Pelapor Khusus PBB Mengenai Penyiksaan Mengakhiri Kunjungan Ke Indonesia


Tulisan ini telah dimuat di Tabloid Jubi

Pelapor Khusus diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk berkunjung pada tanggal 10 – 25 November 2007. Selain pertemuannya dengan pihak-pihak Pemerintah dan non-pemerintah di Jakarta, Pelapor Khusus mengunjungi lapas, rutan, fasilitas tahanan polisi dan militer serta panti rehabilitasi sosial di Jakarta, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Tujuan dari kunjungan Nowak ini mencakup 2 haI : untuk menilai situasi penyiksaan dan penganiayaan di Indonesia, dan untuk menawarkan bantuan kepada Pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan sistem administrasl peradilan, termasuk dalam sektor kepolisian dan penjara. Tak satupun negara di dunia Ini yang terhindar darl kejahatan penyiksaan dan penganiayaan. : Pelapor Khusus berpendapat bahwa, elemen utama untuk melawan masalah ini secara efektlf adalah setiap dan semua negara menyadari kenyataan ini dan menampilkan masalah ini ke permukaan.

Secara khusus, Pelapor Khusus jngin menyampaikan pengamatannya sebagai berikut:

Impunitas
Walaupun Pelapor Khusus telah diyakinkan oleh pemerintah bahwa proses pemasukan bentuk kejahatan penyiksaan dalam KUHP Indonesia saat ini sedang berjalan, beliau menyayangkan karena proses tersebut belum juga selesai, padahal banyak rekomendasi berkaitan dengan hal ini baik dari pengamat nasional maupun Internasional.
Pelapor Khusus menyayangkan bahwa di beberapa pertemuan, pejabat Pemerintah tidak dapat menyebutkan satu contoh kasus di mana pejabat pemerintah di suatu instansi dihukum oleh pengadilan kriminal karena melakukan penyiksaan atau perlakuan yang menyakitkan Berdasarkan apa yang diketahui oleh Pelapor Khusus, tidak ada pejabat pemerintah yang diduga melakukan penyiksaan telah dinyatakan bersalah padahal KOMNAS HAM dan pihak-plhak lainnya telah melakukan penyelidikan yang mengidentifikasi mereka yang diduga malakukan penyiksaan.

Perlindungan Hukum dan Institusional
Pelapor Khusus mengamati bahwa perlindungan hukum bagi para tahanan, khususnya di rutan, benar-benar tidak ada, yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dan standar internasional yang berlaku yang telah dianut oleh Indonesia. Salah satu keprihatinan khusus adalah panjangnya waktu penahan polisl yang diperbolehkan dalam hukum, sampai beberapa bulan dan selama dimana kebanyakan tahanan tidak memiliki atau dibatasi aksesnya ke pengadilan.
Lebih jauh lagi, Pelapor Khusus belum diberikan informasi mengenai mekanisme yang efektif dimana legalitas para tahanan dapat ditinjau oleh badan yang tldak berpihak atau dimana para tahanan dapat melaporkan keluhan mengenai perlakuan yang menyakitkan atau penyiksaan. Berdasarkan pengalamannya, mengingat mekanisme pemantauan semacam itu, memungkinkan pihak yang berwenang untuk melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan merupakan salah satu dari beberapa perangkat yang paling efektif untuk mencegah penyiksaan, maka Pelapor Khusus menyerukan agar National Human Rights Action Plan (2004-2009), yang diharapkan dapat diratifikasi tahun 2008, sebagai Optional Protocol dari UN Convention Against Torture, memasukan pembentukan mekanisme tersebut.

