Victor Mambor's Weblog

Kekerasan Polisi Terhadap Warga!

Victor Mambor — Sun, 06 Jun 2010 01:00:59 +0000

Sabtu (5/6/10), sekitar jam 19.30 WIT, saya mengendarai motor saya untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, perjalanan dari Waena ke Angkasa akan menjumpai kemacetan di beberapa titik ruas jalan Abepura hingga Kota Raja.
Padang Bulan, titik pertama kemacetan sudah saya lewati. Titik berikutnya adalah Lingkaran Abepura. Saat sampai di depan Koramil Abepura, kemacetan mulai terasa. Saat saya memperlambat laju motor saya, tiba-tiba sebuah motor bebek nyelonong dari sebelah kiri, tepat sekitar 5 meter di depan saya. Motor tersebut terhuyung-huyung. Pengendaranya mencoba menguasai motor yang dikendarai agar tak jatuh. Meski agak gelap, saya bisa lihat bahwa motor itu ditumpangi oleh 2 orang laki-laki Papua. Tampaknya dua orang laki-laki dari pegunungan. Keduanya tak menggunakan helm. Laki-laki yang dibonceng langsung melompat dari motor. Ia kemudian menuju sebuah Kijang Pick Up yang sedang keluar dari tempat parkir sebuah toko di samping Koramil. Pick Up inilah yang sepertinya membuat beberapa kendaraan harus berhenti. Rupanya, Kijang Pick Up ini yang menabrak motor tadi.
Si pengemudi Pick Up tampak terdiam saat laki-laki yang melompat dari motor tadi berbicara padanya. Saya tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya. Tapi sepertinya laki-laki pegunungan tersebut menumpahkan kekesalannya karena ditabrak oleh Pick Up tersebut. Temannya, yang mengendarai motor bebek tadi tampak menunggu di pinggir jalan, masih di atas motor yang dia kendarai. Mesin motor masih menyala.
Tiba-tiba, seorang polisi mendatangi laki-laki pegunungan yang sedang bicara dengan pengemudi Pick Up tersebut dari arah Lingkaran Abepura. Si polisi, sambil berteriak, mengayunkan tongkat yang dipegangnya pada laki-laki tersebut. Saya tak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh si polisi, tapi sepertinya laki-laki pegunungan tersebut tidak terima dengan perlakuan si polisi pada dirinya. Tiba-tiba saja keduanya terlibat pertengkaran dan tak lama kemudian keduanya terlibat perkelahian di tengah jalan raya. Sontak, orang-orang yang lalu lalang di jalan tersebut berhenti dan memperhatikan perkelahian tersebut. Saya masih tetap berada di atas motor saya. Saat keduanya terlibat perkelahian tersebut, laki-laki pegunungan satunya, yang mengendarai motor bebek yang tadi ditabrak oleh Pick Up langsung meninggalkan temannya yang sadang berkelahi dengan polisi.
Beberapa warga masyarakat yang menghentikan kendaraan mereka karena perkelahian antara polisi dan laki-laki pegunungan tersebut tiba-tiba berteriak, “Tangkap dia, tangkap dia!” sambil menunjuk-nunjuk laki-laki pegunungan tersebut. Mendengar teriakan tersebut, si laki-laki pegunungan sepertinya menduga bahwa ia akan menjadi korban amuk massa. Ia langsung mencoba keluar dari perkelahian untuk mencoba lari dari lokasi. Tapi si polisi terus mengayunkan tangannya ke arah laki-laki tersebut. Saat laki-laki pegunungan tersebut melihat celah untuk lari, beberapa laki-laki yang ada di lokasi tersebut mencoba mengejarnya. Saya sendiri harus meninggalkan lokasi tersebut karena kendaraan lainnya mulai melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya, saya tak tau apa yang terjadi pada laki-laki pegunungan tersebut.
Beginikah perilaku seorang Polisi? Walaupun saya melihat ada kesalahan pada kedua pengendara motor bebek tersebut karena tidak menggunakan helm, tapi apakah layak si polisi mengawali sebuah kekerasan di hadapan masyarakat? Ataukah kesalahan ada pada pengendara mobil Kijang Pick Up yang menabrak motor bebek tersebut? Ataukah ada kesalahan lain yang dibuat oleh kedua laki-laki pegunungan tersebut? Yang jelas, polisi tersebutlah yang mengawali perkelahian di hadapan warga dan memancing tindakan amuk massa. Jika begini cara polisi menangani masalah, tidak heran jika banyak orang Papua yang mati karena ulah polisi. Jika di tengah kota seperti Jayapura saja seorang polisi bisa bertindak seperti ini, bagaimana dengan di daerah pedalaman Papua? (VCM)

Seperti Inikah Perspektif Jurnalis Jakarta Tentang Papua?

Victor Mambor — Wed, 10 Feb 2010 00:10:27 +0000

Sampai sekarang saya masih tidak habis pikir, mengapa masih ada wartawan media nasional yang menanyakan hal seperti dalam wawancara The Jakarta Post ini kepada orang Papua. Pertanyaan dalam wawancara The Jakarta Post berjudul The integration is `valid and final’ ini adalah pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Jika bertanya pada yang pro, pasti jawabannya akan seperti HMS. Kalau bertanya pada yang kontra, pasti jawabannya akan berlawanan dengan jawaban HMS. Ini sebenarnya mempertontonkan perspektif wartawan Jakarta tentang Papua. Seharusnya, pertanyaan ini diberikan kepada rakyat Papua, bukan satu atau dua orang yang pro atau anti. Pepera bukan cuma soal nasib satu dua orang atau sekelompok orang Papua, tapi nasib jutaan orang asli Papua. Kalau mau jujur dan adil, The Jakarta Pos bisa membuat polling tentang masalah ini setelah membuat penelusuran terhadap peristiwa Pepera tersebut. Atau dalam pertanyaan wawancara dengan HMS ini, salah satu pertanyaannya adalah apakah HMS bisa membuktikan bahwa masyarakat Papua di wilayah pemerintahannya telah menganggap Pepera ini sudah valid dan final? Kalaupun mau dilihat dari sisi kapasitas, HMS tidak berada dalam kapasitas pelaku Pepera atau ahli hukum internasional atau hukum tatanegara atau seorang sejarawan. Mungkin seperti inilah perspektif media nasional terhadap persoalan Papua.

Akhirnya…., PBB Datang Juga! (Sebuah kisah tentang fasilitator Respek dan Masyarakat Dampingannya)

Victor Mambor — Mon, 08 Feb 2010 23:40:05 +0000

Ini sebuah cerita tentang fasilitator Respek dan masyarakat yang didampinginya. Bisa jadi ini adalah sebuah cerita MOB. Tapi seperti yang kita ketahui, sebuah folklor mungkin saja berasal dari sebuah peristiwa nyata. Yang jelas, cerita ini beredar dalam sebuah workshop fasilitator Respek tahun lalu.

