Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus


Salam,
Terlalu sering kita melihat laporan media massa lokal maupun nasional tentang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun laporan-laporan tersebut hanya berkisar pada total angka dana Otsus, tanpa menggali “bagian dalam” dana Otsus tersebut. Seperti penerimaan setiap tahun, dana tambahan infrastruktur, dasar hukum alokasi dana Otsus, Mekanisme penyaluran dan hal lainnya yang semestinya tidak dilewatkan dalam pemberitaan tentang Dana Otsus.

Mungkin posting ini, yang saya kumpulkan dari beberapa dokumen BPK dan Kementrian Keuangan RI bisa sedikit membantu kita, kalangan jurnalis dalam memberitakan dana Otsus.

otsusDalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak Tahun 2002 untuk pelaksanaan otonomi khusus. Sejak tahun anggaran 2006, Pemerintah juga telah mengalokasikan dana tambahan sesuai usulan Provinsi untuk kegiatan yang terutama
ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, kebijakan pembagian dana dalam rangka otonomi khusus adalah sebagai berikut:
1) Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
2) Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi. Dana ini terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dimaksudkan agar sekurangkurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Penyaluran dana otonomi khusus TA 2002-2008 untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah
Provinsi Papua. Mulai Tahun 2009, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana otonomi khusus yang bersumber dari APBN dengan alokasi 2% DAU Nasional disalurkan dengan mekanisme sebagai berikut.

1) Menteri Keuangan menetapkan besaran alokasi dana otonomi khusus setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional.
2) Berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan tersebut, Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat menyampaikan pengajuan pencairan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan rencana penggunaan dalam satu tahun anggaran.
3) Berdasarkan surat permintaan Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat, Menteri Keuangan mencairkan secara bertahap dana otonomi khusus ke rekening kas umum daerah (RKUD). Untuk tahap kedua dan seterusnya, pencairan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri berupa persetujuan atau penundaan penyaluran apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
4) Penyaluran dana otonomi khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan atas dasar nota kesepakatan antara gubernur dan bupati/walikota. Pencairan dana otonomi khusus dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota diatur dalam peraturan gubernur menyesuaikan dengan pencairan dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat.

Dana dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus disalurkan dengan mekanisme sebagai berikut:
(1) Dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
(2) Dana tambahan infrastruktur disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pemindahbukuan ke RKUD.

Sesuai data dari kementrian keuangan, dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2002-2010 sebesar 28.842.036.297.420.

Penerimaan Khusus dalam rangka otonomi khusus, diterima melalui transfer antar rekening ke rekening a.n. Dana Otsus Provinsi Papua di Bank Papua dengan nomor
rekening 21.10.02.009999.

Papua Barat

Sejak tahun 2009, Papua Barat mendapatkan alokasi Dana Otsus secara terpisah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010,
dana otonomi khusus dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
1) Setara 2% dari plafon DAU Nasional atau sebesar Rp3.849.806.840.000,00 yang dibagi dengan proporsi 70% atau sebesar Rp2.694.864.788.000,00 untuk Provinsi
Papua dan 30% atau sebesar Rp1.154.942.052.000,00 untuk Provinsi Papua Barat.
2) Alokasi dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan sebesar Rp1.400.000.000.000,00 dengan alokasi sebesar Rp800.000.000.000,00 untuk Provinsi Papua dan sebesar Rp600.000.000.000,00 untuk Provinsi Papua Barat.

Sumber :

1. Lingkup Pemeriksaan Atas Dana Otonomi Khusus yang Dilakukan pada Semester II Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 (LHP BPK 2011 , Kementrian Keuangan)
2. Lingkup Pemeriksaan Terkait Dana Otonomi Khusus yang Telah Dilakukan Untuk Tahun Anggaran 2002 s.d. 2009 yang Dalam Proses Pemantauan Tindak Lanjut (LHP BPK 2011, Kementrian Keuangan)
3. Daftar Entitas yang Diperiksa Sejak Tahun Anggaran 2002 S.D. 2010 (LHP BPK, Kementrian Keuangan)
4. Pembandingan Antara Realisasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus dengan Realisasi Penerimaan Secara Keseluruhan (2002 s.d. 2010) (LHP BPK 2011, Kementrian Keuangan)
5. Perbandingan Antara Jumlah Keseluruhan Penerimaan Kabupaten/Kota (APBD) dengan Dana Otonomi Khusus yang Diterima (Tahun 2007 s.d. 2009) pada 19 5. Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat (LHP BPK 2011, Kementrian Keuangan)
6. Rincian Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi (pada 15 Pemerintah Daerah Sampling di Provinsi Papua Tahun 2007 s.d 2009) (LHP BPK 2011, Kementrian Keuangan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s