Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua ; “Nilai Dasar Yang Mati dalam Sebuah Undang-Undang”


00022.jpgJUBI – Tanggal 9 Agustus sejak tahun 1994 telah diperingati sebagai hari bangsa pribumi oleh lebih dari 370 juta masyarakat pribumi yang hidup di 70 negara diseluruh dunia. Peringatan ini menjadi bagian dari upaya badan dunia untuk mempromosikan perlindungan hak-hak azasi manusia terhadap masyarakat pribumi.
Di Indonesia, yang memiliki komunitas masyarakat pribumi dihampir setiap wilayahnya, ternyata tidak terlalu antusias dalam merayakan hari bangsa-bangsa pribumi ini. Terutama di Papua yang saat ini tengah menjalankan Otonomi Khusus, yang memberikan banyak peluang untuk keterlibatan masyarakat pribumi (orang asli) Papua dalam menentukan kebijakan pembangunan di Papua, tidak terlihat sama sekali pengakuan terhadap keberadaan orang asli Papua melalui sebuah kegiatan perayaan terhadap hari bangsa-bangsa pribumi ini. Bahkan, kantor perwakilan ILO yang ada di Papua yang melahirkan konvensi-konvensi tentang masyarakat adat dan bangsa pribumipun tidak membuat sebuah kegiatan untuk memperingati hari bangsa pribumi tersebut. Hal ini mungkin saja, karena Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi ILO 107 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenous and Tribal Populations Convention), 1957 atau Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Indigenousand Tribal Peoples Convention), 1989.
Terlepas dari sudah atau belumnya kedua konvensi tersebut diratifikasi, menurut Sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, peringatan hari pribumi ini tidak terlihat ramai diperingati karena kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban bangsa pribumi.
“Rendahnya kepedulian terhadap perayaan hari bangsa pribumi karena belum dipandangnya hari peringatan bangsa-bangsa Pribumi, tanggal 9 Agustus sebagai perayaan yang penting bagi masyarakat asli. Bahkan kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hari yang seharusnya menjadi bagian kebangkitan semua masyarakat pribumi.” jelas Leo Imbiri beberapa waktu lalu dalam siaran pers Dewan Adat Papua.
Kedua Konvensi ILO tersebut memberikan standar minimal bagi hak sipil, politik, sosial, ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Selain kedua konvensi ILO di atas, instrumen hukum internasional lain yang sedikit menyinggung tentang hak-hak masyarakat asli adalah Convention on Biodiversity 1992. Pada beberapa bagian, Konvensi Biodiversity ini menekankan perlunya pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan teknik-teknik tradisional untuk melestarikan keragaman hayati.
Konvensi ILO nomor 107 yang disahkan pada 1957 dan menjadi instrument internasional pertama dan yang secara lengkap menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat. Meski secara prinsip konvensi 169 hanyalah sebuah revisi dari konvensi 107, namun konvensi 169 ini menggunakan pendekatan penghormatan kepada budaya dan institusi-institusi masyarakat adat.
Konvensi ini menganggap hak-hak mereka tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat luas di negara mereka tinggal. Bangsa pribumi dan Masyarakat Adat dapat membentuk institusinya sendiri dan menentukan tahapan pembangunan yang mereka inginkan. Konvensi ini juga menghimbau para pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam mengambil kebijakan dan melakukan tindakan berdampak langsung kepada masyarakat adat. Yang paling penting adalah memberikan kepada masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan atau program yang terkait dengan mereka. Pengakuan terhadap bangsa pribumi dan masyarakat adat ini semakin dipertegas dalam sidang resolusi PBB tanggal 23 Desember tahun 1994 yang menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai hari internasional untuk bangsa Pribumi.
Namun meski telah lebih dari 10 tahun instrument-instrumen internasional mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat ini diberlakukan, sebagian besar masyarakat adat di berbagai belahan dunia ini belum mengetahuinya. Khususnya masyarakat adat di Papua, yang sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sesungguhnya telah mengakomodir hak-hak orang asli Papua dari konvensi-konvensi tersebut.
Kepala Suku Besar Awyu, Daniel Nataniel Samma, bahkan mengakui bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang hari bangsa pribumi ini. Apalagi tentang konvensi ILO 107 dan 169 yang memberikan peluang besar bagi masyarakat Awyu untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bagian selatan tanah Papua.
“Saya yakin bahwa seperti saya, banyak masyarakat adat Papua yang tidak tahu bahwa tanggal 9 Agustus adalah hari bangsa-bangsa pribumi. Seandainya saya tahu, saya akan menghimpun masyarakat adat untuk memperingatinya. Saya harus tahu tentang konvensi ILO tersebut. Saya rasa harus ada sosialisasi mengenai konvensi ILO tersebut dan bukan hanya pada pemerintah melainkan harus sampai pada masyarakat adat tersebut.” terang kepala suku besar Auwyu ini.