Saat fasilitator Respek memperkenalkan dirinya kepada masyarakat kampung, seorang warga bertanya, “Anak siapa yang kirim ko datang kerja kemari ka?”
Karena para fasilitator Respek difasilitasi oleh UNDP yang berkantor di Papua, maka si fasilitator dengan bangganya menjawab, “UNDP.”
Bapak tadi bertanya, “UNDP itu apa ka?”
Fasilitatornya menjawab, “Itu lembaga PBB, bapak”
Si bapak sambil menepuk-nepuk pundak si fasilitator, berkata, “Akhirnya…., PBB datang juga!”

Silahkan terjemahkan sendiri bagaimana si fasilitator memandang pekerjaannya dan juga bagaimana si bapak memandang program yang menjadi tugas fasilitator kalau ceritanya seperti diatas.

My Videos

Victor Mambor — Tue, 19 Jan 2010 19:26:33 +0000

Pictures of COP 14 in Poznan, 2 – 12 December 2008

Victor Mambor — Tue, 19 Jan 2010 19:17:41 +0000

“Musim Gugur” di Langda dan Bomela

Victor Mambor — Thu, 14 Jan 2010 12:00:56 +0000

tabloidjubi.com JUBI – Nuansa krisis pangan yang belakangan disebut sebagai kelaparan di Yahukimo terlihat sangat kental. Sekalipun fisik orang-orang kampung tersebut terlihat prima, namun raut wajah masyarakat kampung tersebut tidak bisa menyembunyikan kesulitan yang sedang mereka hadapi.

“Selama April sampai November, kami seperti ini sudah. Kwaning Kume! Hujan turun terus sampai kami pu kebun basah sekali. Setiap tahun memang seperti ini, tapi “Musim Gugur” sekarang lebih parah daripada “Musim Gugur” tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang mati tahun ini karena kekurangan makanan.” kata Ayub Balyo, pendeta yang sudah melayani di Distrik Langda dari 1991.
Pernyataan Ayub Balyo ini dibenarkan masyarakat Langda lainnya. Menurut sebagian besar masyarakat yang ditemui Jubi, selama April hingga Oktober setiap tahun, Langda akan selalu diguyuri hujan. Selama bulan ini pula tanah di Langda akan sangat basah sehingga sulit untuk tanaman di kebun bisa berproses dengan baik untuk menghasilkan umbi seperti pada Desember hingga Mei . Curah hujan yang tinggi juga mengancam kebun-kebun yang terletak di lereng gunung atau tebing. Jika sangat basah, maka kebun-kebun tersebut akan hilang ditelan longsor. Periode April hingga Oktober – November inilah yang disebut oleh Masyarakat Langda sebagai “Musim Gugur”.
“Kalau bapak lihat dari atas, banyak tanah yang longsor. Itu baru-baru saja waktu “Musim Gugur” tahun ini . Banyak kebun yang hilang. Jadi masyarakat cari tempat lain untuk bikin kebun lagi.” lanjut Ayub Balyo.
Berbeda dengan pemahaman masyarakat kota pada Musim Gugur di negara-negara empat musim, “musim gugur” di Langda ini justru memberikan kesempatan pada dedaunan tumbuhan di sana mengalami masa terbaiknya setiap tahun. Tanaman di kebun akan rimbun tertutupi daun. Demikian juga dengan hutan-hutan di sekitar Langda. Lereng-lereng bukit akan dipenuhi rumput. Namun hanya daunnya saja yang terlihat subur. Tanaman umbi-umbian seperti Keladi, Singkong maupun Ubi Jalar tidak akan menghasilkan umbi yang sempurna sebagaimana di periode Desember hingga Mei – Juni. Tanaman seperti Kelapa Hutan juga tidak akan berbuah. Berharap Buah Merah? Letak Langda yang cukup tinggi membuat Buah Merah cukup sulit tumbuh di Langda. Praktis hanya sayur-sayuran yang bisa tumbuh dengan baik pada periode “Musim Gugur” ini. Tanaman lainnya yang biasa dikonsumsi masyarakat untuk bertahan hanya tebu dan pisang.
Curah hujan yang tinggi pada periode ini memang tidak menggenangi kebun masyarakat. Hal ini bisa jadi karena struktur tanah di Langda lebih menyerupai struktur tanah lempung dan kebun masyarakat terletak pada kemiringan yang curam. Curah hujan yang tinggi selama periode ini membuat tanaman di kebun maupun hutan kekurangan unsur hara. Struktur tanah di Langda juga menyebabkan kandungan air di tanah lambat untuk berkurang. Dalam berbagai kajian tentang hubungan tanah dan air, tanah-tanah yang biasa mendapatkan curah hujan tinggi, biasanya rawan terhadap kerusakan struktur tanah. Juga mengakibatkan daya rekat agregat lemah, penurunan potensial redoks, peningkatan PH tanah asam, penurunan PH tanah basa, hingga perubahan keseimbangan hara. Kondisi ini akan menyebabkan kematian akar di kedalaman tertentu dan hal ini akan memacu pembentukan akar adventif pada bagian di dekat permukaan tanah. Kajian-kajian ini setidaknya bisa menjelaskan mengapa tanaman umbi-umbian di Langda tidak bisa menghasilkan umbi yang baik selama periode “Musim Gugur” ini, bahkan membusuk.
