Surat Eni Faleomavaega dan Donald Payne Kepada Sekjen PBB


Tulisan ini telah dimuat di Tabloid Jubi

Sesalkan Pembatasan Akses Dunia Internasional

JUBI – Dua anggota Kongres AS yang pernah melakukan kunjungan ke Indonesia, Rev Eny Faleomavaega dan Rev Donald Payne pada tanggal 14 Februari 2008 menuliskan surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-Moon mengenai situasi paska kunjungan mereka di Papua.

Berita yang dilansir Radio New Zealand International (http://www.rnzi.com) menyebutkan bahwa kedua anggota Kongres AS ini menyampaikan kepada Sekjen PBB jika situasi HAM di Papua mengalami kemunduran yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang Papua. Selain itu, keduanya juga menyebutkan telah terjadi pembatasan ruang terhadap wartawan, aktivis HAM dan diplomat internasional untuk mengakses informasi tentang Papua. Karena akses yang tidak terbuka ini, para wartawan, aktivis HAM dan Diplomat tersebut tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelanggaran HAM di Papua.

Dua anggota Kongres yang berasal dari Samoa dan New Jersey ini kembali mengingatkan jika pada tanggal 24 Juni 2004, 20 orang senator telah mendorong Sekjen PBB sebelumnya, Mr. Kofi Annan dan Majelis Umum PBB untuk mengangkat seorang Perwakilan Khusus PBB untuk Indonesia agar dapat memonitor dan melaporkan situasi di Papua. Keduanya juga menyinggung laporan pelapor khusus PBB bidang Pembela HAM, Mrs. Hina Jilani yang mengunjungi Papua pada tanggal 5-12 Juni tahun 2007 yang mencatat adanya “gangguan” dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM di Papua. Selain itu, Hina Jilani juga mencatat bahwa aparat keamanan di Papua lebih banyak yang dibebaskan daripada didakwa atau dihukum karena pelanggaran HAM dan korupsi.Juan mendez,pelapor khusus PBB untuk pencegahan Genocide pada tahun 2006 juga telah menjelaskan bahwa Papua merupakan salah satu wilayah yang populasi penduduk aslinya terancam punah.

Mengenai Otonomi Khusus yang selama ini dilaksanakan di Papua, kedua anggota Kongres AS ini menyampaikan kepada Sekjen PBB bahwa bahwa tidak ada jaminan dari Pemerintahan SBY akan mendengarkan keluhan dan pandangan orang Papua selama ini dan pelaksanaan UU. No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, aparat keamanan dan pemerintah pusat di Papua gagal menciptakan reformasi di Papua. Sehingga dapat dipahami jika Pimpinan Masyarakat Sipil dan orang asli Papua mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah Pusat.

Hingga saat ini, masyarakat Papua masih menunggu sebuah dialog yang dimediasi oleh masyarakat internasional antara pemerintah daerah Papua, Pimpinan Masyarakat Sipil dengan Pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan persoalan-persoalan penting di Papua seperti demilitarisasi dan transmigrasi yang terjadi di Papua selama ini. (Victor Mambor)