Sedangkan Kepala Suku Malind Maklew, Alberth Onoka Gebze Moyuend, mengakui bahwa dirinya tahu mengenai hari bangsa pribumi yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Meski secara umum masyarakat adat Malind belum banyak yang tahu namun mereka merayakan hari tersebut dengan mengadakan misa bersama yang dihadiri 100 lebih orang di Gereja Kelapa Lima pada tanggal tersebut disertai dengan pembagian brosur-brosur. Ia juga mengetahui tentang kedua konvensi ILO tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat adat tersebut.
“Saya tahu tentang kedua konvensi ILO tersebut. Juga bahwa dalam memperjuangkan hak-hak dasar ada berbagai badan yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan masyarakat minoritas. Di PBB ada sebuah komisi yang memperjuangkan hak-hak minoritas, karena semakin lama masyarakat pribumi semakin kurang. Sebagai contoh, buruknya kesehatan gizi bagi ibu dan anak sehingga tingkat kematian ibu dan anak tinggi, HIV/AIDS di Merauke cukup tinggi.” ujar Kepala Suku Malind Maklew ini.
Perjuangan yang dilakukan oleh suku Malin Maklew sendiri, berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat menurut Alberth Onoka Gebze Moyuend adalah mendorong pemerintah agar membuat perda-perda atau payung hukum terhadap hak-hak dasar masyarakat adat itu sendiri. Menurutnya ada sekitar 300 Perda yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Merauke namun belum terlihat adanya salah satu pasal yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Padahal banyak sekali konflik-konflik baik vertikal maupun horizontal di tengah masyarakat. Misalnya masalah tanah, hal ini malah tidak dibuat perdanya oleh pemerintah sehingga dirasa kurang bijak.
“Perjuangan kami adalah bagaimana membentuk sebuah sikap penyelamatan terhadap orang Papua yang minoritas dalam hak-haknya. Ada dasar hukum yang menyatakan bahwa semua hukum berdasarkan hukum adat tetapi semua itu hanya cerita dan perilaku hukum itu sendiri selalu mengkondisikan masyarakat sebagai pihak yang selalu kalah dalam mempertahankan hak-haknya.” jelas Alberth Onoka Gebze Moyuend.
Kepala suku yang dikenal sangat kritis ini juga beranggapan bahwa selama ini pemerintah tidak memperhatikan hak-hak asli orang Papua. Pemerintah memang “berteriak” tentang kesejahteraan orang asli Papua, namun orang asli Papua yang seperti apa dan bagaimana membangunnya yang tidak pernah diperjelas. Mentalitas orang Papua sekarang semakin jauh dari nilai-nilai ritual yang sebenarnya membangun dan menyadarkan mereka agar berjuang untuk hidup. Pergeseran budaya terjadi, persaingan hidup semakin hebat tetapi masyarakat adat tidak dilatih untuk bersaing.
Efer Rumansara (84) dan Semuel Sawias (45), dua tokoh masyarakat Biak dari Kampung Woniki Bosnik dan Sorendiweri sama-sama mengaku tidak banyak tahu tentang Hari Bangsa Pribumi dan
instrument-instrumen internasional mengenai hak bangsa pribumi dan masyarakat adat. “Jangan heran jika ada yang beranggapan telah terjadi semacam proses pembodohan kepada rakyat. Sehingga sudah saatnya LSM di Papua mensosialisasikan instrument-instrumen tentang hak-hak masyarakat adat ini kepada masyarakat dikampung-kampung sehingga masyarakat adat tahu apa yang sebenarnya jadi hak mereka yang harus diperjuangkan.” ujar Sawias. Keduanya berharap agar Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini mendampingi masyarakat bisa lebih aktif mensosialisasikan hak-hak orang asli Papua dan masyarakat adat.
Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi ILO yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pribumi, namun substansi yang ada dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua membuka peluang besar orang asli Papua dan Masyarakat Adat untuk terlibat secara aktif dalam proses-proses pembangunan di Tanah Papua. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bukan saja agar memprioritaskan orang asli Papua sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, tapi juga kepada pemerintah daerah agar secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam proses-proses pembangunan. Hanya saja, luas dan jenis hak-hak masyarakat asli yang lebih terperinci tampaknya harus dipersiapkan dan dituangkan dalam peraturan-peraturan yang melengkapi. Apa dan siapa orang asli Papua serta Masyarakat Adat Papua harus diperjelas dalam sebuah peraturan daerah khusus sehingga subjek dan objek peraturan-peraturan daerah berikutnya menjadi jelas. Untuk kepentingan itu, ada baiknya jika uraian tentang apa dan siapa orang asli (pribumi) Papua dan hak-hak masyarakat adat seperti yang tercantum dalam instrument internasional ini bisa menjadi acuan substantif. Dengan begitu, perlindungan hak-hak masyarakat asli tidak sekadar menjadi nilai dasar yang mati, melainkan benar-benar akan menjadi jaminan normatif bagi perlindungan masyarakat adat dan hak-hak mereka.*