“Ya kalau “Musim Gugur” seperti ini, kami hanya makan sayur-sayur hutan, Daun Paku, Tunas Kelapa Hutan, Sayur Lilin, Labu Siam, Daun Gedi atau Daun Ubi saja. Tidak ada Ubi atau Keladi yang bisa kami makan. Banyak yang busuk atau tidak ada isinya. Paling kami bisa makan pisang muda yang kami bakar.” terang Bani Nabyal, warga setempat yang selama ini membantu mengajar anak-anak SD Langda.
Pengamatan Jubi pada kebun-kebun masyarakat setempat membenarkan apa yang disampaikan oleh Bani Nabyal. Meskipun ubi jalar terlihat subur tumbuhnya dan sudah saatnya di ambil umbinya, tapi saat digali, tidak ada isinya sama sekali. Yang ada hanya akar sebesar jari kelingking atau sapu lidi. Jika ada yang sedikit besar, paling hanya satu dua umbi dari satu rumpun ubi jalar. Demikian juga halnya dengan Keladi, tidak ada umbinya sama sekali.
Selama “Musim Gugur” ini, pola makan masyarakat Langda berubah. Jika biasanya mereka makan sebelum berangkat ke kebun, kemudian siang hari makan di kebun dan selanjutnya makan ketika kembali dari kebun maka saat “Musim Gugur” ini masyarakat hanya makan satu kali sehari. Bahkan tiga hari sekali baru bisa makan. Kalaupun ada makanan tentunya buat anak-anak.
Simon Maling, pelajar SMP Langda mengakui dia hanya makan sekali sehari, yakni sore hari setelah pulang dari kebun. Itupun jika dia bisa membawa pulang sayur atau daun-daun di kebunnya. Kalau tidak ada yang bisa ia bawa pulang, Simon harus menunggu sampai keesokan harinya. Itupun jika ia bisa mendapatkan sesuatu di hutan milik keluarganya. Simonpun harus belajar di sekolah dengan perut kosong. Simon hanyalah satu dari 43 siswa SMP Langda dan 143 siswa SD Langda yang belajar dengan perut kosong alias tahan lapar.
Pengakuan Ibu Yohana Kipka, yang membantu memasak untuk Jubi lebih mencengangkan lagi. Meski lagi hamil anak ke empatnya, kini dia tinggal sendiri mengurus anak-anaknya. Suaminya sakit dan sudah enam bulan tinggal di Wamena. Karena ia bukan Orang Asli kampung Langda melainkan dari kampung Alirji (sekitar 7 jam perjalanan dari Langda). Sehingga dia tak punya kebun di Langda. Ia bersama ketiga anaknya tergantung dari para tamu yang ke Langda dan tinggal di rumah Klasis GJPI. Ia bertugas memasak makanan buat tamu-tamu yang menginap di rumah klasis. Namun tidak setiap hari ada tamu yang datang, paling hanya pilot yang terjebak kabut. Sehingga tidak bisa kembali ke Wamena atau Dekai dan Sentani, Pelayan Jemaat atau turis. Paling banyak dalam setahun hanya 3 sampai 5 kali orang yang berkunjung.
“Bapak datang ini baru saya dan anak-anak bisa makan. Kalau tidak ada tamu, saya tunggu sampai ada yang datang panggil saya bantu mereka di kebun. Nanti mereka kasih ijin saya ambil daun-daun dan kayu bakar di kebun milik mereka. Kalau tidak ada yang datang panggil saya, baru saya lihat apa yang ada di sekitar rumah yang bisa dimakan.” ujar Yohana. Yohana sendiri berencana jika kehamilannya sudah mencapai bulan kedelapan, ia akan berjalan kaki bersama anak-anaknya yang berusia 10 tahun, 5 tahun dan 3 tahun ke kampungnya di Alirji untuk melahirkan di sana. Perjalanan ke Alirji ini menurut Yohana bisa mencapai 9-12 jam.
“Di sini kami perempuan melahirkan sendiri. Biasa dibantu oleh keluarga saja. Jadi saya harus pulang ke kampung sendiri untuk melahirkan di sana. Saya tidak punya keluarga di Langda,”tutur Yohana mengenai alasannya pulang ke kampungnya untuk melahirkan.
Masyarakat Langda juga menyesalkan polemik yang muncul setelah krisis pangan di Yahukimo mencuat Agustus lalu. Terutama mengenai pernyataan para pejabat Papua yang seolah-olah menyangsikan adanya krisis pangan di kampung mereka.
“Ya, Sekretaris Daerah pernah datang ke Langda setelah kasus ini dilaporkan oleh Yakpesmi. Tapi mereka cuma sampai lapangan terbang saja. Tidak turun ke kampung-kampung. Bagaimana mereka bisa tahu situasi sebenarnya kalau hanya satu jam saja putar-putar di lapangan terbang terus pergi lagi?” jelas Petrus Balyo.
Dia menambahkan setiap tahun mereka mengalami masalah ini.”Tapi kami diam saja. Baru kali ini kami menyampaikan karena kondisinya sangat parah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk apa kami tipu,” tegas Petrus Balyo.
Bantuan beras 1,4 ton dari 3 ton yang dijanjikan Pemkab Yahukimo sudah di drop. Namun belum menjawab krisis pangan. Sekitar 6000 penduduk Langda dari 12 Kampung di distrik tersebut tak cukup menerima bantuan beras 3 ton. Jika dibagi ke kampung kampung maka masing-masing mendapat jatah 250 Kg. Ini sama dengan 0,5 Kg beras setiap orang. Satu haripun habis. Selanjutnya bagaimana?
Masyarakat Langda telah membuktikan diri mereka bisa bertahan terhadap krisis pangan dari tahun ke tahun. Tapi tetap saja “Musim Gugur” adalah sumber malapetaka bagi masyarakat yang hidup di atas awan ini. (JUBI/Victor Mambor)