Penyiksaan dan perlakuan yang menyakitkan
`(a) Penahanan polisi
Menurut pendapat Pelapor Khusus, tahanan lebih rentan terhadap penganiayaan saat mereka berada dalam tahanan polisi daripada di penjara. Masalah penyiksaan oleh polisi telah menyebar cukup luas sehingga memerlukan perhatian secepatnya dari Pemerintah.
(b) Penjara dan tempat penahanan
Pelapor Khusus mencatat bahwa beliau menerima hanya sejumlah kecil dugaan adanya perlakuan yang menyakitkan dan hukuman badan baik di rutan maupun lapas. Patut dicatat bahwa di penjara dengan keamanan sangat maksimum di Lapas Pasir Putlh (Nusa Kambangan), tidak ada satu dugaan kekerasan apapun; di beberapa tempat lainnya, insiden kekerasan lebjh merupakan pengecualian daripada peraturan.
(c) Kondisi tempat penahanan
Kebanyakan penjara sangat luas, bersih dan terpelihara, dan di bawah kapasitas maksimum. Pelapor Khusus selanjutnya menyambut baik keterbukan yang relatif dari tempat-tempat penahanan (misalnya dibanyak tempat sanak saudara dan teman diperbolehkan berkunjung beberapa kali dalam satu minggu); memelihara hubungan dengan dunia luar adalah komponen utama kesuksesan rehabilitasi dan reintegrasi para tahanan, dan juga perlindungan potensial yang potensial untuk melawan perlakuan yang menyakitkan.
Keterbukaan ini khususnya terlihat di Papua, termasuk mereka yang dikenai kajahatan politik.
Beliau juga memuji system perlakuan terhadap remaja (usia 18 – 21) sebagai kategori terpisah dan mereka ditempatkan terpisah dari orang dewasa apabila memungkinkan. Praktek terbaik lainnya adalah fakta bahwa wanita hamil sering dilepas sementara dari tahanan untuk melahirkan, dan wanita dalam tahanan. polisi dan penjara bisa tetap bersama bayinya, dan diperbolehkan menjaga hubungan yang sangat dekat dengan anak-anak mereka yang lebih tua. Berkaitan dengan hal ini, Pelapor Khusus prihatin dengan peraturan bagi orang yang ditahan oleh Kementrian Sosial ternyata lebih keras. Beliau menerima informasi mengenai sebuah kasus dimana seorang ibu dimasukan dalam tempat penahanan tujuh hari setelah melahirkan, dan diperbolehkan menemui bayinya hanya seminggu sekali.
Namun demikian, walaupun di kebanyakan penjara para perawat dan kadang-kadang dokter menyediakan perawatan medis setiap hari, namun kasus serius umumnya tetap tidak ditangani apabila tahanan tidak mampu membayar, Pelapor Khusus menemukan beberapa tahanan yang rnembutuhkan pemeriksaan dan perawatan medis. Seperti yang dilaporkan kepada Pelapor Khusus bahwa HIV/AIDS merupakan masalah besar yang perlu ditangani dengan program terarah.

Pelapor Khusus menemukan fasilitas penahanan dan penjara memiliki “program orientasi” dimana tahanan baru “dikarantina” – seringkali selama beberapa hari di ruangan yang kecil, gelap dan kotor berdasarkan pengamatan di penjara di Wamena yang jelas bertentangan dengan standar intrnasional.
Umumnya kondisi lebih buruk terjadi di fasilitas penahanan polisi, dimana seringkali saluran udara terbatas tidak ada sinar matahari masuk dan tidak ada kemungkinan berolahraga; dengan banyaknya tahanan yang tinggal disana untuk beberapa bulan semakin memperburuk situasi.
Keprihatinan utama lainnya adalah tingginya angka kematian di tempat-tempat penahanan (misalnya, berdasarkan keterangan dari para petugas, di Cipinang ada 166 kematian tahun 2005, 159 tahun 2006, dan 107 sepanjang tahun 2007). Lebih jauh lagi, di salah satu kasus-bunuh diri ketika berada dalam tahanan polisl, Pelapor Khusus dapat memastlkan bahwa bertentangan dengan standar internasional, kasus ini tidak dilanjuti dengan penyelidikan melalui autopsi.
(d) Perempuan dan Anak-anak
Pelapor Khusus PBB sangat prihatin bahwa tanggung jawab krimlnal di Indonesia dimulal sejak umur delapan tahun, dan oleh karena itu anak-anak kecll dapat dimasukkan kedalam penjara, yang sering kali digabung dengan remaja dan orang dewasa. Lebih jauh lagi, dalam pengamatan Pelapor Khusus, anak-anak beresiko tinggi terhadap hukuman fisik dan perlakuan yang menyakitkan di tempat penahanan.
Dalam hal perempuan dalam tahanan, Pelapor Khusus memprihatinkan fakta bahwa di banyak kasus, tidak ada atau tidak cukup penjaga perempuan di tahanan polisi dan bahkan di penjara, sebagaimana persyaratan maksimum Internasional. Beliau juga prihatin atas penahanan… Pekerja Seks di panti rehabilitasi sosial selama sampai 6 bulan tanpa akses untuk bisa melihat kembali proses penahanan mereka, sekali lagi ini bertentangan dengan standard Internasional.

