan Leiron tidak sedang menjalakan tugas jurnalistik saat kejadian itu. Tapi Leiron ke Mulia untuk urusan pribadi. Suroso juga mengkonformasi jika korban tidak tercatat sebagai jurnalis Papua Post Nabire. Sementara mengenai kasus Petr Zamecnik saat AJI konformasi ke pihak kepolisian, disebutkan Petr Zamecnik tidak dapat menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. AJI Jayapura juga meminta konfirmasi ke pihak finecentrum.com mengenai status Petr namun hingga kini belum mendapat jawaban. Dalam situs finecentrum.com Petr Zamecnik tercatat sebagai seorang editor di beberapa situs analisa keuangan Cekoslovakia. Situs tersebut antara lain Investujeme.cz, Hypoindex.cz dan CeskeReformy.com,” tutup Victor Mambor. (Jubi/Arjuna)

Dua Berita ini juga nyaris tanpa perbedaan sedikitpun. Hanya berbeda pada judul artikel, awal artikel dan akhir artikel serta beberapa kata yang diganti. Beberapa kesalahan penulisan huruf dan kata juga masih terlihat sama.

Catatatan : melalui email dan twitter, tabloidjubi.com telah menanyakan mengenai artikel yang dijiplak (plagiasi) ini kepada pihak Suara Pembaruan, namun belum ada tanggapan dari pihak Suara Pembaruan.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s