2030 : Papua Dan Non-Papua, 1 : 6,5

Victor Mambor — Sun, 10 Jan 2010 23:57:57 +0000

tabloidjubi.com JUBI – Seiring pertumbuhan perekonomian Papua yang sangat cepat, arus pendatang ke Papua juga meningkat tajam. Papua bukan hanya surga bagi pengeksploitasi SDA tapi juga surga bagi pencari kerja, bahkan yang tak punya skill sekalipun. Akibatnya, populasi penduduk asli Papua semakin terancam.

Tak pelak, arus pendatang ke Papua menjadi salah satu faktor utama pertambahan jumlah penduduk di Papua. Dari mulai jaman transmigrasi, hingga jaman Otsus ini, Papua memang menjanjikan bagi setiap orang, terutama dalam mengubah perekonomian seseorang.
Albertus. K (27) seorang pemuda asal Sulawesi yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMP saat ditemui Jubi mengungkapkan bahwa sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya untuk merantau ke Tanah Papua.
“Kebetulan ketika itu ada kerabat saya pulang ke kampung dan mengajak saya untuk ikut menjadi buruh harian pada suatu proyek bagunan.” katanya menjelaskan mengapa ia sampai merantau ke Papua, 5 tahun lalu.
Menurut Albertus, ia sempat ikut kerja jadi buruh bangunan di Sarmi. Namun kemudian ia memutuskan untuk mencari kerja di Jayapura. Pada akhirnya, ia menjadi tukang ojek di sekitar Perumnas III Waena denganpenghasilan 30 – 50 ribu perhari. Albertus hanyalah satu dari sekian contoh pencari kerja minim skill yang nekad datang ke Papua.
Memang tidak semua pencari kerja yang datang di Papua minim keahlian. Banyak juga pencari kerja yang datang ke Papua dengan bekal keahlian yang sangat baik dan mungkin saja keahlian mereka tidak tersedia di Papua. Namun jika mengacu pada UU No.21 tentang Otonomi Khusus Papua, terutama pasal 61 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, cukup berasalan jika pemerintah Provinsi Papua membatasi arus masuk bagi pencari kerja di Papua, seperti juga yang diberlakukan di Pulau Batam.
Sebagai sebuah wilayah otorita khusus, Pulau Batam benar-benar diproteksi dari para pendatang yang tidak diharapkan, terutama orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan hanya modal nekad untuk mencari kerja. Bukan saja bagi pencari kerja dari luar Indonesia, namun juga pencari kerja dari Indonesia sendiri. Semua pintu masuk ke pulau tersebut, baik melalui udara maupun laut memiliki prosedur imigrasi yang ketat. Misalnya, jika kita ingin berkunjung ke pulau tersebut maka kita harus memiliki “penjamin”. Penjamin ini adalah orang yang nantinya bertanggungjawab selama keberadaan kita di Pulau tersebut. Ini berlaku juga bagi orang-orang yang transit di pulau tersebut untuk menuju Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karimun atau pulau-pulau lainnya di sekitar Kepulauan Riau. Jika kita menikah dengan orang dari pulau-pulau tersebut, maka surat nikah wajib kita tunjukkan kepada pihak imigrasi.
Batam memang tidak sama dengan Papua. Batam merupakan kawasan industri yang perlu diproteksi dari tenaga-tenaga kerja ilegall dan minim skill. Sedangkan Papua perlu diproteksi karena alasan populasi penduduk asli yang rendah, partisipasi penduduk asli yang rendah dalam proses pembangunan hingga kebijakan transmigrasi yang terjadi selama ini. Hal ini jelas tercantum dalam UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pasal 61 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sayangnya, setelah hampir 8 tahun Otonomi Khusus diterapkan di Provinsi Papua ini, belum satupun kebijakan pemerintah daerah tentang kependudukan ini dihasilkan dan diimplementasikan. Dengan situasi seperti ini, bukan tidak mungkin arus migrasi masuk ke Papua akan terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi di Papua yang juga semakin meningkat. Tentunya populasi penduduk Papua akan meningkat. Ironisnya, bukan karena pertumbuhan penduduk asli Papua tapi karena arus migrasi masuk ke Papua. Tentunya ini menjadi masalah lain, selain akses kepada lapangan pekerjaan. Eksistensi penduduk asli Papua akan terancam karena tingkat populasinya tidak sebanding dengan penduduk non-Papua.
Dr. Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney pada akhir tahun 2007 dalam sebuah sebuah konferensi di Australia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Ia memberikan perbandingan tentang penduduk asli Papua dan non-Papua sejak tahun 1971. Di tahun 1971 dari total 923.000 penduduk Papua, tercatat 887,000 jiwa penduduk asli Papua dan 36,000 penduduk non-Papua. Ini berarti 96 persen penduduk Papua adalah penduduk asli Papua. Pada tahun 1990, tercatat 1.215.897 penduduk asli Papua dan 414,210 penduduk non-Papuan dari total 1,630,107 jiwa penduduk Papua. Persetase penduduk asli Papua sebesar 74.6% dan non-Papuan sebesar 25.4%. Jika dilihat pertumbuhan penduduk asli Papua dari tahun 1971 hingga tahun 1990, maka laju pertambahan penduduk asli Papua adalah 1,67%. Laju pertambahan penduduk yang sangat rendah ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kematian ibu dan anak yang cukup tinggi atau akses terhadap saranan kesehatan yang minim. Data BPS Papua hasil sensus penduduk tahun 2000 mencatat angka56,65 bayi yang meninggal dari 1000 bayi yang lahir setiap tahun. Data dari Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua yang bahkan menyebutkan bahwa hingga tahun 2001, setidaknya 3.751 balita yang meninggal dari total 51.460 balita. Dengan laju pertambahan penduduk yang hanya 1,67% ini, diprediksikan jumlah penduduk asli Papua pada tahun 2005 sebanyak 1.558.795 jiwa dari total 2.646.489 penduduk Papua. Data BPS sendiri menyebutkan bahwa pada tahun 2000, jumlah penduduk Papua adalah 2.233.530 jiwa.
Analisa yang dilakukan oleh Dr. Jim ini menunjukkan penurunan proporsi populasi penduduk asli Papua dari 96% menjadi 59%, dari tahun 1971 hingga tahun 2005. Sedangkan populasi non-Papua mengalami peningkatan proporsi dari 4% menjadi 41% dalam rentang waktu yang sama. Dengan demikian, dalam kurun waktu 34 tahun, penduduk asli Papua hanya bertambah sebanyak 75.7% dari jumlah penduduk asli Papua pada tahun 1971. Namun jumlah penduduk non-Papua meningkat sangat tajam dari 36.000 jiwa menjadi 1.087.694 jiwa atau 30 kali lipat jumlah penduduk non-Papua pada tahun 1971. Selama rentang waktu 34 tahun ini laju pertambahan penduduk non-Papua sebesar 10,5%. Dengan menggunakan laju pertambahan penduduk berdasarkan pertumbuhan penduduk Papua dan Non-Papua selama 34 tahun tersebut (Papua 1,67% dan Non-Papua 10,5%) maka Dr. Jim memprediksikan bahwa pada tahun 2011, dari total 3,7 juta jiwa penduduk Papua, penduduk asli Papua akan menjadi minoritas dengan proporsi 1,7 juta jiwa (47,5%) penduduk asli Papua. Sedangkan penduduk non-Papua akan menjadi Mayoritas dengan jumlah 1,98 juta jiwa (53%).
Lebih jauh lagi, dalam papernya yang disampaikan dalam Indonesian Solidarity and the West Paper Project, 9-10 Agustus 2007 di Sidney, Australia, Dr. Jim menyebutkan populasi penduduk non-Papua pada tahun 2020 akan meningkat tajam menjadi 70,8% dari total 6.7 juta jiwa penduduk Papua. Ini berarti penduduk asli Papua hanya berkisar 1.353.400 jiwa dari total 6,7 juta jiwa penduduk Papua pada tahun 2020. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030 Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15,2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1 : 6,5.
Data BPS Papua pada tahun 2000 menunjukan jumlah penduduk asli Papua adalah sebanyak 1.460.846 jiwa (Kompas, 15/06/2002). Hanya mengalami pertambahan jiwa sebanyak 560.843 dalam kurun waktu 1970 – 2000 ( 30 tahun ). Di masa yang sama, penduduk Papua New Guinea bertambah dari 2.554.000 pada tahun 1969, menjadi 5.299.000 jiwa pada tahun 2000. Jadi ada pertambahan sebanyak 2.745.000 jiwa. Pertambahan penduduk asli Papua di Indonesia tidak sampai 50% sedangkan di PNG penduduknya bertambah lebih dari 100%.
Melihat angka harapan hidup (63.07; BPS SP 2000), tingkat pendapatan yang juga rendah, tingkat konsumsi dan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang rendah, sangat masuk akal jika laju pertumbuhan penduduk asli Papua sangat rendah. Lalu, apakah laju pertumbuhan penduduk asli Papua yang sangat rendah ini harus menghadapi arus pendatang yang masuk ke Papua? (Victor Mambor)

Tanah Papua ; Dari Dolar Sampai Euro

Victor Mambor — Sun, 10 Jan 2010 23:55:59 +0000

tabloidjubi.com JUBI – Persengketaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda sejak pertemuan Meja Bundar 1949 hingga persoalan Papua masuk ke PBB dan melahrkan suatu lembaga UNTEA ataui United Nations Temporary Executive Authority and The United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian). UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat , sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah persetujuan New York.