Rekomendasi
Meskipun beliau menyadari langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi masalah ini, Pelapor Khusus ingin memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan berikut agar dapat memenuhi kewajibannya sabagaimana tercantum dalam konstitusi Negara serta dalam hukum Internasional:

* Di tingkat teratas Pemerintahan, secara terbuka mengecam praktik penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparatur negara, serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek-praktek tersebut;
* Sebagai prioritas, rnenetapkan penyiksaan sebagai bentuk tindakan kriminal sejalan dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi menentang Penyiksaan, dan memberikan hukuman yang sesuai;
* Membentuk mekanisrne investigasi kriminal yang independen dan efektif terhadap mereka yang diduga merupakan pelaku penyiksaan dan membawa mereka ke pengadilan;
* Memperkenalkan mekanisme penanganan keluhan yang kerahasiannya terjamin dan mudah diakses di semua tempat penahanan, dan memastikan bahwa setiap keluhan akan ditindaklanjuti dengan investigasi yang independen dan bahwa pihak yang menyampaikan keluhan tidak akan menderita tindakan balasan dalam bentuk apapun;
* Mengurangi batas waktu untuk penahanan oleh polisi menjadi 48 jam, sesuai dengan standar internasjonal;
* Meningkatkan upaya perlindungan menentang penyiksaan dengan cara memperkenalkan habeas corpus yang efektif: dengan menyediakan akses ke pengadilan, pengacara dan pemeriksaan medis yang independen untuk semua orang yang berada dalam tahanan, baik berdasarkan KUHP rnaupun yang tidak; memastikan bahwa penahanan dalam panti-panti rehabilitasi sosial juga harus mendapatkan tinjauan dan segi hukum
* Memastikan otopsi independen dilakukan setiap kali terjadl kematian dalam tahanan;
* Mendukung Komnas HAM (dan Komnas Perempuan) menjadi aktor yang efektif dalam perlawanan terhadap penyiksaan, berkaitan dengan perannya dalam melakukan pemantauan dan dalam menangani Impunitas;
* Memastikan adanya pemisahan antara anak-anak dan orang dewasa, serta pemisahan antara tahanan yang masih menanti proses pengadilan dan yang telah diputus bersalah;
* Melarang hukuman badan/fisik;
* Membentuk mekarisme yang efektif guna menegakkan larangan atas kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; menaikkan batasan usia seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab secara kriminal sesuai dengan standar-standar Internasional;
* Mengaksesi Protokol pilihan dari Konvensi Menentang Penyiksaan; serta membentuk mekanisme nasional yang efektif untuk melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya ke semua tempat-tempat penahanan; dan
* Menghapuskan hukuman mati.

Pelapor Khusus PBB memahami bahwa implementasi sistem peradilan yang sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional akan memakan biaya. Oleh karena Itu, beliau meminta agar komunitas internasional mendukung perubahan-perubahan yang tercantum di atas.

Pelapor Khusus akan menyerahkan laporan tertulis yang komperehensif dengan pemaparan terinci atas temuan dan rekomendasi yang merupakan hasil kunjungannya kepada Dewan HAM PBB. (Victor Mambor)