Tanah Papua ; Dari Dolar Sampai Euro


tabloidjubi.com JUBI – Persengketaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda sejak pertemuan Meja Bundar 1949 hingga persoalan Papua masuk ke PBB dan melahrkan suatu lembaga UNTEA ataui United Nations Temporary Executive Authority and The United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian). UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat , sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York.

Ada pun tugas tugas pokok yang dilakukan UNTEA di Provinsi Irian Barat adalah,
1. Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda
2.Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertenti
3. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
Akibat dari perse;isihan antara Belanda dan Indonesia maka kedua negara ini wajib memberikan sejumlah dana bagi pembangunan dan kemajuan di tanah Papua wilayah sengketa Irian Barat. Dana ini hanya diberikan pemerintah Belanda sebesar US 30 juta yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank(ADB).
“ Sengketa antara Indonesia dan Belanda ini menyebabkan kedua negara ini harus menyetor dana sebesar 30 juta US dollar yang kemudian disalurkan melalui Asia Development Banc (ADB) untuk pembanguan di tanah Papua selama dua puluh lima tahun berjalan,”ujar Leon V Wayoi kepada Jubi dikediamannya di Jayapura belum lama ini.
Melalui bantuan dana sebesar puluhan juta dolar ini lanjut Wayoi tanah Papua terus membenahi ketertinggalannya di bidang infrastruktur baik melalui Fund West Irian (Fundwi) untuk pengembangan ekonomi. yang dikerjakan oleh the Irian Jaya Joint Development Foundationt (IJJDF). Kegiatan Fundwi di tanah Papua berakhir 1969 setelah pelaksanaan Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat.
Dibalik sengketa kedua negara ini menyimpan beberapa peluang antara lain bantuan yang diberikan bagi kemajuan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Seharusnya bantuan membuahkan kemandirian dan bukan memberikan ketergantungan baru.
Keterlibatan IJJDF dalam peningkatan sektor perekonomian masyarakat Papua melalui peternakan sapi dan perkebunan coklat mengalami perkembangan yang begitu pesat. “IJJDF sebenarnya bukan bangkrut tetapi dana sebesar 30 juta US dolar itu sudah habis digunakan selama dua puluh lima tahun hingga terpaksa harus dilikuidasi,”tegas Wayoi seraya menambahkan pemberhentian dana IJJDF melalui Departemen Keuangan RI karena memang dana ADB sudah habis terpakai.
Persoalannya adalah aset aset sisa IJJDF banyak diklaim oleh eks karyawannya sebagai tuntutan balas jasa. Coba tengok sisa sisa bangunan kantor di jantung Kota Jayapura sudah menjadi aset Pemprov Papua atau kepemilikan pribadi
Namun yang jelas kehadiran IJJDF selama beberapa dekade telah meninggalkan warisan dalam bentuk teknologi pertanian mau pun investasi pengetahuan bagi masyarakat asli Papua. Salah satu keberhasilan IJJDF adalah di wilayah Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, projek dari Irian Jaya Joint Development Foundation Program (IJJDF) memasukan jenis-jenis bibit coklat tetapi hanya bertahan selama beberapa tahun saja.
Buah coklat bantuan IJJDF ini kualitasnya cukup bagus tetapi hanya sampai lima kali panen saja kalau sudah memasuki tahun ke enam produksinya menurun secara drastis sehingga harus dilakukan peremajaan. Data Irian Jaya Development Foundation 1969-1994 menyebut saat itu di Genyem ibukota Distrik Nimboran terdapat 493 nasabah dengan total kredit sebesar Rp 150.572.000 terutama untuk coklat dan sapi.
Namun kegiatan IJJDF sudah berakhir sekitar akhir tahun 1990an dan kini bekas-bekas bangunan pengering dan penjemuran biji coklat sudah hancur serta tidak terurus lagi.

Era Baru, Donor Baru
Pada tanggal 27 September 2007 Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan sebuah pertemuan antar lembaga-lembaga internasional dengan pemerintah Provinsi Papua. Pertemuan yang disebut Donor Meeting ini dihadiri sekitar 37 wakil Lembaga Internasional yang memiliki atau akan melakukan implementasi program di Papua. Diantaranya Bo Asplund UN Resident Coordinator, Andrew Steer-Country Director WB, Richard Manning- TL SOfEI dan Shantanu Mitra-Head of DFID, dan beberapa nama penting lainnya. Beberapa lembaga internasional yang hadir termasuk: Bank Dunia, DFID, UNDP, SOfEI, AusAID, Australian Embassy, USAID, Canadian Embassy, ADB, UNICEF, Netherlands Embassy, EU Commission, Norwegian Embassy, DSF, ILO, UNAIDS, UNFPA, BP dan PT. Freeport. Selain wakil dari Lembaga Internasional, meeting ini dihadiri oleh Ketua DPRP, Jhon Ibo, MM dan beberapa anggota MRP, lembaga agama, lembaga adat, Kadin Papua, Polda, Kodam dan seluruh Kepala Dinas Provinsi Papua. Bulan Februari 2008, pertemuan serupa juga dilakukan di Jayapura.
Meski demikian, tidak semua lembaga Internasional yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa disebut lembaga donor, sebab beberapa lembaga internasional tersebut juga melakukan implementasi program secara langsung dan mengajukan proposal program kepada lembaga-lembaga donor. Juga beberapa lembaga yang hadir bisa disebut sebagai broker donor karena menjadi perpanjangan tangan lembaga donor dalam mendistribusikan grant yang dimiliki lembaga donor.
Dalam Donor Meeting tersebut, Gubernur Papua menyampaikan tiga hal pokok dari strategi pembangunan Provinsi Papua, yakni : Growth Centered Development, People Centered Development serta Sustainable Development. Dan untuk mewujudkan strategi tersebut dibuatlah rencana-rencana tindakan nyata suatu program yang antara lain Budget and Bureaucracy Reform, Strategic Plan for Kampung Development, Strategic Plan for Infrastructure and Investment, dan lain-lain, dimana program-program yang lain sudah masuk dalam tiga kelompok tersebut di atas.
Andrew Steer dari World Bank dalam pertemuan tersebut mengingatkan pentingnya…… belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan di waktu yang lalu. Ia juga menekankan perlunya menentukan focus kegiatan dan mekanisme dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan dukungan pengembangan kapasitas staf pemerintahan provinsi.
Agar proses pembangunan dalam kerangka strategi pembangunan tersebut bisa berjalan baik, Dewan Adat Papua mengungkapkan perlunya mengurangi stigma politik yang selalu diarahkan kepada dewan Adat. Hal ini menghambat proses partispasi masyarakat dalam pembangunan, perlunya mendorong proses equity participation” dalam proses dan pemanfaatan sumber daya alam, perlunya strategi dan proses pemberdayaan masyarakat serta mendorong konsep pengembangan ekonomi yang berbasis masyarakat.
Booklet Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Donor yang diterbitkan oleh UNDP Papua dan Bappeda Provinsi Papua edisi tahun 2006 dan 2007 menunjukkan sejak tahun 2000, telah ratusan milyaran rupiah yang dikucurkan oleh lembaga-lembaga internasional untuk mendukung proses pembangunan di Papua. Terutama pada sektor pelayanan publik. Data booklet tersebut belum termasuk dana-dana lembaga donor yang dikucurkan langsung kepada Organisasi Masyarakat Sipil seperti LSM dan organisasi Agama.
Dari tahun ke tahun, dari dollar ke euro, tentunya kita menginginkan perubahan yang juga setara dengan kucuran dollar dan euro di Tanah Papua ini. (Dominggus A. Mampioper/Victor Mambor)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s