Ada pun tugas tugas pokok yang dilakukan UNTEA di Provinsi Irian Barat adalah,
1. Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda
2.Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertenti
3. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
Akibat dari perse;isihan antara Belanda dan Indonesia maka kedua negara ini wajib memberikan sejumlah dana bagi pembangunan dan kemajuan di tanah Papua wilayah sengketa Irian Barat. Dana ini hanya diberikan pemerintah Belanda sebesar US 30 juta yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank(ADB).
“ Sengketa antara Indonesia dan Belanda ini menyebabkan kedua negara ini harus menyetor dana sebesar 30 juta US dollar yang kemudian disalurkan melalui Asia Development Banc (ADB) untuk pembanguan di tanah Papua selama dua puluh lima tahun berjalan,”ujar Leon V Wayoi kepada Jubi dikediamannya di Jayapura belum lama ini.
Melalui bantuan dana sebesar puluhan juta dolar ini lanjut Wayoi tanah Papua terus membenahi ketertinggalannya di bidang infrastruktur baik melalui Fund West Irian (Fundwi) untuk pengembangan ekonomi. yang dikerjakan oleh the Irian Jaya Joint Development Foundationt (IJJDF). Kegiatan Fundwi di tanah Papua berakhir 1969 setelah pelaksanaan Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat.
Dibalik sengketa kedua negara ini menyimpan beberapa peluang antara lain bantuan yang diberikan bagi kemajuan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Seharusnya bantuan membuahkan kemandirian dan bukan memberikan ketergantungan baru.
Keterlibatan IJJDF dalam peningkatan sektor perekonomian masyarakat Papua melalui peternakan sapi dan perkebunan coklat mengalami perkembangan yang begitu pesat. “IJJDF sebenarnya bukan bangkrut tetapi dana sebesar 30 juta US dolar itu sudah habis digunakan selama dua puluh lima tahun hingga terpaksa harus dilikuidasi,”tegas Wayoi seraya menambahkan pemberhentian dana IJJDF melalui Departemen Keuangan RI karena memang dana ADB sudah habis terpakai.
Persoalannya adalah aset aset sisa IJJDF banyak diklaim oleh eks karyawannya sebagai tuntutan balas jasa. Coba tengok sisa sisa bangunan kantor di jantung Kota Jayapura sudah menjadi aset Pemprov Papua atau kepemilikan pribadi
Namun yang jelas kehadiran IJJDF selama beberapa dekade telah meninggalkan warisan dalam bentuk teknologi pertanian mau pun investasi pengetahuan bagi masyarakat asli Papua. Salah satu keberhasilan IJJDF adalah di wilayah Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, projek dari Irian Jaya Joint Development Foundation Program (IJJDF) memasukan jenis-jenis bibit coklat tetapi hanya bertahan selama beberapa tahun saja.
Buah coklat bantuan IJJDF ini kualitasnya cukup bagus tetapi hanya sampai lima kali panen saja kalau sudah memasuki tahun ke enam produksinya menurun secara drastis sehingga harus dilakukan peremajaan. Data Irian Jaya Development Foundation 1969-1994 menyebut saat itu di Genyem ibukota Distrik Nimboran terdapat 493 nasabah dengan total kredit sebesar Rp 150.572.000 terutama untuk coklat dan sapi.
Namun kegiatan IJJDF sudah berakhir sekitar akhir tahun 1990an dan kini bekas-bekas bangunan pengering dan penjemuran biji coklat sudah hancur serta tidak terurus lagi.

Era Baru, Donor Baru
Pada tanggal 27 September 2007 Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan sebuah pertemuan antar lembaga-lembaga internasional dengan pemerintah Provinsi Papua. Pertemuan yang disebut Donor Meeting ini dihadiri sekitar 37 wakil Lembaga Internasional yang memiliki atau akan melakukan implementasi program di Papua. Diantaranya Bo Asplund UN Resident Coordinator, Andrew Steer-Country Director WB, Richard Manning- TL SOfEI dan Shantanu Mitra-Head of DFID, dan beberapa nama penting lainnya. Beberapa lembaga internasional yang hadir termasuk: Bank Dunia, DFID, UNDP, SOfEI, AusAID, Australian Embassy, USAID, Canadian Embassy, ADB, UNICEF, Netherlands Embassy, EU Commission, Norwegian Embassy, DSF, ILO, UNAIDS, UNFPA, BP dan PT. Freeport. Selain wakil dari Lembaga Internasional, meeting ini dihadiri oleh Ketua DPRP, Jhon Ibo, MM dan beberapa anggota MRP, lembaga agama, lembaga adat, Kadin Papua, Polda, Kodam dan seluruh Kepala Dinas Provinsi Papua. Bulan Februari 2008, pertemuan serupa juga dilakukan di Jayapura.
Meski demikian, tidak semua lembaga Internasional yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa disebut lembaga donor, sebab beberapa lembaga internasional tersebut juga melakukan implementasi program secara langsung dan mengajukan proposal program kepada lembaga-lembaga donor. Juga beberapa lembaga yang hadir bisa disebut sebagai broker donor karena menjadi perpanjangan tangan lembaga donor dalam mendistribusikan grant yang dimiliki lembaga donor.
Dalam Donor Meeting tersebut, Gubernur Papua menyampaikan tiga hal pokok dari strategi pembangunan Provinsi Papua, yakni : Growth Centered Development, People Centered Development serta Sustainable Development. Dan untuk mewujudkan strategi tersebut dibuatlah rencana-rencana tindakan nyata suatu program yang antara lain Budget and Bureaucracy Reform, Strategic Plan for Kampung Development, Strategic Plan for Infrastructure and Investment, dan lain-lain, dimana program-program yang lain sudah masuk dalam tiga kelompok tersebut di atas.
Andrew Steer dari World Bank dalam pertemuan tersebut mengingatkan pentingnya…… belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan di waktu yang lalu. Ia juga menekankan perlunya menentukan focus kegiatan dan mekanisme dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan dukungan pengembangan kapasitas staf pemerintahan provinsi.
Agar proses pembangunan dalam kerangka strategi pembangunan tersebut bisa berjalan baik, Dewan Adat Papua mengungkapkan perlunya mengurangi stigma politik yang selalu diarahkan kepada dewan Adat. Hal ini menghambat proses partispasi masyarakat dalam pembangunan, perlunya mendorong proses equity participation” dalam proses dan pemanfaatan sumber daya alam, perlunya strategi dan proses pemberdayaan masyarakat serta mendorong konsep pengembangan ekonomi yang berbasis masyarakat.
Booklet Harmonisasi Program Pembangunan Manusia dan Bantuan Donor yang diterbitkan oleh UNDP Papua dan Bappeda Provinsi Papua edisi tahun 2006 dan 2007 menunjukkan sejak tahun 2000, telah ratusan milyaran rupiah yang dikucurkan oleh lembaga-lembaga internasional untuk mendukung proses pembangunan di Papua. Terutama pada sektor pelayanan publik. Data booklet tersebut belum termasuk dana-dana lembaga donor yang dikucurkan langsung kepada Organisasi Masyarakat Sipil seperti LSM dan organisasi Agama.
Dari tahun ke tahun, dari dollar ke euro, tentunya kita menginginkan perubahan yang juga setara dengan kucuran dollar dan euro di Tanah Papua ini. (Dominggus A. Mampioper/Victor Mambor)

Jakarta dan Moskow Tak Pernah Bicara dengan Masyarakat Biak

Victor Mambor — Sun, 10 Jan 2010 23:53:40 +0000

tabloidjubi.com JUBI – Rencana pemerintah Indonesia dan Rusia membangun pangkalan peluncuran satelit di Pulau Biak, sampai saat ini terus mengundang banyak reaksi. Salah satunya berasal dari Dewan Adat Byak yang tegas-tegas menolak pembangunan pangkalan peluncuran satelit tersebut. Berikut wawancara Jubi dengan Ketua Dewan Adat Byak, Yan Pieter Yarangga (Mananwir Sup Biaki).

Apakah Bapak pernah mendengar bahwa Indonesia pernah menolak pembangunan pangkalan peluncuran rocket Australia di pulau Christmas?
Kami dengar kasus peluncuran itu dan dokumennya ada kami simpan sampai sekarang

Dengan kata lain, dulu Indonesia menolak Australia membangun pangkalan peluncuran di Pulau Chrismast dengan alasan resiko yang harus ditanggung Indonesia, tapi sekarang malah Indonesia sendiri yang ingin membangun sebuah pangkalan peluncuran satelit di Pulau Biak. Tanggapan bapak?
Peluncuran satelit di Biak sudah jelas memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Kasus peluncuran satelit ini dipaksakan oleh pemerintah pusat karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, Kami melihat ini sebagai unsur kesengajaan dengan latar belakang politik. Tidak ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat baik dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor sendiri maupun dari pemerintah pusat kepada masyarakat mengenai proyek peluncuran satelit dan apa keuntungannya bagi masyarakat. Ini merupakan permainan politik dari pemerintah pusat. Bukan hanya di Biak saja tetapi di Papua ini persaingan politik yang merugikan masyarakat Papua terus dimainkan dari berbagai segi. Kami sebagai masyarakat atau penduduk di Biak menolak peluncuran satelit ini karena merupakan kesalahan besar. Pemerintah pusat telah melecehkan orang Papua. Untuk itu kami akan meminta dukungan dari luar untuk melihat persoalan ini.

Jadi, tidak dilihat ada kepentingan bisnis didalamnya ?
Ini merupakan kepentingan bisnis sehingga pemerintah pusat tutup mata. Dalam kepentingan bisnis tersebut ada permainan politik yang dimainkan oleh pihak tertentu. Pihak-pihak ini ini yang membuat kota Biak digadaikan begitu saja dan mengatur semuanya seolah-seolah di Biak itu tidak ada masyarakat. Masyarakat tidak punya hak, masyarakat tidak ada yang tinggal daerah Biak dan masyarakat tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri, itu yang kami tidak terima. Ini semua terjadi karena kesalahan fatal yang dibuat oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Laporan Price Waterhouse Cooper, sebuah perusahaan auditor terkemuka, tahun 2006 menyebutkan bisnis peluncuran satelit ini selama sepuluh tahun kedepan masih bisa menghasilkan dana sekitar 36 trilliun pertahun. Dan sesial-sialnya perusahaan pengelolanya masih bisa menangguk 3,6 trilliun pertahun. Katakanlah proyek ini tetap dipaksakan, apakah masyarakat akan mendapatkan manfaat dari keuntungan tersebut?
Sampai saat ini masyarakat tidak menerima keuntungan apapun dari proyek ini. Dan bukan hanya proyek pembangunan peluncuran satelit ini saja, tetapi dalam kehidupan masyarakat Papua banyak program-program pembangunan yang dibuat namun tidak dirasakan manfaatnya oleh orang Papua. Bukti nyata di Papua ini adalah Implementasi Otsus. Dari segi kesejahteraan dan pelanggaran HAM orang Papua masih belum merasakan perubahan yang signifikan. Orang Papua sampai saat ini masih jadi penonton. Nah sekarang proyek peluncuran ini dibuat, mana keuntungannya bagi orang Papua? Belum apa-apa saja orang Jakarta sudah bikin transaksi. Karena kami melihat banyak pengalaman di Timika dan Bintuni dan lainnya.
Tapi kalau dilihat saat ini kota Biak sudah semakin berkembang. Selama 56 tahun saya pikir waktu yang cukup untuk mempersiapkan orang Papua untuk bersaing di dunia ekonomi dan perkembangan teknologi.

Pemerintah Indonesia membicarakan proyek ini dengan Rusia sejak tahun 1999. Ditahun itu juga Amerika juga menawarkan ide yang sama tapi pemerintah Indonesia tidak menanggapinya. Apakah sejak tahun 1999 sampai sekarang pemerintah pusat sudah pernah bicara baik-baik dengan masyarakat Biak ?
Dari dulu sampai sekarang yang namanya orang Jakarta itu tidak pernah bicara baik dengan orang Biak. Bukan hanya orang Biak saja tetapi semua orang Papua. Orang Papua tidak dilihat untuk diberdayakan tapi yang dilihat oleh pemerintah pusat selama ini adalah bagaimana mengeksploitasi kekayaan alam Papua untuk kepentingan Jakarta. Pemerintah daerah ini pun merupakan pelacur-pelacurnya orang Jakarta. Istilahnya pemerintah daerah ini merupakan bonekanya orang Jakarta. Orang Jakarta bicara sesuatu, dorang bilang ya, ya. Padahal mana keuntungannya buat orang Papua?

Seandainya peluncuran satelit ini dipaksakan juga, itu artinya penduduk Biak harus pindah dan mencari tempat lain. Bagaimana tanggapan Bapak?
Dan kalau memang peluncuran satelit ini dipaksakan maka kemungkinan besar masyarakat Biak akan mengungsi atau tinggalkan kota Biak. Tapi di setiap daerah itu ada hukum adat, begitu juga kami yang ada di kota Biak. Ada hukum adat yang mengatur tanah tumpah darah ini sampai air hayat. Oleh sebab itu kaitannya dengan peluncuran satelit ini maka sejengkal tanahpun tidak akan diambil alih oleh siapapun, baik pemerintah maupun militer. Kami akan siap untuk mempertahankan negeri kami sekalipun harus mengorbankan nyawa kami. Siapapun yang mau berinvestasi dan kepentingan apapun yang mau dibuat di tanah ini harus dibicarakan kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki tanah. Di dunia dan di Ahirat Tuhan pasti setuju tanah ini rakyat yang punya.

Beberapa waktu lalu, dua anggota DPR datang ke Papua untuk mengumpulkan informasi mengenai proyek ini. Sebab katanya, DPR pun tidak tahu tentang proyek ini.
Saya berbicara dan berdiskusi dengan mereka, Pihak pemerintah dikabupaten khususnya DPRD dan Bupati seperti tidak tahu menahu tentang masalah ini. Padahal ini persoalan besar antar dua negara yang mau menjual sebagian hak rakyatnya. Pihak pemerintah daerah yang notabenenya orang Papua sendiri malah tidak membela rakyatnya. Begitu juga DPR, mana pekerjaan mereka membela rakyat? Masak orang luar yang mau datang mengaturnya? Berarti saat ini rakyat sendirian yang mempertahankan keadilannya. Oleh sebab itu kami akan menggugat pemerintah yang mengatur rakyat dan membuat keputusan sebab kami masyarakat Biak pada umumnya tidak menerima proyek peluncuran satelit.

Selama ada pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau tidak ?
Selama ini kami bekerjasama dengan para ahli hukum yang selama ini mempunyai esensi untuk rakyat, Juga dengan pihak gereja, masyarakat adat dan anak-anak kami yang bergerak di lembaga hukum. Kami bersama-sama siap untuk membawa permasalahan ini ke Jakarta dan sampai ke dunia internasional.

Jika proyek peluncuran satelit ini dipaksakan, walaupun orang Biak akan pindah tetapi kerusakan lingkungan akan tetap terjadi. Juga merusak eksistensi orang Biak sendiri karena selama ini orang Biak dipersatukan dengan bahasa, adat istiadat dan pulau Biak yang sangat indah. Bagaimana tanggapan bapak terhadap ancaman ini?
Menurut saya ada dua pandangan yang harus di perhatikan. Pertama dengan perkembangan teknologi dalam peluncuran satelit ini akan menghancurkan keindahan kota Biak. Ini akan merugikan keturunan yang dari belakang. Jadi keindahan alam ini tidak bisa dihancurkan oleh nilai teknologi. Sudah menjadi komitmen kami untuk tidak menghancurkan alam ciptaan ini. Yang kedua kalau rencana ini dari Tuhan kami terima tapi kalau ini memang rencana dari manusia untuk menghancurkannya, kami akan tolak rencana itu.
Bagi saya sebenarnya proyek ini dibuat oleh manusia untuk menghacurkan masyarakat. Padahal sebenarnya, jika kita hidup sejahtera dengan damai, cukup makan minum, sudah merupakan kepentingan semua. Saya percaya bahwa orang yang merencanakan semua ini akan dikutuk oleh Tuhan saya yakin itu. Kehendak Tuhan untuk menciptakan alam ini agar di jaga oleh manusia dan dirawat. Jadi ini secara adat diwariskan oleh kami untuk menjaga alam ini untuk cucu-cucu kami.

Sejauh ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Adat Byak?
Upaya-upaya selama ini yang dilakukan oleh dewan adat adalah berusaha mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti apa itu ancaman, apa itu fungsi dari suatu pembangunan dan juga mendorong idealisme masyarakat untuk mengerti. Pada umumnya kami tidak menolak kemajuan, karena kemajuan itulah yang harus di lalui. Tapi kalau kemajuan teknologi yang menghancurkan kami tolak. Jangan merusak eksistensi yang diciptakan Tuhan untuk manusia, tapi bagaimana kita melindungi pemberian Tuhan tersebut.

Apakah sudah pernah ada sosialisasi dari lembaga penerbangan dan antariksa?
Tidak ada. Pemerintah daerah pun tidak menyampaikan atau sosialisasi kepada kami. Peluncuran satelit ini tidak ada pemberitauan mengenai ancaman atau keuntungan bagi masyarakat dan apa dampaknya terhadap lingkungan.

Apa betul sudah ada analisa dampak lingkungan seperti yang selama ini di katakan?
Tidak ada analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya yang disampaikan kepada masyarakat. Maka itu yang akan kami gugat.

Seandainya proyek ini tetap akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan Rusia, maka bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah tetap di tolak atau pemerintah pusat dan pemerintah Rusia harus berurusan dengan masyarakat Biak ?
Didalam undang-undang itu sudah jelas rakyat punya hak. Jadi apapun investasi yang dibangun oleh pemerintah itu harus di sosialisasikan kepada rakyat karena rakyat yang punya hak dan harus di ketahui oleh rakyat. Berdasarkan undang-undang Otonomi Khusus, pembangunan apapun pemerintah harus bicara dengan rakyat Papua, supaya rakyat juga tau apa keuntungan dan kerugiannya. Yang kedua apapun yang mau dilakukan, masyarakat harus di manfaatkan, masyarakat harus mempunyai posisi dan kedudukan yang harus diperhitungkan. Jangan dikira rakyat itu boneka negara. Karena dasar undang-undang kita itu rakyat punya hak suara dan negara kita bersifat demokratis, maka keputusan pemerintah yang notebene dari Presiden jangan mengambil keputusan sendiri dan merugikan rakyat. (Victor Mambor)

1,2 Juta Orang Asli Papua Terancam Kehidupannya

Victor Mambor — Sun, 10 Jan 2010 23:47:22 +0000

tabloidjubi.com JUBI – Hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan, sebab di dalam terdapat sumber obat obatan, makanan dan berbagai sumber kehidupan sehari-hari bagi kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Ironisnya saat ini hutan Papua terancam oleh deforestasi dan degradasi. Meski ada aturan di tingkat lokal maupun nasional tentang larangan kayu log keluar dari Papua. Penyusutan hutan di Papua diperkirakan sebesar 600 ribu m3 per bulan dan diduga terjadi laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha pertahun. Hilangnya areal hutan tersebut karena pengelolaan yang tidak bijaksana, pembalakan liar dari perusahaan-perusahaan HPH melalui ijin pengelolaan hutan (IPKMA dan Kopermas) yang disalahgunakan.
“Dalam satu hari kami menghasilkan 1–1,5 kubik kayu ukuran 5×10. Bos membelinya dengan harga 800 ribu rupiah/kubik untuk kayu besi (Merbau). Kayu-kayu ini dibawa ke Jayapura. Ada yang dijual dan ada juga yang diekspor. “ demikian pengakuan seorang operator chainsaw dalam film Janji Untuk Sejahtera, produksi Papua Room (2008) yang berlokasi di Kabupaten Keerom. Fakta ini menunjukkan bahwa penebangan kayu masih terus terjadi di Papua. Ironisnya, pengelolaan hasil hutan kayu ini (legal maupun ilegal) tidak menyisakan sedikitpun manfaat bagi masyarakat adat Papua (terutama Forest People) pemilik hutan tersebut, untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Sebanyak satu (1) m3 kayu yang dibeli dari masyarakat adat Papua hanya dihargai sekitar Rp 100 hingga Rp 800 ribu per m3. Kemudian kayu-kayu tersebut diekspor dengan harga 3,8 juta per m3 kepada perusahaan-perusahaan kayu di Eropa dan China.
Ancaman ini semakin besar dengan kebijakan masyarakat internasional seperti Reduction Emition from Deforestation and Degradation (REDD). Otoritas atas wilayah adat sebagai lahan sumber kehidupan akan terganggu jika skema REDD tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kompensasi yang diberikan oleh negara-negara maju bisa jadi akan menjadi lahan praktek baru KKN di Papua dan tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat adat Papua sebagai pemilik. Bahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hutan Adat yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah Pusat meniadakan hutan adat karena semua hutan akan dikuasai oleh negara. Hutan adat dan masyarakat adat hanya akan diakui melalui regulasi lokal (Peraturan Daerah) sekalipun masyarakat adat sudah beratus-ratus tahun hidup di kawasan tersebut.
Fakta-fakta tersebut sangat bertentangan dengan filosofi masyarakat adat Papua baik yang hidup di pesisir, lembah hingga pegunungan yang menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Seperti juga masyarakat modern yang memandang tanah sebagai satu bagian ekosistem yang didalamnya terdapat interelasi antara tanah, air, hutan dan berbagai satwa, termasuk juga sumberdaya alam dalam perut bumi, masyarakat adat Papua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ekosistem tersebut dalam konteks yang berbeda. Tanah dideskripsikan sebagai manusia yang memiliki banyak sistem dalam tubuhnya. Jika hutan sebagai salah satu sistem dalam ekosistem dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak. Persepsi mengenai tanah pada masyarakat Papua juga termasuk apa yang ada di dalam dan di atas tanah, tidak terkecuali hutan. Mitologi masyarakat adat Papua seperti Kimani Depun di Genyem, Wamita di lembah Kebar, Te Aro Neweak Lak O di Amungme atau Nan Mangola di Ngalum bisa menjelaskan filosofi ini dengan sangat baik.
Data Departemen Kehutanan RI, luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 1950 adalah 162 juta hektare. Pada 1985 atau 35 tahun berikutnya, luas hutan Indonesia berkurang menjadi 119 juta hektar. Dalam kurun waktu 12 tahun, luas hutan di Indonesia menjadi 98 juta hektare atau hilang 21 juta hektare. Sementara pada tahun 2005, luas hutan yang tersebar di enam pulau besar yakni Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi itu tinggal 85 juta hektare. Berarti selama kurun waktu 55 tahun dari 1950 hingga 2005, hutan kita telah hilang 77 juta hektare atau 47,5%.
Indonesia menjadi negara ketiga pemilik hutan tropis terbesar di dunia setelah hutan Amazone di Brazil dan Congo Bazin di RDC dan Kamerun. Jika menyimak data-data deforestasi hutan Indonesia, maka sebagian besar hutan tropis itu masih tersisa di Papua. Pada tahun 1985 menurut data Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dicatat oleh Forest Watch Indonesia, hutan tropis Papua memiliki luas 34.958.300 Ha dan tahun 1997 luas hutan tropis ini menjadi 33.160.231 Ha. Namun pada tahun 2006, FWI-CIFOR dan Baplan Indonesia menyebutkan bahwa dari 41 juta hektar yang telah dipetakan, 34 juta hektar yang benar-benar merupakan hutan Papua. Artinya lebih dari 40% hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia berada di Papua.
Perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu ancaman bagi hutan Papua. Alih fungsi hutan menjadi PIR Kelapa Sawit di Arso tak mampu sejahterahkan masyarakat di sana di atas lahan 50.000 hektar. Apa yang masyarakat Kabupaten Keerom peroleh selama 21 tahun Perkebunan Kelapa Sawit ?
“Pabrik yang tak mampu berproduksi banyak menjadi kendala bagi petani. Selama ini kami tidak panen. Kelapa sawit tinggal sampai jadi berondolan. Ada petani yang mengontrakan lahannya karena tidak mampu lagi membayar ongkos angkutan. Bayangkan sekali angkut TBS ke pabrik Rp 1,4 – 1,5 jt,” terang Hans Horota, seorang petani kelapa sawit di Arso.Kelapa sawit yang diharapkan memberikan peningkatan pendapatan petani ternyata semakin menyusahkan mereka. Pendapatan petani sawit bila mengerjakan sendiri Rp. 500.000/bulan, kalau dikontrakan hanya Rp. 300.000/bulan atau berkisar antara Rp. 10.000 – 16.700/kk/bulan.
Di Selatan Papua, dari 31 investor Kelapa Sawit yang diberi “kado” di Merauke, PT Bio Inti Agrindo, PT Papua Agro Lestari (39.000 ha perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin untuk masing-masing), dan PT Dongin Prabhawa untuk 39.000 ha di Distrik Okaba di antaranya telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Papua untuk mengurus izin pembukaan hutan dari Departemen Kehutanan pada tahun 2008. Pada akhir bulan Agustus 2008 lalu bahkan Grup Binladin dari Arab Saudi juga menyanggupi investasi senilai Rp 39 triliun untuk membiayai Merauke Integrated Food and Energy Forum. Sebagian besar investasi itu untuk perkebunan Kelapa Sawit.
Hasil survey awal “Research of Save The People and Forests of Papua” yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua, menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di areal hutan Papua ini. Namun fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami perubahan (degradasi) yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Sekitar 70% penduduk asli Papua tinggal di perkampungan dan pegunungan tengah yang terpencil. Mereka juga sangat tergantung dengan hutan dan alam di sekitarnya. Jadi, ancaman terhadap hutan di Papua berarti lonceng kematian bagi 70% masyarakat asli Papua dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk asli Papua.
Masyarakat Auwyu di wilayah adat Anim Ha dalam sebuah diskusi bersama komunitas masyarakat sipil di Merauke dalam rangkaian Research of Save The People and Forest of Papua, menyebutkan telah terjadi konspirasi antara pemerintah setempat dengan perusahaan kelapa sawit yang ingin berinvestasi di tanah adat mereka seluas 179.216 Ha di distrik Edera, Mappi. Walaupun keputusan Masyarakat Adat Anim Ha sudah menolak rencana investasi kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Anim Ha, sekelompok Masyarakat suku Yeinan juga telah mengeluarkan 2 buah surat pelepasan tanah adat suku untuk 18.000 hektar bagi lokasi transmigrasi. Hal inilah yang disebut sebagai konspirasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan kelapa sawit.
Di kabupaten Mappi ini sendiri, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2005 akan dibangun industri yang terkait perkebunan kelapa sawit seluas 500.000 Ha. Dalam diskusi ini juga diketahui bahwa telah dilakukan Analisa AMDAL oleh PT. Sawit Nusa Timur dan PT. Indo Sawit Utama di luasan lahan yang rencanakan 35.297 hektar dan 26.000 Ha tanah masyarakat adat Anim Ha. (Victor Mambor/Dominggus Mampioper)